Gema Pembebasan Koorkom UM

Uskup Williams, Syariah Islam di Inggris Tak Bisa Dihindari

2008-02-22T19:40:00.000-08:00

Pimpinan Keuskupan Canterbury Dr. Rowan Williams tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ada beberapa aspek dalam hukum syariah Islam yang selayaknya diadopsi oleh Inggris untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi warga Muslim.

Pada orang-orang yang mengkritiknya, Uskup Williams mengatakan bahwa mereka sudah salah memahami pernyataannya. Lagipula, tegas Uskup Williams, pernyataannya itu bukan pernyataan yang "asal bunyi" tapi sudah melalui riset yang matang.

"Keuskupan tidak menyarankan agar juridiksi hukum diparalelkan, tapi menyarankan agar dilakukan eksplorasi di mana akomodasi mungkin bisa diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keagamaan, " tulis Uskup Williams di situs pribadinya.

Uskup Williams mengatakan bahwa Inggris sudah saatnya mengadopsi sejumlah hukum syariah, dalam dalam ceramah dan wawancara di radio BBC hari Kamis (7/2). Pernyataannya menuai kritik dari berbagai kalangan gereja di Inggris dan kritikan itu langsung dijawab oleh Uskup Williams di situs pribadinya pada Jumat (8/2).

Dalam situsnya antara lain dikatakan bahwa pernyataan Uskup Williams sudah melalui riset yang dalam dan konsultasi dengan sejumlah pakar hukum, khususnya pakar yang memiliki kapabilitas dan pengalaman tentang sistem hukum Islam dan Yahudi.

Namun tidak semua kalangan gereja menentang pernyataan Uskup Williams. Uskup Hulme Stephen Lowe adalah salah seorang membela Uskup Williams. Ia menilai cara sejumlah orang dan media yang mengecam Uskup Williams sungguh memalukan.

"Kita bisa jadi memiliki salah seorang yang paling hebat dari sekian banyak uskup di Keuskupan Canterbury. Dia (Williams) tak diragukan lagi salah seorang yang memiliki pemikiran yang paling mencerahkan di negeri ini, " kata Lowe seperti dikutip Guardian edisi hari ini, Sabtu (9/2).

Para pemuka warga Muslim di Inggris dengan hati-hati membenarkan pernyataan Williams bahwa sebagian orang sudah salah menafsirkan pernyataannya. Mereka menyatakan, perdebatan mengenai masalah ini sudah lepas kontrol karena mereka yang mengkritik tidak memahami bahwa yang dimaksud Williams adalah hukum syariah dari aspek sipilnya dan bukan pidananya.

Meski Uskup Williams sudah mengklarifikasi pernyataannya di situs pribadinya, namun kecaman dan kritik masih terus mengalir. Bahkan ada yang mengajak publik Inggris mendesak Williams agar mengundurkan diri sebagai pimpinan Keuskupan Canterbury. (ln/iol)

Sumber: Eramuslim

Ketua Umum Al-Ikhwan, "Mereka Mengira Penangkapan Menjadikan Kami Mundur"

2008-02-22T19:37:00.000-08:00

Meski penangkapan massal menimpa ratusan tokoh dan aktifis Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir, namun organisasi itu tetap bertekad untuk terlibat dalam pemilu legislatif yang akan digelar April tahun ini.

Ketua Umum Al-Ikhwa Al-Muslimun, Mahdi Akef, dalam siaran persnya di Kairo mengatakan, “Kami telah menetapkan untuk tetap terlibat dalam pemilu legislatif ini karena Allah dan untuk berkontribusi menyelamatkan umat.”

Akan tetapi Akef tidak menjelaskan jumlah pasti berapa calon dari Al-Ikhwan yang akan ikut dalam pemilu. Ia hanya mengatakan, “Nama-nama para calon dan jumlah mereka tidak akan diumumkan sekarang untuk menjaga agar mereka tidak ditangkap, mengingat apa yang pernah terjadi pada pemilu pertengahan tahun silam.”

Masih menurut Akef, jumlah kursi yang akan diperoleh Al-Ikhwan kelak akan ditetapkan oleh Maktab AL Ikhwan di setiap distriknya “Al-Ikhwan eksis dengan seluruh kelompok dan tingkatan masyarakat Mesir. Karenanya kami akan selalu berupaya serius untuk mencalonkan para anggota di setiap kota dan desa, ” ujarnya.

Ia menjelaskan pula bahwa keterlibatan Al-Ikhwan dalam pemilu akan tetap dilakukan meskipun aksi penangkapan yang kini terjadi dan dilakukan oleh pemerintah atas para anggotanya.

“Mereka mengira bahwa masalah ini akan menghalangi kita untuk memperoleh hak dalam beramal. Penangkapan anggota Al-Ikhwan, justru menunjukkan tak adanya niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki demokrasi di Mesir, ” jelasnya. (na-str/iol)

Sumber: Eramuslim

Negeri CPO Langka Minyak

2007-07-07T10:36:00.000-07:00

Beberapa bulan ini kita diramaikan dengan berita langkanya minyak goreng sawit. Akibat kelangkaan minyak goreng yang terbuat dari sawit ini, membuat harga minyak goreng bertengger sebesar Rp8.000 per liter yang semula Rp6.000. Bahkan di Mataram NTB harga minyak goreng Rp10.000 per kg. Ironisnya, Indonesia merupakan produksi minyak sawit mentah terbesar kedua setelah malaysia yaitu sebanyak 16 juta ton per tahun, dengan areal perkebunan sawit sebesar 6,07 juta hektar.
Banyak pihak yang menyesalkan terjadinya kenaikan harga yang mendadak ini. Mentan menyesalkan, dengan kondisi produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri yang cukup besar, seharusnya tidak akan terjadi kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi. Namun Mentan mengakui, peningkatan permintaan CPO untuk biodisel di beberapa negara —Termasuk eropa— ikut berdampak terhadap kenaikan harga CPO di dalam negeri. Akibatnya harga minyak goreng juga terangkat naik.
Kemudian Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga angkat bicara. Dia menduga ada aksi spekulan besar dan kecil sehingga mendorong gejolak harga di dalam negeri. Untuk Spekulan besar, Fahmi mensinyalir praktik mencari keuntungan dilakukan antara lain dengan membeli minyak goreng dalam jumlah besar, misalnya 1.000 ton. Komoditas itu kemudian tidak segera disalurkan, tetapi didiamkan dulu di pabrik dan setelah harga naik baru diambil. Sedangkan spekulan kecil, dilakukan pedagang intrainsuler. Mereka membeli minyak goreng dari Pulau Jawa dengan delivery order (DO) dalam negeri.

Kurangkah Produksi?
Dirjen Perkebunan, Depertemen Pertanian, Achmad Mangga Barani sendiri membantah kenaikan harga minyak goreng disebabkan Indonesia kekurangan CPO. Berdasarkan data produksi CPO dalam negeri yang mencapai 16 juta ton per tahun, sulit rasanya alasan pabrik kekurangan bahan baku. Namun karena harga di luar negeri lebih baik, maka industri lebih suka mengekspor CPO daripada memenuhi untuk industri dalam negeri. Imbasnya jelas, pasokan untuk pabrik dalam negeri menjadi berkurang.
Produksi CPO sebanyak 16 juta ton itu dihasilkan dari areal tanaman kelapa sawit 6,07 juta hektare, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 2,63 juta hektare, perkebunan besar milik negara 679.000 hektare dan perkebunan besar swasta 2,742 juta hektare. Dirjen Pengolahan dan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, Djoko Said Damardjati mengatakan, dengan produksi CPO sebanyak 16 juta ton, sekitar 12 juta ton dieskpor dan untuk konsumsi dalam negeri hanya 3,8 juta ton. Dari 3,8 juta ton, sebanyak 3,3 juta ton dikonsumsi langsung, sedangkan 0,5 juta ton untuk industri. Dengan demikian, rata-rata kebutuhan untuk dalam negeri hanya 250.000 ton/bulan, dimana 100.000 ton untuk industri minyak goreng.

Harga Ekspor dan Subsidi
Berdasarkan informasi, harga pasar CPO di tingkat dunia yang tinggi hingga 700 dolar AS per ton dan harga lelang CPO di Jakarta mencapai Rp6.900 per kg. Djoko menganggap produsen seperti mendapat durian runtuh dengan ekspor CPO. Padahal, rata-rata harga CPO di pasar Internasional sampai Maret lalu hanya 420 dolar AS/ton dan harga tandan buah segar hanya Rp600/kg. Sebenarnya dengan memberikan subsidi terhadap harga minyak goreng, mereka tidak akan rugi, karena yang diekspor jauh lebih banyak.
Dengan harga subsidi, produsen bisa menjual CPO ke pabrik refinery Rp5100/kg untuk diolah sebagai bahan baku minyak goreng yang dijual ke industri minyak goreng Rp5.700/kg. Mereka masih mendapatkan selisih kos pengolahan Rp600 per kg. Harga minyak goreng selanjutnya bisa dijual ke pengecer sebesar Rp6.100 per kg, sehingga sampai di tingkat konsumen nantinya hanya Rp6.500 per kg.

Operasi Pasar
Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, mengatakan kebijakan yang kita ambil bukan mengendalikan ekspor atau pajak eskpor, melainkan diusahakan dalam bentuk operasi pasar. Padahal sebenarnya kebijakan Operasi Pasar (OP) kerap kali diterapkan pada kebutuhan pokok lainnya seperti beras, namun hasilnya tidak mampu meredam harga pasar.
Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom Bangun mengaku pengusaha telah sepakat menambah volume CPO untuk operasi pasar menjadi 150.000 ton. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan (AIMMI) Adiwisoko Kasman juga mengambil langkah-langkah stabilisasi harga, yaitu memperbanyak jumlah penyalur. Sayangnya pada saat tulisan ini dibuat harga minyak goreng masih tinggi. Ini membuktikan bahwa dengan langkah-langkah yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta ternyata tidak berhasil.
Untuk menurunkan harga minyak goreng pemerintah menerapkan tiga langkah. Langkah pertama program stabilisasi harga (PSH) dengan meminta produsen melakukan operasi pasar. Caranya, pengusaha wajib memasok CPO dengan harga yang murah minimal 100 ribu ton. Langkah kedua adalah dengan menerapkan kuota bagi produksi CPO atau DMO per tahun menjadi 4,5-5 juta ton dari sebelumnya 16 juta ton. Kalau itu juga tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng baru diterapkan pengenaan pajak ekspor.

Pelarangan Penimbunan Barang
Apabila terjadi lonjakan harga dengan tiba-tiba, perlu diwaspadai adanya aksi penimbunan. Syariah Islam telah melarang umatnya untuk melakukan penimbunan. Dalam sistem ekonomi kapitalis yang terjadi kini, aksi timbun-menimbun bukan hanya terhadap keperluan pokok tetapi juga di luar keperluan pokok. Apalagi saat ini pemerintah juga tidak mempunyai instrumen untuk mengontrol pergerakan, termasuk harga minyak goreng kecuali membuat ancaman menaikkan pajak ekspor.
Pemerintah juga sangat menggantungkan operasi pasar dari swasta. Semua ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai kemampuan menambah pasokan minyak goreng. Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar setelah Malaysia, tidak seharusnya mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini membuktikan bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis selama ini telah membuat rakyat sengsara. Masihkah negeri CPO ini terpeleset? [Zulhelmy, SE Ak, MSi.Ak; Dosen Tetap Universitas Islam Riau dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau. Riau Pos, 30 Juni 2007]

Indonesia Minta DCA Dibahas Kembali

2007-07-07T10:30:00.000-07:00

Jumat, 6 Jul 07 17:21 WIB

Menyikapi berbagai kritik atas diberlakukannya perjanjian pertahanan RI-Indonesia (Defend Operation Agreement/DCA), pemerintah Indonesia mengusulkan agar kedua perwakilan negara kembali membahas hal-hal yang bersifat teknis dalam substansi perjanjian itu, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda.
"Khususnya yang menyangkut daerah militer belum ada, oleh karena itu kita memandang perlu kedua belah pihak untuk duduk kembali, membahas pengaturan yang bersifat teknis khusus untuk bravo area, "ujar Juru Bicara Deplu Kristiarto soerjo Legowo, di Kantor Departemen Luar Negeri, Jakarta, Jum'at (6/7).
Menurutnya, hal yang bersifat sensitif seperti penggunaan daerah latihan militer dalam pasal 6 DCA perlu pengaturan yang lebih jelas baik secara teknis, operasional maupun administrasi.
Kristiarto membantah anggapan yang menyatakan bahwa dengan perjanjian itu Singapura telah berbuat curang terhadap Indonesia. Ia menegaskan kembali, untuk menerapkan perjanjian itu tidak ada yang berhak berbuat sesuatu tanpa persetujuan kedua belah pihak.
"Saya ingin tekankan lagi, Indonesia berpandangan bahwa DCA itu tidak bersifat self executing, tidak bisa diperlakuan begitu saja dengan sendirinya, " tandasnya.
Ia menjelaskan, keterkaitan antara DCA dengan perjanjian ekstradisi menyangkut masalah proses terbentuknya perjanjian, bukan diartikan sebagai barter, yang jelas apapun bentuknya perjanjian itu akan membawa manfaat bagi Indonesia. (novel)

Israel Bangun Sinagog di Bawah Mesjid Al-Aqsa

2007-07-07T10:26:00.000-07:00

Rabu, 4 Jan 06 10:33 WIB

Lembaga tinggi asosiasi Islam dan Asosiasi Al-Aqsa untuk pemeliharaan tempat-tempat suci menyatakan Israel sedang membangun sebuah sinagog di bawah Mesjid Al-Aqsa.
"Sinagog itu dibangun tepat di bawah Mesjid Al-Aqsa, sekitar 90 meter dari Kubah Batu," kata Raed Salah, ketua Gerakan Islam di Jalur Hijau dalam keterangan persnya seperti dikutip Aljazeera.
Menurut Salah, sinagog itu memiliki 7 ruangan yang menggambarkan sejarah Yahudi. Salah satu ruangan menggambarkan zaman Nazi Jerman dan Holocaust yang terjadi pada Perang Dunia II. Selain sinagog dengan 7 ruangan tersebut, Israel juga sedang membangun sinagog khusus wanita di lokasi yang sama.
Dalam konferensi pers tersebut, ditayangkan video dan foto-foto dokumentasi pembangunan sinagog dan penggalian yang masih terus dilakukan Israel di bawah Mesjid Al-Aqsa. Mufti Al-Quds dan Palestina, Syeikh Ikrema Sabri sudah mendesaka danya intervensi dunia Islam untuk menghentikan penggalian itu.
"Otorita Israel sudah mengeksploitasi pintu gerbang di sisi barat Al-Aqsa sejak 1996 dengan cara melakukan penggalian-penggalian yang pada akhirnya bertujuan untuk mendirikan sebuah sinagog," kata Syeikh Sabri dalam konferensi pers itu.
"Pembangunan sinagog membuktikan bahwa Israel tidak menemukan tanda-tanda apapun atas keyakinan mereka tentang adanya Kuil Sulaiman di tempat itu, itulah sebabnya mereka membangun ruangan-ruangan yang secara tersamar menggambarkan sejarah agama mereka," tambah Sabri.
Sementara itu, Salah mengingatkan Israel bahwa penggalian yang mereka lakukan bisa membahayakan struktur Mesjid Al-Aqsa.
"Seorang sopir truk ditugaskan untuk memindahkan peralatan ke lokasi penggalian dan ia sangat terkejut melihat lorong yang sangat besar di bawah mesjid, yang bisa dilewati sebuah truk," ujar Salah.
Ia juga mengingatkan, agresi Israel terhadap tempat-tempat suci umat Islam akan menghadapi serangan balasan. "Anda mengundang munculnya perlawanan untuk menghentikan kegiatan terhadap mesjid itu," kata Salah ditujukan pada pemerintah Israel.
Bukan tidak mungkin, perusakan terhadap Mesjid Al-Aqsa akan membangkitkan kembali gelombang Intifada seperti yang terjadi pada September 2000 lalu, saat Ariel Sharon berkunjung ke Al-Aqsa.
Upaya-upaya perusakan terhadap Mesjid Al-Aqsa sudah terjadi berulang kali. Pada tahun 1996, 80 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel ketika mereka sedang melakukan aksi protes atas penggalian terowongan di bawah Mesjid Al-Aqsa. Jauh sebelumnya, pada 21 Agustus 1969, bagian selatan Mesjid Al-Aqsa dibakar. Bagian mesjid seluas 1.500 meter persegi itu rusak termasuk anak tangga bersejarah yang dibangun tokoh pejuang Islam, Shalahuddin Al-Ayyubi.
Warga Palestina menuding pembakaran itu dilakukan oleh kelompok ekstrim Yahudi dan pemerintah Israel. Namun tudingan itu dibantah Israel yang mengklaim bahwa kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Namun di kemudian hari, seorang laki-laki asal Australia yang sedang mencari pengungsi di Kibbutz terbukti bersalah melakukan pembakaran itu dan dibebaskan setelah mendapatkan terapi psikiatri. (ln/iol)
-->

Dukungan Terhadap Komisi I DPR RI untuk Menolak DCA (Defence Cooperating Agreement)

2007-07-04T17:23:00.000-07:00

KANTOR JURUBICARA HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Nomor: 116/PU/E/06/07; Jakarta, 27 juni 2007 M

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
TENTANG

Dukungan Terhadap Komisi I DPR RI untuk Menolak DCA
(Defence Cooperating Agreement)

Akhirnya Komisi I DPR RI dengan tegas menolak Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Singapura. Perjanjian ini memang lebih tepat disebut perjanjian untuk memberikan hak latih bagi militer Singapura di wilayah Indonesia yang membentang antara Pulau Natuna Besar dan Kepulauan Anambas mengingat tidak satupun klausul yang membolehkan TNI berlatih di wilayah Singapura. Selama bertahun-tahun Singapura, negara kecil yang tidak memiliki area latih itu, terpaksa harus menyewa di sejumlah negara dengan harga yang sangat mahal. Dengan adanya perjanjian dengan Indonesia, Singapura tentu tidak perlu repot-repot lagi menyewa area untuk latihan militernya, karena Indonesia telah menyediakannya secara gratis.

Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa dalam penggunaan wilayah latihan itu (laut dan udara), Singapura bahkan bisa mengikutsertakan pihak ketiga, meski dengan terlebih dulu meminta izin Indonesia. Masalahnya adalah jika pihak ketiga itu adalah AS yang memang telah lama ingin berperan di wilayah ini. Dengan posisi pemerintah Indonesia terhadap tekanan AS selama ini terbukti sangat lemah bahkan tidak berdaya – sehingga tidak kuasa menolak permintaan itu, maka perjanjian itu praktis akan menjadi alat legitimasi untuk masuknya militer AS ke wilayah Indonesia dengan kedok latihan militer bersama. Memang, melalui perjanjian ini Indonesia dimungkinkan dapat ‘menikmati’ fasilitas militer Singapura. Namun, tentu hal itu tidak sebanding dengan bahaya keterlibatan pihak ketiga seperti AS di wilayah ini karena kehadiran AS di wilayah ini tentu mengancam kedaulatan Indonesia.

Apalagi telah lama diketahui, bahwa AS memiliki ambisi politik di kawasan Asia Tenggara. Berbagai upaya telah dilakukan AS. Diantaranya, pernah menawarkan diri untuk membangun pangkalan militer di kawasan Thailand Selatan dengan dalih ingin membantu menghancurkan gerakan militan Islam yang makin intens melakukan gerakan di wilayah Pattani yang memang didominasi muslim. Upaya AS untuk menghadirkan armada militer di kawasan itu tentu saja merupakan bagian dari grand strategy AS untuk mengontrol kawasan Asia Tenggara yang memang sangat strategis baik secara militer, politik maupun ekonomi. Namun, Malaysia dan Indonesia menolak rencana itu karena kedua negara tegas menentang setiap kehadiran militer asing manapun di Selat Malaka. Karenanya, AS yang telah melakukan kerjasama militer yang kuat dengan Filipina dan Thailand mencoba cara lain. Yakni lewat pemerintah Singapura, melalui perjanjian kerjasama pertahanan yang baru saja ditandatangani itu.

Oleh karena itu, penandatangan kerjasama pertahanan RI-Singapura alih-alih menguntungkan Indonesia, tetapi malah akan semakin menguatkan cengkeraman AS di kawasan Asia Tenggara, dan terhadap Indonesia khususnya. Jika demikian, berarti Indonesia telah secara sadar memberi jalan bagi masuknya kekuatan militer asing ke dalam wilayah Indonesia meski dalam area yang terbatas.

Berkenaan dengan hal itu, maka Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

Mendukung sikap Komisi I DPR RI yang menolak perjanjian ini sebagai bagian dari kewajiban untuk melakukan muhasabah (kontrol) kepada pemerintah, yang memang diwajibkan oleh syariah. Selanjutnya Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada DPR RI tidak meratifikasi perjanjian itu, karena jelas berpotenti mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Menyerukan kepada para anggota DPR khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk terus mencermati berbagai kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini yang makin menunjukkan ketundukan pemerintah RI terhadap kekuatan asing, mulai dari penyererahan blok kaya minyak di Cepu, pembiaran Exxon Mobil di blok kaya gas Natuna meski kontrak 25 tahun tanpa produksi sudah habis Januari 2007, hingga dukungan RI terhadap resolusi DK PBB Nomer 1747 tentang sanksi terhadap Iran dan perjanjian DCA dengan Singapura ini. Kecenderungan seperti ini jelas sangat berbahaya karena akan makin membawa Indonesia ke dalam arus kepentingan asing yang jelas akan membahayakan Indonesia kini dan masa datang.
Sesungguhnya alasan utama perjanjian ini, selain paket perjanjian ekstradisi, adalah iming-iming penggunaaan peralatan militer Singapura yang canggih, karena keterbatasan peralatan militer Indonesia. Ini berarti perjanjian ini dibangun dengan logika ketidakmapuan Indonesia dan ketergantungannya kepada pihak asing. Logika pragmatis seperti ini tentu berbahaya. Padahal seharusnya, dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, justru Indonesia mampu membangun industri berat, termasuk industri militer tercanggih sekalipun. Tetapi, semuanya itu disia-siakan, malah memilih jalan pintas, yang justru bisa mengorbankan kepentingan negeri dan rakyatnya sendiri.
Karena itu, hanya dengan Khilafah yang menerapkan syariah, negeri ini benar-benar akan berdaulat, bebas dari penjajahan dan mempunyai kekuatan pertahanan dan militer yang tangguh. Karena, hanya sistem syariahlah yang bisa menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang melimpah demi kemaslahatan negeri dan rakyatnya.

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796 Email: Ismaily@telkom.net

Gedung Anakida Lantai 7
Jl. Prof. Soepomo Nomer 27, Jakarta Selatan 12790
Telp / Fax : (62-21) 8353253 Fax. (62-21) 8353254
Email : info@al-islam.or.id Websiite : http://www.al-islam.or.id/www.hizbut-tahrir.or.id

Sudah Baca Basmallah?

2007-06-20T20:40:00.000-07:00

Oleh Lizsa Anggraeny

Oleh: Lizsa Anggraeny

"Itadakimasu...!" Terdengar teriakan suara anak kecil. Onigiri di tangan, bersiap disuapkan ke mulut. Tiba-tiba, suara lembut sang ibu bertanya sambil menahan tangan sang anak. "Sudah baca Bismillah belum?" Merasa kenyamanannya terganggu, si anak lalu berkata, "Tidak mau!" Mendengar jawaban seperti itu, sang Ibu berkata tegas, "Belum Bismillah, berarti onigiri ini nggak boleh dimakan. "Entah karena lapar atau memang tidak suka dengan teguran sang Ibu, si anak mulai 'ngadat' menangis keras. Salah satu teman si ibu yang melihat kejadian tersebut berkata. "Biarin aja onigirinya dimakan, sudah ngucapin itadakimasu, ya kan?" Sekilas ia melirik seolah mencari persetujuan.

Situasi seperti ini, pernah saya temui dalam acara pertemuan ibu-ibu. Ya betul, secara table manner Jepang, ucapan anak tersebut sudah benar. Tapi secara manner Islam, apakah sudah cukup? Tiba-tiba ingatan saya melayang pada sebuah buku yang berkisah tentang keutamaan basmallah. Pun teringat kepada seorang teman muslimah Jepang.

Dalam buku tersebut diceritakan, ada seorang isteri bersuamikan seorang munafiq. Sang isteri memiliki kebiasaan membaca basmallah setiap akan memulai sesuatu. Sang suami membenci perbuatan tersebut. Hingga suatu saat dia berjanji dalam hati, "Saya akan membuatnya malu!" Untuk melaksanakan niatnya, si suami memberikan pundi uang dan berkata, "simpanlah pundi ini. " Sang isteri menerima dan menyimpannya di sebuah tempat sambil mengucapkan basmallah.

Selang beberapa hari, diam-diam, sang suami mengambil pundi tersebut lalu membuangnya ke sumur belakang. Ia merasa senang karena akan bisa membuktikan pada isterinya bahwa tidak ada manfaatnya mengucapkan basmallah. Kemudian sang suami berpura-pura meminta isterinya untuk mengembalikan pundinya. Sang isteri mencari pundi tersebut di tempat ia menyimpannya sambil membaca basmallah.

Bersamaan dengan itu, Allah SWT memerintahkan Jibril turun ke dasar sumur untuk mengembalikan pundi tersebut. Sang isteri yang tidak mengetahui ulah suaminya, dengan mudah menemukan pundi yang dimaksud. Melihat hal itu sang suami terkesima dan bertaubat.

Ada pula kisah tentang Abu Muslim al-Khulani. Ia memiliki budak perempuan yang sangat benci padanya. Setiap hari, budak perempuan tersebut selalu menuangkan racun ke dalam minuman majikannya. Hal tersebut berlangsung hingga jangka waktu yang lama. Namun tidak ada perubahan sedikitpun pada sang majikan.

Hingga ia berterus terang. "Aku telah menuangkan racun sejak lama, akan tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali pada anda... " Mendengar itu, Abu Muslim berkata, "Setiap kali saya akan makan, minum atau melakukan pekerjaan, selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. "

Sedangkan cerita lain tentang kekuatan basmallah, saya dengar langsung dari seorang teman muslimah Jepang. Sebutlah Tomoko-san. Bertemu pertama kali dalam satu pengajian di masjid sekitar Tokyo. Seringnya bertemu ada rasa penasaran yang tersimpan di hati. Bagaimana hidayah Islam itu datang padanya? Karena yang saya tahu, ia bersyahadah bukan karena pernikahan dengan seorang muslim. Hingga suatu saat saya beranikan diri bertanya.

Alasannya singkat. Ia mengenal Islam, karena terpesona dengan basmallah. Kalimat tersebut tidak sengaja ia temukan sewaktu masih SMA, di sebuah toko buku, di salah satu pojok bacaan tentang Islam. Di sana ia menemukan tulisan "Bismilahiirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang). " Pertama kali membaca kalimat tersebut, dadanya bergetar. Siapa Allah itu? Kenapa Ia memiliki rasa Maha Pengasih dan Penyayang? Darimana asalnya kata-kata seindah ini?

Sejak saat itu, ia seolah 'jatuh cinta, ' pada basmallah. Meskipun tidak pernah tahu arti sesungguhnya bacaan tersebut, tapi ia percaya bahwa basmallah adalah sebuah 'jampi-jampi' yang dapat menjaganya dari hal-hal yang buruk. Di atas tempat tidur, meja belajar, di setiap buku ataupun dalam omamori pasti ia tulis kalimat tersebut.

Hingga suatu saat salah seorang guru yang mengetahuinya, melarang untuk meneruskan kebiasaan tersebut. Juga menasehati agar tidak membuka buku-buku tentang Islam. "Agama teroris, " begitu ucapan gurunya saat itu. Tomoko san hanya bisa tercengang kaget mendengar penjelasan tersebut. Benarkan Islam agama teroris? Jika teroris, mengapa memiliki kata-kata yang begitu indah seperti ini? Semakin hari, semakin penasaran ia dibuatnya.

Setelah lulus SMA, keinginannya untuk mengetahui arti sesungguhnya kata basmallah semakin kuat. Ia mulai rajin membaca beberapa buku Islam dan mendatangi perkumpulan-perkumpulan muslim. Hingga akhirnya hidayah itu datang dan syahadat diikrarkan. Ia percaya, dari kalimat basmallah jalan menuju hidayah terbuka.

***
Betapa hebat kekuatan basmallah. Meskipun secara sadar ataupun tidak, kadang kita melupakannya. Terimbas oleh kata-kata lain yang dianggap lebih baik. Terutama bagi muslim yang tinggal di Jepang, sebuah negara sekuler yang memiliki pola pemikiran 'Islami' tertib, teratur, disiplin.

Pola pemikiran mereka, terkadang menggeser pola pemikiran Islam. Tidak salah jika sang ibu di cerita atas, begitu tegas mengajarkan anaknya ucapan basmallah. Ibu tersebut pasti tidak ingin buah hati tercintanya terimbas oleh pola pemikiran Jepang. Dasar-dasar Islam harus diterapkan sedini mungkin agar di manapun berada, seorang muslim tetap memiliki izzah Islam.

Kembali ke basmallah, jika ditelusuri, kita akan menemukan mutiara ilmu yang luar biasa pada bacaan tersebut. Menyebut bismillah di permulaan tiap pekerjaan berarti kita sedang mengingat akan kebesaran Allah swt. Menyadari akan keagungan-Nya. Mendatangkan perlindungan-Nya. Betapapun sulit dan berat sebuah pekerjaan, akan terasa ringan dengan mengucapkan basmallah, karena ia mendatangkan ketenangan lahir batin. Kekuatannya tidak bisa tergantikan, meskipun ada kata-kata lain yang memiliki arti sedemikian bagusnya.

Jadi, tidaklah salah jika saya bertanya pada anda, "sudah baca basmallah?" Untuk mengawali aktifitas membaca tulisan ini.

Wallahu`alambisshowab.

Catatan:
1. Itadakimasu = Diucapkan oleh orang Jepang sebelum makan. Yang memiliki arti harfiah “saya terima berkah makanan ini”
2. Onigiri = Bulatan nasi khas Jepang yang dibungkus rumput laut.
3. Omamori = Benda (jimat ) yang dianggap sebagai pelindung.

Tokyo, aishliz et FLP-Jepang

Libforall: Program Liberalisasi Umat Islam Indonesia

2007-06-20T00:42:00.000-07:00

Kamis, 5 Apr 07 00:46 WIB

Sesekali bukalah situs www. Libforall. Com, di sana ada sejumlah pengakuan jujur kaum liberalis Amerika dan juga pendukungnya di Indonesia untuk menghantam pemikiran Islam kafaah dan syumuliyah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mereka menyebut umat Islam yang ingin menerapkan syariah Allah ini dengan sebutan “Islam Fundamentalis” dan bahkan menyebutnya sebagai “Teroris”.
Situs yang memiliki slogan “Promote the Culture of Liberty and Tolerance Worldwide” (Menyebarkan budaya kebebasan dan toleransi ke seluruh dunia) ini dalam halaman pertamanya memuat misinya yang antara lain memecah-belah kaum Muslimin dengan membedakan antara kaum Muslimin Fundamentalis yang dianggap sama dengan teroris dengan Muslim Tradisionalis yang disebutnya Muslim Moderat.
Jika kita klik enter maka terpampanglah halaman berikutnya yang diawali dengan sebuah kutipan atas pernyataan Abdurrahman Wahid seperti yang pernah dimuat di dalam The Wall Street Journal yang berbunyi: “
“Muslims themselves can and must propagate an understanding of the ‘right’ Islam, and thereby discredit extremist ideology. Yet to accomplish this task requires the understanding and support of like-minded individuals, organizations and governments throughout the world. Our goal must be to illuminate the hearts and minds of humanity, and offer a compelling alternate vision of Islam, one that banishes the fanatical ideology of hatred to the darkness from which it emerged, ” demikian Wahid yang juga menjabat sebagai LibForAll co-founder, patron and board member.
Jadi, menurut “kiai” yang pernah foto bareng sedang memangku Aryanti Boru Sitepu—perempuan bukan muhrimnya ini hanya pakai daster, umat Islam seharusnya menyebarkan ‘kebenaran’ Islam yang sejuk dan menentang pemikiran Islam radikal. Entah, kebenaran macam apa yang dimaksud oleh “kiai” jenis ini.
Di dalam halaman bertajuk “Indonesian Programs” (Program untuk Indonesia) disebutkan bahwa Libforall sejak 2004 mengefektifkan programnya untuk Indonesia yang disebut sebagai satu negara yang memiliki jumlah Muslim terbanyak dunia, dengan menggandeng orang-orang Indonesia yang disebutnya sebagai tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang telah tercerahkan (baca: tentunya dalam pemahaman kamus kaum liberal). Beberapa programnya secara garis besar adalah:
Mendukung berdirinya “Wahid Institute” yang memiliki slogan “Seeding plural and peaceful Islam” dengan ikut mengembangkan pemahaman “Islam Moderat” dan menyebarkan gagasan pembaharan di bidang demokrasi, pluralisme, dan toleransi antara Muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Wahid Institute dipimpin oleh puteri tertua Abdurrahman Wahid yakni Yenni Wahid.
Lalu di bagian bawah ada foto Abdul Munir Mulkhan, tokoh liberal dari Muhammadiyah, bersama CEO Libforall Hollan C. Taylor. Abdul Munir Mulkhan ini mendirikan Yayasan Falsafatuna yang menggabungkan pemahaman sufiisme dengan ke dalam materi pendidikan sekolah untuk menghantam pemikiran Islam fundamentalis.
Lalu ada pula Yayasan Darmokusumo yang bermarkas di Yogya yang menggabungkan Islam dengan kejawen. Yayasan Libforall menyokong yayasan-yayasan lokal ini dengan program dan dana.
Ada lagi pernyataan jujur yang mencengangkan. Libforall mengadakan pendidikan bagi anak-anak Islam yang berada dalam kemiskinan, “…agar anak-anak miskin ini menerima pendidikan kesetaraan untuk toleransi, penguatan, dan keterampilan individual, dan juga berempati terhadap agama lain, menghadapi dunia maju. ” Seraya menuliskan kegiatannya ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga merambah anak-anak korban tsunami di Aceh.
Yang cukup membuat surprise, LibForAll Foundation ternyata juga menggandeng salah satu kelompok musik papan atas Indonesia untuk menyukseskan program liberalisasi Muslim Indonesia. Kelompok musik ini bernama Dewa untuk, “…to counter extremist ideology in the world's most populous Muslim nation. ”

Kelompok Musik Dewa

Pertemanan antara Libforall dengan kelompok musik Dewa agaknya sangat istimewa. Jika Wahid Institute hanya disinggung sekali di dalam satu halaman situs ini, maka untuk Dewa disediakan dua halaman khusus (Popular Culture dan Warriors of Love) yang secara cukup lengkap memuat detil program berikut foto-foto yang amat mesra antara para pengusung liberalisme Islam ini.
Bersama dengan Dawn Elder Management, Libforall membentuk satu gugus tugas dalam bidang manajemen kelompok-kelompok musik Islam dan non-Islam dunia untuk menyebarkan paham liberalisme yang dikatakan sebagai toleransi, pluralisme, dan demokrasi.
Salah satu proyek yang digagas mereka adalah merekam dan menerjemahkan lagu “Laskar Cinta” (Warriors of Love) ke dalam bahasa-bahasa dunia antara lain bahasa Arab, Parsi, Turki, Hindi/Urdu, Bengali, Swahili, Mandingue, Hausa, Perancis, Spanyol, Rusia, dan Inggris. Selain menerjemahkan, mereka juga membuat video klip dan juga bertanggungjawab atas distribusinya. Belum cukup sampai di sini, promosi lagu ini juga dilakukan di sejumlah negara dunia yang melibatkan artis-artis top dunia di Eropa dan Amerika.
Dalam situsnya, Libforall diketuai oleh C. Holland Taylor, dan Board of Directors-nya antara lain Abdurrahman Wahid, Ahmad Dhani, dan F. Borden Hanes, Jr. Beberapa orang Indonesia diankat menjadi penasehat Libforall yakni Mustofa Bisri, Amin Abdullah (Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Azyumardi Azra, Abdul Munir Mulkhan, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Frans Magnis Suseno.
Mau lebih banyak agenda kaum liberalis untuk menyebarkan pahamnya ke tengah umat Islam Indonesia? Silakan klik www. Libforall. Com.(Rz)

Temuan Baru, Rp 2, 1 Miliar Dana DKP Mengalir ke DPR

2007-06-20T00:38:00.000-07:00

Rabu, 20 Jun 07 14:12 WIB

Badan Kehormatan (BK) DPR-RI menerima informasi baru tentang penyaluran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke anggota DPR-RI dari Departemen di masa Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi. Laporan terbaru itu menyebutkan, jumlah dana yang dialirkan DKP di masa Freddy senilai Rp 2, 1 miliar.
''Tadi anda informasi dan perlu ditindaklanjuti lagi soal penyaluran dana ke DPR dari DKP di masa Pak Freddy. Kemarin, aliran yang dilaporkan di masa Pak Freddy sebesar Rp 780 juta. Dengan informasi ini, maka total nilainya menjadi Rp 2, 1 miliar, '' ujar Wakil Ketua BK DPR-RI Gayus Lumbun di Senayan, Jakarta, Rabu.
Dijelaskannya, penyaluran dana yang terakhir ini terjadi sekitar satu bulan yang lalu. Tujuannya adalah sama, yaitu ke anggota DPR-RI. Jadi, kemungkinan besar terjadi penambahan anggota dewan yang akan diperiksa oleh BK DPR-RI.
Hanya saja, katanya, ada penerima dana itu yang merupakan mantan pimpinan lembaga DPR-MPR. Bila memang sudah tidak aktif lagi menjadi anggota DPR, lanjutnya, maka BK DPR-RI tak bisa menjangkaunya. ''Kalau mereka masih aktif di DPR-RI, baru BK punya kewenangan, " ucapnya.
Untuk pelapor penyaluran dana DKP yang terbaru ini, Gayus, yang juga fungsionaris PDIP enggan memberikan identitasnya. Menurutnya, pelapor adalah perseorangan yang kemungkinan nantinya akan berkembang menjadi sebuah koalisi. ''Mereka akan melengkapi laporannya dengan data-data dalam dua hari ini, " ucap Gayus.
Sebelumnya, Gayus juga menerima laporan dari Kuasa Hukum Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang kini menjadi terdakwa dugaan korupsi pengumpulan dana nonbujeter di DKP. Assegaf melaporkan bahwa ada 30 aliran dana ke Komisi IV DPR-RI sekitar 4-5 bulan yang lalu. Aliran dana ini berasal dari DKP.
Tim Pemeriksa Aliran Dana DKP di BK ini menyatakan, sebelumnya Assegaf melaporkan adanya 30 orang anggota dewan yang menerima dana dari masa Freddy dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 780 juta. Namun, kemudian, informasi itu diralat bahwa ada 30 kali aliran dana DKP. Jadi, kemungkinannya, penerima 30 aliran dana itu lebih dari 30 orang. Karena satu aliran dana itu yang menerima bisa dua atau tiga orang.
Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, BK DPR-RI sudah mengantongi surat izin untuk menghadirkan Rokhmin Dahuri dan Mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto di Gedung DPR-RI.
Surat izin itu didapatkan dari hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kedua terdakwa. Surat lainnya juga didapatkan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga surat dari Rutan Mabes Polri (tempat penahanan Rokhmin, red) dan Rutan Polda Metro Jaya (tempat penahanan Andin).
''Surat-surat itu sudah keluar. Untuk kedua orang terdakwa itu juga sudah clear. Semuanya yang mengurusi adalah Kuasa Hukum Rokhmin. Surat-surat itu sebagai jawaban dari surat permohonan BK DPR-RI untuk memeriksa mereka, '' sambung Gayus.
Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan BK, pemeriksaan terhadap Rokhmin dilakukan pada Kamis, 21 Juni 2007 pukul 14. 00 WIB, bersamaan dengan Andin dan juga Mantan Kepala Biro Umum DKP Didi Sadeli.
Pemeriksaan itu berkisar tentang kesaksian mereka di persidangan Pengadilan Tipikor soal dana-dana yang dikeluarkan dan kepada siapa saja dana itu diberikan. ''Pemberian dana itu ada yang langsung diberikan oleh Rokhmin sendiri, ada yang melalui biro keuangannya, '' ujar anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDIP ini.
Bila ada temuan-temuan baru dalam pemeriksaan Rokhmin itu, BK akan menindaklanjutinya. Selain itu, pemeriksaan terhadap Freddy Numberi juga akan dijadwalkan BK DPR-RI usai pemeriksaan terhadap Rokhmin. (dina)

Pimpinan Umum Al-Ikhwan: AS dan Israel Penyebab Pertikaian di Palestina

2007-06-20T00:32:00.000-07:00

Rabu, 20 Jun 07 13:02 WIB

Muhammad Mahdi Akef, Pemimpin Umum Al-Ikhwan Al-Muslimun mengungkapkan pandangan presiden Palestina Mahmud Abbas terhadap kabinet Hamas. Menurutnya, berdasarkan kesaksian Presiden Palestina sendiri, kabinet Hamas itu lebih baik dari kabinet yang pernah ada di Palestina.
Pernyataan Abbas itu, tambah Mahdi Akef disampaikan saat keduanya melakukan komunikasi lewat telepon untuk mengkaji sejumlah peristiwa yang terjadi di Palestina beberapa waktu lalu. Ungkapan Akef yang diberitakan oleh siaran televisi Al-Aqsha itu, juga ditambahkan dengan seruan Akef kepada semua pihak untuk peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. "Jangan lupa bahwa orientasi perjuangan Palestina adalah pembebasan Palestina dari kekejian Zionis Israel, " tandasnya.
Ia juga mengatakan, "Hamas mengetahui bahwa perpecahan yang berkobar saat ini adalah lantaran sokongan AS dan Zionis Israel dibantu sejumlah agen Israel di Palestina. Karenanya, saya menyerukan agar semua pihak yang peduli dengan perjuangan Palestina memotong semua jalur keburukan mereka, dengan melakukan kerjasama pada tokoh-tokoh pejuang yang bersih dari seluruh elemen Palestina. "
Dalam kesempatan itu Akef menyebutkan sikap yang diambil Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. "Rakyat Palestina adalah tembok yang menjadi benteng untuk melawan pihak yang menentangnya dalam tahun-tahun yang panjang dan hingga kini masih terus berlangsung, " ujarnya. Ia juga meminta dukungan kepada rakyat Palestina agar bisa melewati fase yagn sangat sulit akhir akhir ini. (na-str/ikhol)

Perkiraan Jumlah Arsenal Nuklir Israel

2007-06-14T10:29:00.000-07:00

Kamis, 14 Jun 07 12:54 WIB

Sampai sekarang, Zionis-Israel menganut sikap resmi tidak mengatakan apa-apa soal kepemilikan senjata nuklirnya. Tidak mengiyakan dan tidak pula menolaknya.
Walau beberapa petinggi negeri Zionis tersebut, antara lain Perdana Menteri Ehud Olmert sendiri, pernah keseleo lidah mengatakan bahwa Israel merupakan salah satu negara nuklir dunia, namun sikap resmi negeri ini tidak berubah.
Kepemilikan senjata berhulu ledak nuklir oleh Israel sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Hanya saja, berapa jumlah senjata berhulu ledak nuklir yang dimilikinya masih menjadi perdebatan serius di sejumlah pengamat militer dunia. Kesaksian Mordechai Vanunu, mantan staf teknisi reaktor nuklir Dimona-Israel di tahun 1980-an, menjadi petunjuk yang sangat berharga. Namun hal ini pun belum mampu untuk menyibak data yang sangat akurat untuk mengetahui jumlah persis berapa hulu ledak nuklir yang dimiliki Israel. Hal ini menjadi satu perhatian utama kalangan militer dunia untuk menyelidikinya.
Salah satu peneliti kemiliteran yang tertarik untuk menelusuri kepemilikan senjata nuklir oleh Israel adalah Kolonel Warner D. “Rocky” Farr, seorang perwira Angkatan Udara AS (United State Air Force, USAF).
Kolonel “Rocky” mengawali karir dari Kesatuan Kesehatan Penerbangan. Lulus dari Air War College di Maxwell Air Force Base, Alabama, perwira ini dipercaya menjabat Komandan Seksi Bedah di US Army Special Operations Command di Fort Bragg, Carolina Utara. Selain itu, Kolonel Warner D. Farr yang sering dipanggil Rocky ini juga bertugas di beberapa pos komando. Setelah betugas selama 33 tahun, Rocky menyabet gelar Associate of Arts dari State University of New York, kemudian Bachelor of Science dari Northeast Louisiana University, dan Doctor of Medicine dari The Uniformed Services University of the Health Sciences. Belum cukup dengan sederet gelar, dia juga mendapat Masters of Public Health dari University of Texas.
Selain cakap di bidang kesehatan, Rocky juga meraih sertifikat solo qualified pesawat TH-55A Army helicopter, mendapat pelatihan penerbangan pesawat T-37 dan T-38 yang menjadi bagian dari USAF School of Aerospace Medicine. Selain di bidang medis, Kolonel Farr juga aktif mengkaji perkembangan senjata nuklir dunia. Dalam The Counterproliferation Papers, Future Warfare No. 2 yang dirilis USAF Counterproliferation Center, September 1999, Kolonel Farr berhasil mendapatkan data-data yang cukup mencengangkan soal kepemilikan arsenal nuklir Israel. Sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Israel, dan bahkan di Amerika sendiri hal ini menjadi salah satu topik perbincangan yang dirasakan tabu.

Inilah data dari Kolonel Farr tersebut yang dikutip dari berbagai referensi ilmiah yang beredar di Amerika:
- 1967: 15 bom
- 1969: Menambah 5-6 bom, masing-masing menghasilkan kekuatan 19 kiloton
- 1973: 13 bom dan 20 misil berkepala nuklir
- 1974: 108 hulu ledak nuklir
- 1976: 10-20 bom nuklir aktif
- 1980: 200 bom
- 1984: 12-31 bom atom, 31 bom plutonium, dan 10 bom uranium
- 1985: Mendekati 100 bom nuklir
- 1986: 100-200 fusi bom
- 1991: 200-300 kepala nuklir aktif
- 1992: Lebih dari 200 kepala nuklir aktif
- 1994: 64-112 bom yang masing-masing bom memiliki 5 kilogram hulu ledak nuklir, serta 50 rudal nuklir tipe Jericho, dengan total di atas 200 buah
- 1995: 66-116 bom yang masing-masing bom memiliki 5 kilogram hulu ledak nuklir, serta 70-80 senjata pemusnah massal lainnya seperti bom neutron, ranjau nuklir, dan sebagainya.
- 1996: 60-80 bom plutonium, diperkirakan lebih dari 100 yang sedang dirakit dengan berbagai variasi, 200-300 bom berkepala nuklir, 50-90 bom plutonium, 50-100 misil Jericho I dan 30-50 Misil Jericho II.
-1997: Lebih dari 400 termonuklir yang tersebar dan bom berhulu ledak nuklir.
(Rizki Ridyasmara)

DKT 2 AJ,

2007-06-11T14:33:00.000-07:00

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Sunday, 10 June 2007
Minggu lalu Pak Harto berulang tahun ke-86. Sungguh si grand-mbah ini beruntung bisa berumur panjang jauh melampaui usia dan harapan hidup rata-rata manusia Indonesia.

Pak Harto menunjukkan bukti kongkret keberhasil rezim Orde Baru yang dibangunnya selama 32 tahun. Umur dan harapan hidup orang Indonesia meningkat sampai 60-an karena program kemakmuran ekonomi dan pelayanan kesehatan yang bagus oleh Orde Baru.

Tapi tentu tidak semuanya bisa menikmatinya. Mbah Harto bisa bertahan sampai 86 tahun karena dia memang penikmat utama keberhasilan pembangunan Orde Baru, yang memang terbukti hanya dinikmati oleh segelintir kroni saja.

Ucapan selamat panjang umur kepada si grand-mbah mestinya ditambahi pula dengan ucapan panjang umur dan panjang perkaranya, karena sampai sekarang kasus korupsi si mbah belum ketahuan ujung pangkalnya.

Ada yang bekata sinis, mengapa hari ulang tahun Bung Karno tidak ada yang mengingat. Tapi ulang tahun Pak Harto selalu diingat. Banyak pejabat aktif di pemerintahan dan militer yang terlihat sowan ke Cendana tempat grand-mbah menghabiskan hari-hari tuanya. Karangan bunga dan kado terlihat berdatangan.

Bagi sebagian orang, kasus korupsi Soeharto masih menjadi pertanyaan dan ganjalan.

Sampai sekarang tidak jelas kasus dugaan korupsi itu mau diapakan. Soal yayasan-yayasan si mbah--yang diduga mengumpulkan aset tidak sah sampai hampir Rp 12 triliun--sampai sekarang tidak tahu mau diapakan. Belum lagi kasus-kasus baru seperti BPPC dan lainnya.

Kasus korupsi Pak Harto ini menjadi beban politik bagi Presiden SBY. Di satu sisi dia getol memburu para koruptor. Tapi di sisi lain kasus Soeharto masih terus diulur-ulur.

Karena itu oleh pengritiknya SBY dianggap melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Mestinya, kata pengritik SBY, jangan tebang pilih, tapi pilih tebang; ditebang habis semuanya baru kemudian dipilih-pilih mana yang masih cukup baik dari yang tersisa.

Korupsi yang kecil-kecil diburu sampai habis. Tapi yang besar-besar di depan mata sampai sekarang belum tersentuh. Korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat-konglomerat besar belum tuntas sampai sekarang. Tapi korupsi puluhan juta yang melibatkan kepala dinas atau pejabat di daerah diberantas dengan penuh semangat.

Ada yang mengeluh bahwa peruburan korupsi ini bisa membuat birokrasi di daerah lumpuh, dan akibatnya bisa memacetkan pembangunan. Dulu, orang berebutan menjadi pimpinan proyek.

Mereka tahu pasti minimal 30 sampai 50 persen dari anggaran proyek itu bisa dibuat bancakan.

Tapi sekarang, menjadi pemimpin proyek sama saja dengan menjejakkan satu kaki di penjara. Banyaknya pemimpin proyek yang digiring ke penjara--dan kemudian disusul oleh kepala daerahnya--membuat banyak yang ngeri.

Dulu lowongan menjadi pemimpin proyek menjadi rebutan. Sekarang, orang berebutan untuk menghindar menjadi pemimpin proyek. Dulu orang sinau supaya bisa menjawab dengan benar semua soal ujian saringan supaya lulus menjadi pemimpin proyek. Sekarang setiap ujian saringan untuk calon pemimpin proyek, orang sibuk sinau supaya tahu jawaban yang benar. Tujuannya bukan supaya lulus, tapi sebaliknyaSecara sengaja memilih jawaban yang salah supaya tidak lulus.

Dulu kepala daerah bisa memainkan anggaran dengan enak. Ada dana taktis yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Jumlahnya sangat besar dan sangat lebih dari cukup untuk dibagi-bagi dengan kroni. Anggaran itu juga jadi alat untuk tebar pesona mencari pujian dan dukungan.

Dulu, seorang kepala daerah bisa dengan setengah merem memberikan disposisi untuk berbagai proposal permintaan bantuan yang masuk. Sekarang, jangan tanya. Kepala daerah akan sangat berhati-hati memberi disposisi. Dia pasti meminta anak buahnya untuk mengkaji dengan lebih cermat dan dicarikan aturan hukum yang tepat supaya aman.

Akibatnya, para kroni yang selama ini bisa dengan mudah ikut menikmati duit rakyat, sekarang ikut-ikutan kering dan menjerit. Itulah terapi kejut yang oleh banyak kalangan dianggap positif. Tapi, ada juga yang melihat bahwa perburuan koruptor ini menjadi lahan baru bagi pemerasan. Sudah menjadi rahasia umum, mereka yang dibidik harus menyediakan cukup banyak ''uba rampe'' alias setoran kalau ingin urusannya tidak semakin runyam.

* * * *

Lepas dari penyelewengan-penyelewengan itu, perburuan korupsi ini telah mengubah budaya birokrasi menjadi lebih baik. Seorang kepala daerah tidak akan seenaknya memainkan anggaran untuk dibagi-bagi. Ada sebuah cerita mengenai seorang kepala daerah di Madura punya cara yang unik khas Madura untuk mengatasi banyaknya proposal bantuan yang masuk kepadanya. Suatu ketika, Pak Bupati didatangi temannya yang membawa proposal bantuan. Pak Bupati lalu membubuhkan disposisinya dan menulis ''DKT 2 AJ'', lalu meminta pembawa proposal menemui seorang kepala dinas.

Sang kepala dinas kebingungan membaca disposisi itu. Dikiranya Pak Bupati menulis kode panggilan radio Orari. Kepala dinas itu pun memberanikan diri menelepon Pak Bupati menanyakan arti disposisi itu.

Dengan santai Pak Bupati menjawab dengan logat Madura yang kental: DKT 2 AJ itu artinya ''Dikit-Dikit Aja''…..*

Ketidaklulusan Unas

2007-06-11T14:25:00.000-07:00

Monday, 11 June 2007
DIPREDIKSIKAN ribuan siswa SMP dan SMA di Malang Raya tidak lulus Ujian Nasional (Unas) tahun ini. Hal ini sebagai dampak kebijakan Depdiknas pada terkait meningkatnya passing grade (angka standar kelulusan menjadi 5.00). Tahun lalu, standar kelulusan ditetapkan 4,50.Angka itu saja sudah menyebabkan banyak siswa SMP dan SMA tidak lulus unas meski jumlahnya tidak se-fantastis pada 2005 lalu. Berdasarkan hasil pengumuman unas 2006, sebanyak 1.194 siswa SMP/sederajat dan 1.042 siswa SMA/sederajat tidak lulus.
Diperkirakan, ketidaklulusan tahun ini tidak akan jauh berbeda dari tahun lalu. Bagaimana dengan nasib siswa yang tidak lulus? Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dr H Shofwan SH MSi, bagi siswa yang tidak lulus dapat mengikuti unas pendidikan kesetaraan (UNPK).
UNPK paket C setara untuk SMA sederajat digelar 19-21 Juni untuk jurusan IPS dan 19-22 Juni jurusan IPA. Sedangkan UNPK paket B atau setara SMP dan paket A setara SMP digelar 26-28 Juni 2007. Semua siswa SMP dan SMA yang tidak lulus unas formal dapat mendaftarkan diri ikut UNPK dengan mencantumkan nomor unas pendidikan formal kepada Subdin PLS kota Malang.
Jadwal ini memang sangat mepet dengan pengumuman kelulusan. Karena ini dilandasi ketidaklulusan tahun ini dimungkinkan sangat memprihatinkan semua pihak. Hal ini juga mempertegas bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama tingkat pendidikan dasar dan menengah, pemerintah masih mengaksentuasikan pada aspek pemerataan daripada pencapaian kualitas.
Sejak mulai diberlakukan Ebtanas sampai unas, tidak sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka secara kritis menyoal hakikat fungsi dan danpak unas an sich. Unas yang dimaksudkan mengukur standar kualitas pendidikan secara nasional dalam pencapaian daya serap kurikulum.
Nilai unas yang berfungsi sebagai alat seleksi PMB (penerimaan murid baru) bagi lulusan SD dan SMP, sementara bagi lulusan SMA, nilai ini hanya sebagai bahan `pertimbangan` masuk PTN. Dengan unas, secara tidak disadari menciptakan dualisme kelompok mata pelajaran di sekolah yang berdampak terhadap disparitas perhatian cukup tajam terutama dari siswa atau orang tua/wali, sekolah maupun masyarakat.
Karenanya, bila niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan UNPK benar dilaksanakan maka sesungguhnya justru kian menambah panjangnya daftar pertanyaan yang terkait unas. Pasalnya adalah suatu hal yang ironis manakala setiap ujian siswa dipaksakan lulus, walau budaya lulus 100 persen dengan berbagai cara selama ini bukan rahasia umum lagi bagi setiap sekolah.
Pertanyaan berikutnya, mengapa bila menghendaki siswa harus lulus, pola pengadaan ujian via unas, yang notabene menyerap tenaga dan biaya yang cukup besar, tetap dipertahankan? Tidakkah cukup dengan mengefektifkan ujian yang diselenggarakan sekolah atau gugus sekolah dengan koordinator sub rayon/rayon dengan menyempurnaan mekanisme pelaksanaanya sehingga lebih berkualitas sebagai alat uji yang valid, reliabel maupun objektif?
Pada umumnya orangtua/wali, siswa dan para pemerhati pendidikan berharap mereka yang tidak lulus unas sepakat bahkan mengharapkan agar UNPK diadakan dengan pertimbangan. Pertama, peserta unas tahun ini harus lulus karena pertimbangan waktu dan biaya sekolah. Kedua, UNPK tidak memberatkan orangtua/wali siswa.
Sebagaimana dimaklumi bahwa penentuan biaya ujian akhir nasional merupakan wewenang Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur dengan persetujuan Gubernur yang jumlahnya telah ditentukan.Tetapi hampir tidak ada satu sekolah (swasta) pun yang mematuhi aturan tersebut. Artinya dari jumlah yang ditetapkan biasanya mengalami kenaikan (dinaikkan) sampai beberapa kali lipat. Oleh karena itu jika unas ulangan diadakan dengan motif membantu kelulusan siswa harapan orangtua/wali siswa agar biayanya tidak memberatkan. Ketiga, kecuali untuk membantu siswa yang tidak lulus barangkali UNPK dapat dimanfaatkan pula oleh para siswa untuk memperbaiki Nilai Ujian Nasional (NUN) bagi siswa SMP dan SMA.

*Oleh: KaryotoDosen PABTI FMIPA Universitas Negeri Malang
dan STIE-STIMIK Asia Malang

Hentikan Eksploitasi Negara Berkembang oleh Negara Industri Maju

2007-06-11T14:15:00.000-07:00

Senin, 11 Juni 2007 22:05:00
Jakarta-RoL--

Koalisi Anti-Utang (KAU) menilai, KTT G-8 tidak membawa manfaat bagi negara berkembang karena tidak menghentikan program eksploitasi melalui intervensi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh sejumlah negara industri maju.
Berdasarkan siaran pers KAU yang diterima Antara di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa KTT G-8 di Heiligendamm, Jerman, 6-8 Juni 2007, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami negara berkembang karena KTT tersebut lebih berpusat pada agenda ekonomi neoliberalisme.
G-8 adalah singkatan dari Group of Eight atau Kelompok Delapan yang merupakan koalisi delapan negara termaju di dunia yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.
Menurut rilis tersebut, dominasi ekonomi dan politik negara G-8 merupakan ancaman yang serius karena kelompok negara tersebut berjumlah hanya 14 persen dari total populasi dunia, tetapi menguasai 63 persen atau sekitar dua per tiga Produk Domestik Bruto dunia yang setara dengan 28 triliun dolar.
Negara-negara G-8 juga menguasai 48 persen dari jumlah kekuatan dalam voting atau pengambilan suara di Dana Moneter Internasional (IMF). Keadaan yang serupa juga terjadi dalam lembaga Bank Dunia dan berbagai perjanjian perdagangan di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). KAU mengingatkan, hasil KTT G-8 di Gleneagles, Skotlandia, pada tahun 2005, yang menyepakati penghapusan utang sebesar 55 juta dolar bagi negara-negara miskin yang terjebak utang. Namun, hingga kini sebagian besar utang tersebut belum juga dihapuskan.
KAU juga menilai, utang luar negeri dan investasi asing kerap menjadi "alat" yang ampuh untuk menancapkan dominasi neoliberalisme di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Motivasi kelompok G-8 dalam mendorong kebijakan investasi yang terbuka akan melancarkan kontrol modal dan monopoli terhadap beragam sektor yang strategis di bidang perdagangan, jasa, dan keuangan.
Oleh karena itu, KAU mendesak pemerintah negara-negara G-8 menghentikan praktek intervensi ekonomi dan politik melalui lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta membangun kerja sama ekonomi baru yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan menghormati prinsip keberlanjutan.
Selain itu, KAU juga menginginkan penghapusan utang luar negeri negara berkembang hingga 100 persen atau seluruhnya tanpa disertai persyaratan apapun. Sedangkan pemerintah negara berkembang juga harus mau menentang segala bentuk perjanjian yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan sebuah bangsa.

(antara/purpur)

Mantan Ketua Parlemen Israel, "Perilaku Israel Mirip Perilaku Nazi"

2007-06-11T13:58:00.000-07:00

Sabtu, 9 Jun 07 16:44 WIB

Eramuslim.com - Bagi Avraham Burg, Israel tidak ubahnya sebagai "perkampungan kaum Zionis yan mengidap paranoid bahwa eksistensinya akan terancam. Sikap paranoid itu, menurut Burg ditunjukkan dengan pembangunan tembok pemisah dan penggunaan kekuatan militer sebagai satu-satunya bahasa untuk menyelesaikan krisis. Sepak terjang Israel itu, tambah Burg, mirip dengan sepak terjang Nazi Jerman.

Avraham Burg adalah seorang mantan anggota parlemen Israel (Kneseet). Dalam wawancara dengan majalah mingguan Haaretz edisi Jumat (8/6), Burg membeberkan betapa buruknya kondisi Israel saat ini. Rakyat Israel, kata Burg dalam wawancara itu, kini sedang merasa sangat dipermalukan, mereka merasa seluruh dunia menolak mereka, kekalahan perang yang tak terjelaskan, dan pemusatan militerisme sebagai identitas Israel. Selain itu, Israel kini menjadi tempat tentara-tentara yang disersi, banyak warga bersenjata di jalan-jalan. Untuk apa semua itu, selain menunjukkan pada publik bahwa mereka menghendaki "orang Arab keluar."

Burg menjadi kepala Knesset pada tahun 1999-2003, dan baru saja menulis sebuah buku berisi kritikan terhadap perilaku Zionis. Dalam buku berjudul "Defeating Hitler" Burg menyebut Israel sebagai "perkampungan kaum Zionis, tempat para imperialis yang hanya percaya pada dirinya sendiri. " Burg menolak sebutan Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Israel yang sekarang, kata Burg, hanya berisi tubuh-tubuh manusia tanpa jiwa.

"Secara spiritual, mereka sudah mati. Mereka hanya punya tubuh Israel. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan bertahan lama. Saya melihat masyarakat saya dan tempat saya dibesarkan serta rumah saya sudah hancur, " kata Burg pesimis dengan masa depan Israel.

"Israel sekarang adalah sebuah masyarakat yang menakutkan. Israel adalah negara trauma dalam segala dimensi, " sambungnya.

Burg mencontohkan pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat yang menurutnya menunjukkan betapa ketakutannya Israel. Ia juga mengatakan bahwa Israel tidak bisa menjadikan Holocaust sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan militer sebagai satu-satunya jawaban atas tantangan yang dihadapinya. Burg mengecam kebijakan Israel yang menargetkan pembunuhan terhadap para aktivis dan pejuang Palestina.

"Kita sudah menerjang banyak garis merah dalam beberapa tahun belakangan ini. Entah garis merah apa lagi yang akan kita langgar besok. Lihatlah bagaimana hubungan antar individu, dengarlah perbincangan mereka, lihatlah grafik kekerasan di jalan-jalan, lihatlah wajah Israel sekarang di cermin, " kata Burg dengan nada menyindir. (ln/iol)

Aktivis Israel Dukung Pembebasan Palestina

2007-06-11T13:51:00.000-07:00

Rabu, 06/06/2007

Ratusan aktivis Israel yang tergabung dalam Peace Now menggelar aksi unjuk rasa menentang pendudukan Palestina oleh Tel Aviv. Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Hebron itu bertepatan dengan peringatan 40 Tahun Pendudukan Israel di Palestina.
TEL AVIV(SINDO) –Dengan membawa beragam poster antipendudukan Palestina, para demonstran juga meneriakkan yelyel mengutuk pemerintah Israel yang hingga kini menolak kemerdekaan Palestina. ”40 tahun sudah cukup. Hentikan pembangunan. Dua negara untuk dua rakyat,” tegas Ketua Peace Now Yariv Oppenheimer disambut teriakan sekitar 250 pendukungnya.
Menurut Oppenheimer, rakyat Palestina berhak atas tanah leluhur mereka. Karenanya, Israel tak boleh terlalu lama menduduki tanah Palestina. Dia bahkan membenarkan sikap kukuh pejuang Palestina dalam merebut kembali tanah yang dikuasai Zionis. ”Israel telah gagal memanfaatkan waktu 40 tahun untuk berdamai dengan Palestina dan dunia Arab. Kami datang kemari untuk menentang pendudukan Palestina oleh Israel,”imbuh Oppenheimer.
Hal senada disampaikan tokoh Peace Now, Noemi Rinat. Aktivis berusia 60 tahun itu yakin Israel tidak pernah aman jika menolak mengembalikan tanah Palestina kepada pemiliknya. Dia juga mengklaim, meski dilihat dari sudut pandang sejarah bahwa Israel mempunyai kedekatan emosi dengan sejumlah wilayah Palestina, hal itu tidak membuat Israel boleh menguasainya.
”Warga Yahudi memang mempunyai keterkaitan dengan Hebron sejak 1.000 tahun lalu.Tapi hal itu tidak lantas membuat kita merasa punya hak untuk menguasai wilayah itu. Pendudukan Israel harus dihentikan,”tandas Rinat.
Hebron merupakan salah satu wilayah Palestina yang direbut Israel melalui perang enam hari pada 1967 silam.Wilayah ini adalah titik pertemuan antara wilayah Palestina dan Israel. Sampai kini ratusan kelompok garis keras tinggal di daerah ini. Sementara itu, puluhan warga Hebron menggelar demo tandingan menentang aksi massa Peace Now.
Para demonstran mengklaim Hebron adalah tanah mereka sehingga tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk rakyat Palestina. Mereka menuduh Peace Now sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan Arab. ”Ini tanah kami. Peace Now adalah antek Arab,” teriak pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa juga digelar oleh ribuan warga Palestina di sejumlah wilayah di Jalur Gaza.Para demonstran melakukan long march dari Ramallah ke Nablus. Seperti halnya demo di Israel,aksi massa di Palestina juga diramaikan dengan ratusan poster dan yelyel antipendudukan Israel. ”Kami ingin hidup bebas tanpa ada pos pemeriksaan,”teriak Farha Ezzat, seorang demonstran.
Menurut data sebuah lembaga independen di Israel, sedikitnya 260 ribu warga Israel tinggal di sekitar kawasan Tepi barat, 200 ribu lainnya menetap di Yerusalem dan 15 ribu jiwa berada di Dataran Tinggi Golan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan tanah Palestina yang diserobot tentara Israel melalui perang enam hari pada 5–11 Juni 1967. (AFP/Rtr/imam gem)

MENAKAR ARAH REFORMASI DAN GERAKAN MAHASISWA

2007-06-05T22:49:00.000-07:00

Oleh : Agung Wisnuwardana (Penggagas Gema Pembebasan)

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Kondisi ini dilatarbelakangi krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu. Akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian menyusul kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sembilan tahun sudah umur reformasi, tetapi rasanya tidak ada perubahan signifikan di negeri ini. Kesempatan untuk mencari pekerjaan semakin sulit, angka kemiskinan semakin meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, penjajahan asing semakin mencengkeram, budaya KKN sebagai rahasia umum yang semakin “enak” untuk ditonton, dekonstruksi moral bangsa semakin mendapatkan legitimasi dan masih banyak racun-racun sosial lainnya yang semakin meluas. Tepat rasanya ungkapan beberapa kalangan bahwa ”reformasi telah mati”. Reformasi tinggal slogan tanpa kekuatan.

Akar Kegagalan Reformasi

Kegagalan reformasi sepantasnya mendapat perhatian serius dan analisis yang mendalam. Ada tiga hal pokok penyebab gagalnya reformasi.

Pertama, kurangtepatnya perumusan akar masalah dan solusi krisis bangsa. Para aktivis gerakan perubahan, termasuk gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan, menilai akar masalah dari segala krisis bangsa adalah bobroknya perangkat penunjang sistem, antara lain penegakan hukum yang lemah, budaya KKN dan lemahnya demokratisasi. Dari sini, dimunculkan solusi dengan enam visi reformasi dalam menuntaskan tiga masalah tadi. Jika ditelusuri lebih mendalam, ketiga hal tadi bukanlah akar masalah. Krisis 1997 di Indonesia dipicu oleh adanya gerakan boyong dolar ke luar negeri yang akhirnya menyebabkan kegoncangan luar biasa pada makro ekonomi Indonesia. Sedangkan rupiah berposisi sebagai mata uang yang lemah dan tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga sangat mudah terguncang oleh faktor ekonomi maupun politik. Disamping itu, sektor non-riil (finansial) di Indonesia lebih dominan dibandingkan sektor riil, padahal yang dapat mensejahterakan rakyat adalah sektor riil. Pemerintah lalu menyelesaikan krisis ini dengan utang luar negeri dan privatisasi aset-aset publik yang memunculkan krisis berulang. Walaupun saat ini makro ekonomi kita dinilai membaik, fakta sebenarnya hanyalah perbaikan semu. Hal ini terjadi karena derasnya hot money yang masuk dalam pasar uang (sektor non-riil) yang hanya menunjukkan pertumbuhan sesaat, namun sewaktu-waktu dapat memunculkan krisis serupa tahun 1997. Persoalan ini adalah ciri khas diterapkannya sistem politik ekonomi neo-liberalis. Neo-liberalis sebagai sistem politik ekonomi yang mendominasi dunia saat ini, telah diintervensikan oleh negara Barat Kapitalis ke berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia dengan slogan ”indah” globalisasi. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa akar masalah krisis di Indonesia adalah penerapan sistem ekonomi politik yang salah, yang telah menghancurkan ”negeri kaya” ini. Sistem ekonomi politik ini sangat terkait erat dengan penerapan sistem ideologi negara neo-liberalis kapitalis yang diterapkan oleh negara ini. Konklusinya, solusi yang tepat adalah tidak sekedar menata ulang sistem (reformasi), tetapi kita harus jujur, ikhlas dan berani untuk mengubah total sistem kenegaraan di negeri ini dan menggantinya dengan sistem yang baru.

Kedua, lemahnya kesadaran berpikir politis mahasiswa. Sejak 1998 sampai sekarang, aksi-aksi mahasiswa cenderung hanya mengikuti tren. Berbagai aksi muncul sekedar respon yang spontanitas (reaksioner) tentang berbagai isu yang sedang populer di masyarakat. Saat isu tidak lagi banyak diperbincangkan masyarakat –karena termakan waktu walaupun belum selesai masalahnya-, maka pudar pulalah suara lantang mahasiswa. Wajarlah kemudian kalau gerakan mahasiswa ini sering dimanfaatkan sebagai alat permainan isu dan manajemen konflik oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena lemahnya budaya berpikir politis mahasiswa dalam menganalisis berbagai masalah dan solusi sehingga gerakan mahasiswa lebih terkesan reaksioner dibandingkan gerakan yang intelek, analitis dan politis. Ditambah lagi media massa lebih cenderung mempublikasikan aksi-aksi mahasiwa yang anarkis sehingga memunculkan citra buruk gerakan mahasiswa.

Ketiga, ikatan dan sinergi antar organ gerakan perubahan yang lemah dan hanya bersifat kepentingan sesaat dan emosional. Menjadi rahasia umum, sehari pasca runtuhnya Soeharto, gerakan mahasiswa mengalami pecah. Perpecahan ini dipicu oleh perbedaan kepentingan dan kemanfaatan jangka pendek, terutama terkait dengan tokoh yang akan didukung dalam memimpin masa transisi menuju arah reformasi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena ketidaksamaan pola pikir dan visi perjuangan. Oleh karena itu, model gerakan yang akan melakukan perubahan sistem, bukan sekedar gerakan kepentingan politik jangka pendek, tetapi dibutuhkan gerakan yang memiliki kesamaan pemikiran dan visi perjuangan tentang arah perubahan. Tanpa hal ini, solusi yang diberikan hanyalah temporer dan kekuatan gerakan menjadi lemah dan hanya berumur singkat. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus dan intensif dalam menyatukan pemikiran dan visi perjuangan mahasiswa sehingga terwujud kesatuan kesadaran dan opini umum.

Reorientasi Arah Perjuangan

Pasca runtuhnya sosialisme dunia, Barat sebagai representatif liberalisme dunia berposisi sebagai penguasa dunia dan menempatkan Islam sebagai lawannya. Hal ini setidaknya dapat dimengerti dari ungkapan Samuel P. Huntington dalam bukunya Who Are We? (2004) bahwa Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS. Dalam buku yang lain yaitu The Clash of Civilization (1996), Huntington menulis, “Bagi Barat, yang menjadi musuh utama bukanlah fundamentalisme Islam, tapi Islam itu sendiri”. Analisis ini diperkuat oleh Willi Claes, mantan Sekjen NATO dengan pernyataannya, “Muslim fundamentalis setidak-tidaknya sama bahayanya dengan Komunisme pada masa lalu. Harap jangan menganggap enteng risiko ini.... Itu adalah ancaman yang serius karena memunculkan terorisme, fanatisme agama, serta eksploitasi terhadap keadilan sosial dan ekonomi".

Penulis telah menganalisis bahwa akar masalah berbagai krisis bangsa ini adalah penerapan sistem kenegaraan yang neo-liberalis kapitalis dan diperlukan adanya perubahan sistem yang lebih solutif dan alternatif. Jika kita kaitkan dengan berbagai analisis tokoh-tokoh Barat di atas, sepantasnya kita tidak malu dan tabu untuk bicara tentang Islam sebagai solusi alternatif pengganti sistem neo-liberalis kapitalis penyebab krisis bangsa. Perlu ada kerelaan hati tanpa ego untuk mencoba mempelajari Islam sebagai sebuah ideologi dengan sistem kehidupannya yang sempurna, bukan sekedar agama yang mengajarkan nilai-nilai ritual dan kebaikan. Islam pun harus ditempatkan tidak sekedar pada ranah privat tetapi juga publik. Semaraknya penerapan sistem ekonomi syariah (walaupun belum seluruhnya syar’i) saat ini, sepantasnya menjadi salah satu bukti bahwa Islam memiliki konsep ekonomi. Demikian juga Islam memiliki konsep pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, peradilan dan aspek kehidupan manusia lainnya dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, arah perubahan sosial yang seharusnya diperjuangkan pun tidak perlu malu untuk menggaungkan penerapan syariat Islam secara sempurna dengan tegaknya institusi kenegaraan yang memayunginya. Semangat dan visi perjuangan inilah yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan. Langkah praktis yang penulis tawarkan adalah pertama, secepatnya untuk mempelajari Islam dalam kerangka ideologi sebagai solusi krisis bangsa; kedua, melakukan serangkaian diskusi tertutup maupun publik dengan berbagai kalangan sebagai cikal bakal jaringan; ketiga, pembangunan jaringan aksi yang solid-sinergis dengan pemikiran dan visi perjuangan berdasarkan ideologi Islam menuju perubahan yang sistemik dan revolusioner. Semoga terwujud di tahun 2009, Insya Allah.

Demo Tolak JK Ricuh , 16 Mahasiswa Terluka

2007-06-04T05:15:00.000-07:00

Saturday, 02 June 2007

Malang - Surya
Kedatangan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) di Universitas Brawijaya (Unibraw), Sabtu (2/6) disambut aksi demo. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Eksekutif Mahasiswa (EM) Unibraw dan BEM Politeknik Negeri Malang menolak kedatangan JK yang diundang membuka Semiloka Nasional tentang Entrepreneurial University. Karena tidak bisa mendekat, massa hanya memusat di bundaran Veteran depan pintu gerbang kampus Unibraw.
Aksi sempat diwarnai kericuhan ketika sekitar pukul 09.30 WIB, ada seseorang dari kerumunan mahasiswa melemparkan tomat ke arah aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang. Tindakan ini memancing amarah aparat. Apalagi seorang pengunjuk rasa lain kemudian mengambil ban untuk aksi teatrikal.
Akibatnya, terjadi ketegangan hingga seorang mahasiswa diamankan. Kericuhan berlanjut hingga sekitar 10.30 WIB. Situasi memanas, terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan aparat hingga sejumlah mahasiswa kembali diciduk.
Menurut Umar Ali, koordinator aksi dari KAMMI, sedikitnya ada 16 rekannya mengalami pemukulan dan ditangkap polisi. "Dua teman kami sempat ditahan hingga sekitar pukul 16.00 WIB," ungkapnya.
Beberapa mahasiswa yang mengalami pemukulan di antaranya bernama, Agus Suwanto, Rani, Ridho, Catur Agung (mengalami luka serius di wajah dan badan, sempat dirawat di IRD RSI Unisma), Ronni Utomo, Amrullah, Hikmah Nur, Yuli Darwmawan dan Nana Abdul Aziz. Sedangkan mahasiswa yang mengalami pemukulan dan sempat ditahan adalah, Vio Yuswandono, Agus Suhada, Erik Kurniawan, Hasan, Darma Setiawan Putra, Awan, Prames.
Namun, penahanan ini disanggah pihak kepolisian. Kasubnit Samapta Polresta Malang, Iptu Susanto, mengatakan, para mahasiswa itu hanya diamankan sementara. "Mereka sengaja kami amankan, karena memprovokasi teman-temannya maupun berusaha sendiri masuk wilayah yang ditetapkan sebagai ring I RI 2," jelas Susanto.
Wapres Jusuf Kalla yang kemarin di Malang juga mengunjungi Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menerima kado rapor kinerja SBY-JK dari mahasiswa."Rapor ini sebagai penilaian pemerintahan SBY-JK selama dua tahun ini.
Alhamdulillah, nilainya merah semua," ujar seorang mahasiswa disambut tepuk tangan hadirin. Selain rapor merah, mahasiswa juga menyerahkan kitab suci Al Quran agar menjadi pedoman bagi para pemimpin negara ini. rie/st25

Kronologis Kericuhan
--------------------------------------------------
08.00 WIB - Mahasiswa memulai aksinya
09.30 WIB - Massa ricuh akibat saling dorong antara mahasiswa dan aparat
09.38 WIB - Suasana semakin tegang, dua mahasiswa diamankan
09.55 WIB - Massa kembali bentrok dengan aparat
10.10 WIB - Mahasiswa memutuskan aksi dengan teatrikal
10.35 WIB - Mahasiswa membacakan pernyataan sikap
10.47 WIB - Massa membubarkan diri
--------------------------------------------------

MAHASISWA MENGHADANG KEHADIRAN KALLA

2007-06-04T04:53:00.000-07:00

Demonstrasi mahasiswa Unibraw menolak kedatangan Wapres Jusuf Kalla ke Malang, Jawa Timur.

Metrotvnews.com, Malang: Ratusan mahasiswa Malang dari berbagai elemen menghadang kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Bundaran Jalan Veteran. Aksi tersebut sempat diwarnai dorong-mendorong antara mahasiswa dengan polisi serta dibarengi dengan pelemparan beberapa buah tomat ke arah polisi. Aksi ini sendiri digelar untuk menolak kehadiran Jusuf Kalla ke Universitas Brawijaya (Unibraw) guna meresmikan pencanangan kampus ini sebagai entrepreneurial university.
Mahasiswa menilai pemerintahan Kalla telah gagal memenuhi amanat konstitusi nasional dan gagal mengatasi krisis ekonomi. Dalam orasinya, para mahasiswa menyatakan menolak campur tangan TNI-Polri dalam penyelesaian kasus pendidikan dan menuntut komersialisasi pendidikan dihentikan. Mahasiswa juga menuntut untuk dilibatkan dalam pengambilan kebijakan kampus. Akibat aksi ini, sejumlah mahasiswa diamankan oleh petugas keamanan.(*****/NTF)

Undangan Konferensi Khilafah Internasional (KKI)

2007-05-15T18:14:00.000-07:00

Hizbut Tahrir Indonesia mengundang kaum muslim pada acara:
Konferensi Khilafah Internasional
Ahad, 12 Agustus 2007 M
28 Rajab 1428 H
Pukul 08:00 - 12:00 WIB
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta

Acara:
Sambutan Jubir HTI
Parade Bedug
Testimoni Tokoh
Selingan Shalawat dan Nasyid
Orasi Pembicara
Teatrikal Lapangan
Refleksi
Doa Penutup

Insya Allah menghadirkan pembicara dari:
Eropa, Australia, Palestina, Sudan, Jepang dan IndonesiaJuga tokoh-tokoh nasional dari NU, Muhammadiyah, MUI, Darut Tauhid, Menpora, dan Ormas-ormas Islam.

Pembicara:
Dr. Imran Waheed (Hizbut Tahrir Eropa)
“Tanda-tanda Kehancuran Peradaban Barat”
Syeikh Ismail Al Wahwah (Hizbut Tahrir Australia)
“Dunia Membutuhkan Khilafah”
Syeikh Issam Ameera (Hizbut Tahrir Palestina)
“Tanda-tanda Tegaknya Khilafah”
Syeikh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan)
“Tantangan Setelah Tegaknya Khilafah”
Prof. Dr. Hassan Ko Nakata (Cendekiawan Muslim Jepang)
“Peran Perjuangan HT Membangun Peradaban Islam ke Depan”
Hafidz Abdurrahman, MA (Ketua Umum DPP HTI)
“Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia Menuju Khilafah”

Orasi Tokoh:
KH. Abdullah Gymnastiar
Prof. Dr. H. M. Amin Rais
KH. Ma’ruf Amin
DR. H. Adyaksa Dault, SH, M.Si.
KH. Drs. Hasyim Muzadi
Prof. Dr. Din Syamsuddin
KH. Habib Riziq Shihab
KH. Zainuddin MZ

Kantor Hizbut Tahrir Indonesia:
Gedung Anakida Lt.7, Jl. Prof. Soepomo No.27 Tebet Jakarta Selatan
Telp: 021-8305848 Fax : 021-8312111Email : info@hizbut-tahrir.or.id
Contact Person : Fanani (0815-8366436 / 021-70031924)

2007: MENYAMBUT KEHANCURAN KAPITALISME DAN TEGAKNYA KEMBALI KHILAFAH

2007-05-05T14:26:00.000-07:00

Tahun 2006 baru saja berakhir. Sepanjang tahun 2006, umat Islam diliputi dengan berbagai persoalan. Satu kalimat yang masih tepat dialamatkan kepada kaum Muslim adalah: kita masih dijajah. Negeri-negeri Islam seperti Irak dan Afganistan masih diduduki secara militer oleh penjajah Kapitalisme. Korban di kalangan umat Islam pun terus berjatuhan dan bertambah. Di Irak, menurut laporan John Hopkins University, sudah lebih dari 650 ribu kaum Muslim terbunuh. Konflik di Irak pun semakin meluas. Upaya provokasi terus dilakukan oleh pihak-pihak yang memusuhi Islam. Harapannya, konflik internal Sunni-Syiah terus berkembang. Di Afganistan, rakyat sipil masih menjadi korban utama pasukan NATO dengan alasan memerangi pasukan Taliban.
Kebiadaban Israel semakin menambah luka mendalam di tubuh kaum Muslim. Secara sistematis, negara Zionis Yahudi ini membunuhi kaum Muslim dengan dukungan penuh Amerika Serikat.
Kondisi ini diperparah oleh pengkhianatan para penguasa di negeri Islam. Alih-alih melawan penjajahan di negerinya, mereka malah memberikan “karpet merah’ kepada penjajah untuk memuluskan dan mengokohkan penjajahan di negeri mereka. Musharaf, sang boneka AS di Pakistan, menjadi ujung tombak negara penjajah memerangi kaum Muslim. Atas nama perang melawan terorisme, penguasa boneka ini, terus memburu kaum Muslim. Pertengahan Januari 2006, misalnya, pasukan AS melancarkan serangan ke Desa Damadola, Pakistan, dekat perbatasan dengan Afganistan. Serangan menyebabkan 18 korban tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, atas dasar informasi yang diberikan oleh CIA. Angkatan bersenjata Pakistan juga menyerang sebuah madrasah di Pakistan; 70-80 santri yang belajar di tempat itu terbunuh. Pembunuhan seperti ini terus berulang dan berulang.
Pengkhianatan lainnya, para penguasa negeri-negeri Islam ini hanya diam berpangku tangan ketika umat Islam di Palestina, Irak, Afganistan, Lebanon dibunuh. Ketika Israel menyerang Lebanon yang menimbulkan kerusakan bangunan yang hebat dan pembunuhan ribuan warga sipil, penguasa Arab hanya berdiam diri. Bahkan pemerintah Lebanon sendiri tidak melakukan apa-apa. Husni Mubarak, dengan tegas malah menolak mengirim pasukan dengan alasan, tentara Mesir adalah untuk Mesir. Alih-alih membantu perjuangan kaum Muslim di Irak, pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat, berencana membangun tembok pembatas yang cukup besar guna menghalangi masuknya para pejuang Islam ke Irak lewat Saudi, sebagaimana yang dituduhkan AS. Tembok itu rencananya akan dibangun sepanjang 900 km di sepanjang perbatasan Saudi-Irak. Sementara itu, pemerintah negeri ini malah menyambut Bush sang Pembunuh bagaikan tamu terhormat.
Umat Islam pun menjadi korban terbesar dalam Perang Melawan Terorisme yang dipimpin oleh AS. Penjara-penjara seperti Guantanamo (Kuba), Abu Ghuraib (Irak), dan penjara rahasia yang menyebar di berbagai negara menjadi saksi bisu kekejaman yang dilakukan AS terhadap umat Islam yang dituduh teroris. Semua kekejaman itu dilegalisasi dengan disahkannya pada Oktober 2006 UU yang mengizinkan Badan Intelijen Amerika (CIA) mengoperasikan penjara rahasia di luar negeri. CIA juga diperbolehkan menggunakan taktik interogasi kejam dan penahanan tersangka teroris tanpa batas waktu.
Tidak hanya itu, propaganda anti Islam, stigmatisasi negatif atas syariah Islam, dan penghinaan terhadap Rasulullah saw. terus berlanjut. Di Inggris, Shabrina Begum dikalahkan oleh pengadilan Inggris, ketika menyoal pengusiran dirinya dari sekolah hanya karena menggunakan jilbab. Pembuatan kartun yang menghina Rasulullah saw. terjadi di Denmark atas nama kebebasan berekspresi. Alih-alih minta maaf, penghinaan itu kemudian kembali berulang ketika di Denmark pada Oktober 2006 melalui perlombaan karikatur menghina Rasulullah saw. Penghinaan terhadap Rasul pun dilakukan oleh pemimpin puncak agama Katolik, Paus Benedictus XVI, ketika menyebut Rasulullah saw. hanya membawa sifat-sifat keiblisan (evil) dan bertentangan dengan kemanusiaan (inhumanity).
Berbagai persoalan yang menimpa kaum Muslim, semakin menegaskan peperangan yang nyata dari negara-negara kapitalis yang dipimpin oleh AS dan sekutunya dengan umat Islam.
Namun demikian, semua ini semakin mempercepat terbentuknya kesadaran politik di tengah-tengah umat Islam, bahwa musuh mereka adalah AS dengan ideologi Kapitalismenya. Kesungguhan untuk memperjuangkan Khilafah pun semakin menguat di seluruh dunia. Semua ini dibangun atas dasar kesadaran wahyu tentang kewajiban menegakkan Khilafah dan syariah Islam yang kemudian diperkokoh oleh kebutuhan umat Islam untuk memiliki kekuatan politik real yang nyata. Apalagi Allah Swt. telah menjamin kemenangan bagi kaum Muslim dan Rasul saw. pun telah menjanjikan akan kembalinya Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah.
Optimisme kemenangan umat Islam pun semakin membesar. Pertama: Di tengah-tengah kaum Muslim kesadaran untuk kembali ke Islam semakin menguat. Di sisi lain, krisis kepercayaan kepada penguasa dan sistsem sekular semakin memuncak. Pusat Studi Strategi Universitas Yordania, dalam publikasinya berdasarkan survey yang berjudul, "Revisiting the Arab Street", menyimpulkan bahwa ada keinginan yang kuat dari masyarakat Timur Tengah untuk hidup diatur oleh syariah Islam di bawah naungan Khilafah. Survey juga mendapati bahwa di Yordania, Palestina, dan Mesir, 2/3 responden mengatakan syariah Islam harus manjadi satu-satunya sumber hukum bagi negara.
Kedua: AS dengan sistem Kapitalismenya sedang di ambang kehancuran. Kegagalan kebijakan politik luar negeri AS di Irak juga menjadi indikator penting. Secara gamblang, Henry Kissinger menyebut AS tidak akan menang di Irak. Suara senada dilontarkan sekjen PBB Kofi Annan.
Kegagalan pasukan AS justru membangun optimisme di kalangan umat Islam. Mereka mulai menyadari bahwa AS tidak bisa dikalahkan hanyalah mitos. Terbukti, menghadapi kelompok kecil gerilyawan di Irak saja pasukan AS kewalahan. Di Afganistan, perlawanan terhadap AS dilakukan terus tanpa henti. Tidak bisa dilupakan, kegigihan Hizbullah untuk bertahan dari serangan Israel yang didukung dengan peralatan yang canggih dan bom-bom dahsyat. Jika kelompok perlawanan yang kecil ini saja telah membuat AS dan sekutunya kalang-kabut, bagaimana kalau pasukan kaum Muslim ini berada di bawah komando Khalifah yang menyatukan 1,5 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia? Wallâhu a‘lam.

Hidup Mulia takkan pernah tercapai, tanpa berjuang di jalan Allah,Rasa Bahagia kan terwujud, ketika diri hidup di bawah Quran dan Sunnah.....Sejahtera lahir dan batin kan terbukti, ketika Khilafah tlah berdiri.ALLAHU AKBAR......"Tiada Kemuliaan Tanpa Islam, Tiapa Islam Tanpa Syariat, Tiada Syariat Tanpa Daulah Khilafah"

Indahnya Sistem Peradilan Islam

2007-05-05T14:24:00.000-07:00

Krisis sistem hukum dan peradilan Indonesia semakin parah. Disamping penyakit klasik seperti mafia pengadilan, suap-menyuap, ketidakpastian hukum, kini muncul berbagai pertikaian antar institusi hukum. Semua itu mencerminkan kebob-rokan sistem hukum dan peradilan kapitalis. Karena itu, adalah penting bagi siapapun melirik ke jalan Islam untuk menjadi pilihan bagi sistem hukum dan pengadilan yang terbaik. Sebab, disamping memiliki kete-guhan dan kematangan konsepsional yang teruji secara empirik lebih dari 1300 tahun, sistem hukum dan peradilan Islam memiliki berbagai kaidah unggulan yang tak ter-bantahkan.
Negara Hukum Negara Islam (daulah Khilafah) adalah negara hukum. Artinya, semua aspek pengaturan masyarakat diatur oleh hukum yang jelas, yakni syariah Islam, termasuk untuk mengadili berbagai perselisihan di tengah masyarakat. Hukum menjadi penting dalam sistem Islam, karena Allah telah mewajibkan siapapun untuk terikat pada aturan-aturan Allah, yang menjadi sumber hukum. Wajar jika produk hukum berupa kitab fiqh berkembang luar biasa dalam sistem Islam.
Kedaulatan di Tangan Syara'Dalam Islam, kedaulatan dalam penger-tian sumber hukum tertinggi (source of legislation) adalah hukum syara'. Al Qur'an dan Sunnah menjadi satu-satunya sumber hukum, sehingga standar baik dan buruk dalam Islam adalah halal dan haram. Hal ini membuat sistem hu-kum Islam menjadi mandiri dari intervensi kepentingan manusia. Hal ini berbeda de-ngan sistem Kapitalis yang menjadikan manusia atas nama rakyat sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika manusia menjadi sang pembuat hukum, pastilah berbagai kepen-tingan dari manusia terse-but masuk di dalamnya. Tambal sulam, gonta gan-tinya aturan hukum di Indonesia mencerminkan hal ini.
Persamaan di Depan HukumRasulullah SAW menegaskan persama-an di depan hukum ini saat mengatakan, “Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya. Hadits itu bermula ketika seorang sahabat terdekatnya, meminta Rasulullah untuk tidak menghu-kum seorang wanita terpandang. Rasulullah marah dan menegaskan bahwa siapapun yang bersalah, meskipun anaknya sendiri akan dia hukum. Kebijakan ini pun diikuti oleh para khalifah maupun qadhi (hakim) setelah Rosulullah wafat. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang menjadi penguasa tertinggi pada saat itu bahkan pernah dikalahkan dalam peradilan Islam. Pasalnya, dia tidak bisa membuktikan tuduhan bahwa baju besinya memang benar telah dicuri oleh seorang warga Yahudi. Pengadilan Tunggal Tidak Berjenjang. Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan de-ngan asumsi harus dilaku-kan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menun-jang. Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan da-pat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat seperti dalam sistem kapitalis, termasuk yang ada di Indonesia.
Ketatnya Pembuktian (al Bayyinah)Dalam sistem peradilan Islam, seorang baru bisa dikenai sanksi hukum jika memang terbukti bersalah. Rasulullah menegaskan hal ini dengan memerintahkan meninggalkan hudud (sanksi pidana yang sudah pasti hukumannya) jika masih ada syubhat (keraguan di dalamnya). Tidak heran pembuktian dalam sistem peradilan Islam menjadi hal yang sangat penting. Sistem peradilan Islam hanya menerima empat macam pembuktian, yakni penga-kuan, sumpah, kesaksian dan dokumen ter-tulis yang menyakinkan. Pengakuan terdak-wa tanpa paksaan dan penuh kesadaran (tidak gila). Kesaksian (syahadah) sangat ketat. Untuk kasus zina dengan ancaman rajam (hukuman mati) atau jilid 100 kali, harus ada empat saksi yang langsung meli-hat secara langsung terjadinya persetu-buhan itu. Sebaliknya jika seseorang men-dakwa seseorang berzina namun tidak bisa membuktikan, justru yang mendakwa akan dikenakan sanksi qadzaf.
Al JawazirHukum dalam Islam memiliki fungsi pencegah (preventif). Hal ini tampak dari tegas dan kerasnya sanksi bagi pelaku kejahatan. Bagi pembunuh akan dikenai qishash (hukum mati), pencuri dipotong tangannya, pezina di hukum rajam sampai mati kalau sudah menikah, sementara jika belum akan dijilid (cambuk) 100 kali. Pelak-sanaan hukum ini dilakukan dihadapan orang banyak sehingga menimbulkan aspek jera yang tinggi.
Al Jawabir Dalam pandangan syariat Islam, sese-orang yang sudah dijatuhi hukuman di dunia akan menggugurkan dosa-dosanya sekali-gus akan menghindarkan dirinya dari huku-man Allah di hari akhir yang sangat keras. Tidak mengherankan jika Maiz Al Aslami dan Al Ghomidiyah, dua orang pelaku zina da-tang sendiri kepada Rasullah untuk meminta hukuman. Semua ini karena ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT.Perlu dicatat, keindahan sistem peng-adilan Islam ini didorong oleh pilar yang sangat penting yakni ketaqwaan kepada Allah, Sehingga pengadilan dan hukum Islam berdimensi akhirat. Ini akan mengo-kohkan pelaksaan hukum dan memun-culkan rasa takut untuk menyimpang dari hukum Allah. hal inilah yang tidak dimiliki sistem Kapitalis yang menghilangkan aspek ketuhanan (ruhiyah) di dalam hukum.[]

Hidup Mulia takkan pernah tercapai, tanpa berjuang di jalan Allah,Rasa Bahagia kan terwujud, ketika diri hidup di bawah Quran dan Sunnah.....Sejahtera lahir dan batin kan terbukti, ketika Khilafah tlah berdiri.ALLAHU AKBAR......"Tiada Kemuliaan Tanpa Islam, Tiapa Islam Tanpa Syariat, Tiada Syariat Tanpa Daulah Khilafah"

Resep Umar Berantas KKN

2007-05-05T14:02:00.000-07:00

Menurut Syariat Islam, menampilkan wajah koruptur hanyalah salah satu bentuk hukuman. Pejabat yang melakukan kecurangan baik korupsi, suap, memperoleh komisi, hadiah manipulasi, penipuan, penggelapan dan sejenisnya masuk dalam perkara ta'zir, yang bentuk hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim (qodhi).

Sebagai perkara ta'zir, bentuk hukumannya bisa bermacam-macam, tergantung berat-ringannya perkara. Hukuman bisa berupa publikasi kecurangan (tasyhir), celaan (tawbih), peringatan, penyitaan harta kekayaan, pengasingan, penjara, cambuk, hingga hukuman mati. Pilihan hukuman mati bisa dilakukan kalau kecurangan yang dilakukan telah terbukti merusak masyarakat luas dan menyebabkan negara bangkrut.

Sebelum itu, ada upaya preventif berupa pengaturan yang jelas untuk mencegah peluang kecurangan. Antara lain, Khilafah menjamin kebutuhan pokok dan penting bagi para pejabat negara demi kelancaran tugasnya. Disamping gaji yang cukup, negara juga menyediakan perumahan, pelayanan, kendaraan, dan kalau perlu istri. Di masa Khilafah, gaji pejabat negara ada yang mencapai 300 dinar (1.275 gram emas atau setara sekitar Rp 127.500.000) . Artinya tak ada alasan bagi para pejabat negara untuk korupsi dengan alasan kebutuhan hidup.
Islam juga menutup celah korupsi dengan aturan tegas seperti larangan suap, memberikan hadiah kepada penguasa atau pejabat, termasuk menggunakan kekuasaan untuk mendapat harta atau menekan rakyat. Berkaitan dengan masalah suap Rasulullah dengan tegas mengatakan, “Laknat Allah bagi para penyuap dan yang disuap.” Pejabat juga diharamkan menerima hadiah. Nabi menegaskan bahwa hadiah kepada penguasa adalah ghulul (perbuatan curang).

Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hamid As Sa'idiy, menyebutkan, Rasulullah pernah memecat pejabat pengumpul zakat dari kafilah bani Sulaim bernama Ibnul Attabiyah gara-gara menerima hadiah.
"Hadiah yang diberikan kepada pejabat menjadi milik negara," kata Dosen Ilmu Hadits Institut Ilmu Qur'an, KH Ali Mustafa Yaqub. Tentu untuk pembuktiannya dilakukan pemeriksaan dulu.
Ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia membuat kebijakan yang mengharuskan setiap pejabat publik mendata kekayaannya sebelum maupun setelah menjabat. Jika ditemukan harta yang tidak jelas asal usulnya harta itu akan dirampas oleh negara dan diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan rakyat.

Penerapan kebijakan perhitungan harta pejabat secara terbuka itu tercantum dalam kitab Tarikhul Khulafa' (Sejarah Para Kepala Negara) halaman 132, karya Imam Jalaluddin As Suyuthi. Dalam kitab itu diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan pencatatan kekayaan para Gubernur, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqash. Hal itu dilakukan karena penguasa berpeluang mendapatkan rezki yang lebih dari semestinya.

Di akhir masa jabatan, jika tidak terbukti KKN, harta mantan pejabat yang melebihi kewajaran dibagi dua. Separuh diambil negara dan separuh dikembalikan. “Tapi jika ditemukan unsur KKN, seluruh harta disita,” kata Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Ustadz Muhammad Al Khaththat. Hal itu diterapkan Umar saat menyita uang dan barang Abu Sufyan yang dibawa sepulang mengunjungi anaknya, Mu'awiyah, yang menjadi Gubernur di Syam. Harta itu lalu diserahkan ke baitul mal (perbendaharaan negara).

Mitra kolusi pejabat pun mendapat perlakuan yang sama. Dalam kitab Syahidul Mihrab halaman 284, diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakrah disita separuh hartanya oleh Umar, ia mencoba membantah. “Aku tidak bekerja pada anda (negara),” ujarnya. “Ya, tapi saudaramu pengurus baitul mal, dan ia meminjamkan uang baitul mal hasil garapan tanah Ubullah (tempat di Basrah, Iraq) padamu untuk berdagang,” kata Khalifah Umar tegas.

Islam makin kokoh memberantas korupsi dengan menanamkan keteladan para pemimpin negara. Qatadah menceritakan kesederhanaan Umar yang sering memakai jubah wol yang banyak tambalannya. Umar juga pernah menolak makanan yang dikirim Gubernur Azerbaijan ketika tahu bahwa itu makanan terbaik yang tidak biasa dimakan rakyat.

Hidup Mulia takkan pernah tercapai, tanpa berjuang di jalan Allah,Rasa Bahagia kan terwujud, ketika diri hidup di bawah Quran dan Sunnah.....Sejahtera lahir dan batin kan terbukti, ketika Khilafah tlah berdiri.ALLAHU AKBAR......"Tiada Kemuliaan Tanpa Islam, Tiapa Islam Tanpa Syariat, Tiada Syariat Tanpa Daulah Khilafah"

PRESS RELEASE GERAKAN MAHASISWA PEMBEBASAN

2007-05-05T13:57:00.000-07:00

“Tolak Upaya Kapitalisasi Dan Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia”

Indonesia butuh perubahan! Inilah kiranya ungkapan hati nurani yang mewakili harapan masyarakat negeri. Masyarakat telah bosan dengan keadaan kehidupan negeri ini yang tak kunjung baik dan tidak mampu membawa mereka kepada kesejahteraan hidup. Beberapa kali pergantian kepemimpinan tidak membawa perubahan secara signifikan negeri ini kepada kodisi yang lebih baik. Pada beberapa hal banyak dilakukan pembangunan fisik, terutama bangunan-bangunan komersial. Namun pada banyak hal pembangunan kondisi sosial-masyarakat diabaikan. Padahal masyarakat berharap banyak pemimpinnya itu adalah sosok yang memiliki jiwa pengabdian, rela berkorban, dan kepekaan sosial yang tinggi. Adakah yang salah atas kondisi ini? Wajar jika masyarakat berharap demikian. Namun, harapan masyarakat itu tidak akan terwujud jika mereka tetap ridha dan tunduk dengan aturan yang digali dari ideologi kufur-kapitalisme yang sekuler. Ideologi kapitalisme itu telah menentukan corak kehidupan masyarakatnya dengan jiwa pengabdian kepada siapa pun yang mampu memberinya kenikmatan dunia (materialis), rela berkorban dengan segala cara meraih keuntungan dan kesenangan pribadi sebanyak-banyaknya (hedonis), dan tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat asalkan dirinya tidak mengganggu masyarakat dan masyarakat tidak tidak mengganggu kepentingan dirinya (individualis). Inilah output yang dikehendaki ideologi kapitalis melalui kurikulum dan kebijakan pendidikannya. Tidak hanya itu, bukankah ideologi ini diperkenalkan dan dipaksakan penerapannya kepada kita oleh negara-negara kafir penjajah yang kita benci?? Maka sangat ‘aneh’ mengharapkan sosok pemimpin yang adil, amanah, mengabdi sebagai pelayan masyarakat, tegas dalam mengambil keputusan, rela berkorban, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi seperti sosok pemimpin-pemimpin masa terbaik umat Islam seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Azis, bahkan sosok Rasulullah Saw sekalipun jika sistem pendidikan yang diterapkan bukan sistem pendidikan yang digali dari wahyu Tuhannya para pemimpin itu, yakni sistem pendidikan Islam. Dengan sistem pendidikan Islam itu, dan juga penerapan ideologi Islam pada segala bidang kehidupan, termasuk sistem pemerintahan Islam sajalah akan lahir sosok-sosok seperti pemimpin di atas. Hal ini tidak mustahil karena mereka semua sama, pada dasarnya adalah manusia biasa seperti manusia kebanyakan. Yang menjadikan mereka unggul dan mulia adalah karena mereka mengikuti petunjuk hidup dari Dzat Yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Berkenaan dengan peringatan hari pendidikan nasional (HARDIKNAS) yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini, maka Gema Pembebasan menyatakan sikap dan menyeru:

1. Kepada pemerintah, sebagai pemimpin dan pelayan umat, agar serius dan tetap terlibat mengurus persoalan pendidikan sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan murah bahkan gratis agar mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dengan memberdayakan kekayaan alam yang dimiliki serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Mahalnya pendidikan merupakan buah kapitalisme. Pendidikan dianggap sebagai salah satu komoditas industri dan investasi hidup yang berharga mahal. Oleh karena itu, pandidikan hanya dapat di akses oleh orang-orang kaya sementara ”orang miskin dilarang sekolah”! Mahalnya biaya pendidikan juga sering dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah menyediakan sumber dana pendidikan. Padahal berdasarkan UU Sisdiknas No. 20/2003 mengharuskan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan 20% APBN. Namun sejauh ini, penyediaan dana tidak pernah mencapai 10%. Dana alokasi pendidikan 20% APBN itu masih terlalu kecil dibandingkan dana yang digunakan untuk membayar utang luar negeri yang berkisar 35-40 %/tahun APBN. Kemudian, alokasi dana pendidikan yang langsung menyentuh publik juga semakin sedikit karena harus melalui pemotongan-pemotongan administrasi dan praktek korupsi. Sementara, kekayaan alam yang seharusnya bisa menjadi andalan pembiayaan kita banyak yang “dirampok” asing atas sepengetahuan pemerintah dan atas nama privatisasi.

2. Kepada pemerintah dan para wakil rakyat agar membatalkan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang sarat dengan kepentingan asing kafir Barat dalam rangka mengokohkan hegemoni kapitalisme melalui kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan di negeri ini. RUU BHP yang masih dalam daftar tunggu undang-undang yang akan disahkan wakil rakyat sarat akan “pesanan” pihak asing yang akan mengambil keuntungan di baliknya. Lembaga-lembaga besar dunia yang merupakan mesin-mesin kapitalisme, seperti WTO, Bank Dunia (WB), dan IMF berkepentingan untuk segera disetujuinya RUU BHP. Padahal lembaga-lembaga itulah yang telah mengekang kita dalam kesengsaraan melalui kebijakan-kebijakan ekonominya. Yang membahayakan dari rekayasa mereka dalam dunia pendidikan kita, selain menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis, adalah pemaksaan penerimaan ide-ide yang digali dari ideologi kapitalisme, seperti HAM, demokrasi, kesetaraan gender, humanisme, kebebasan, pluralisme, sekularisme, dan lainnya. Ide-ide tersebut berbahaya karena digali dari pemikiran yang rendah bahkan utopia, serta telah banyak menjerumuskan manusia ke dalam lembah penderitaan.

3. Kepada pemerintah agar mau tidak mau harus mengambil sistem pendidikan Islam sebagai pilihan untuk mengatasi potret buram pada dunia pendidikan dan sistem kehidupan Islam dalam mengatur persoalan-persoalan dalam segala aspek kehidupan pada umumnya. Selanjutnya meninggalkan sistem kehidupan kufur-Kapitalisme yang telah menyengsarakan manusia. Seperti di beritakan media massa, mutu pendidikan kita semakin melorot dalam 60 tahun terakhir. Penelitian Human Development Index (HDI) mengungkapkan, tahun 2004 pendidikan kita berada di urutan ke-111 dari 175 negara. Persoalan terjadi di sana sini; mulai dari sarana yang tidak memadai, membengkaknya anak putus sekolah, obral ijazah, jual beli nilai, ketidakprofesionalan para pendidik, kebijakan pemerintah yang anomali dan kurikulum yang selalu berubah mengikuti pergantian menteri pendidikan sampai pada output peserta didik dengan kualitas serba tanggung. Belum lagi kepribadian peserta didik yang terpecah dengan keahlian minim dan perilaku amburadul yang sarat kenakalan dan kekerasan.

4. Kepada seluruh lapisan masyarakat yang menghendaki perubahan, agar bergabung dalam barisan gerakan perubahan hakiki, yakni gerakan yang menghendaki tegaknya sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyyah) yang akan menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembannya sebagai rahmat bagi semesta alam. “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu”. (QS. Al-Anfaal [8]: 24) “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104) “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11) “Akan datang masa kekhilafahan yang berjalan atas metode kenabian..” (HR. Ahmad)

Jakarta, 2 Mei 2007
Pengurus Pusat Gema Pembebasan

M. Amir Muttaqin
081315955282

Syahadat Cinta

2007-04-28T18:30:00.000-07:00

[Taufiqurrahman al-Azizy]

"Maukah engkau menciumku?"

"Masyaallah, kenapa?"

"Sebab ciuman adalah bukti keberadaan cinta. Kau terpikat kepadaku karena wajah ini, maka dia meminta bibirmu untuk mencium. Jika hati yang membawa cintamu kepadaku, maka engkau pun harus mencium hatiku. Pilih mana?"

Itulah petikan percakapan antara iqbal-tokoh utama dalam novel ini-dan Zaenab-gadis yang merupakan perwujudan dari sifat jamaliah dan ilahi.Sebagai pemuda metropolis, Iqbal berjuang mengakhiri masa lalunya yang kelam, dan secercah cahaya ilahi masuk melalui relung-relung hatinya dan membawanya masuk ke alam pesantren. Tetapi ternyata, perjalanan ini memunculkan amuk pergolakan di dalam hatinya. Baru saja ia mulai belajar berwudlu, membaca al-Qur'an dan bersembahyang, tetapi ia terpelanting ke lembah perdebatan, yang pada lahirnya memang sahabat-sahabat santri , tetapi pada hakikatnya adalah antara Iqbal dengan dirinya sendiri. Baginya, hatilah yang perlu mendapatkan cahaya Islam, menerangi jiwa. Iqbal berusaha memasuki Islam melalui jalur hati ini, dan ternyata jalur ini membawa serta benih-benih cinta kepada Zaenab, santriwati. Tetapi, ada dua gadis lain yang sedang menunggu cintanya : Priscillia, seorang gadis dari keluarga Kristen yang taat dan mendapatkan berbagai kekerasan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya karena memilih memasuki hidayah Islam; sedang gadis yang satu lagi adalah siswi sebuah SMA yang dipaksa menikah dengan orang yang tidak dicintainya, bahkan tidak dikenalnya. Iqbal justru banyak belajar keagungan Islam dari sebuah keluarga pengemis yang menampungnya ketika ia lari dari pesantren karena perseteruan paham-paham religius yang sangat tajam.

Novel spiritual ini menjadi kesaksian (syahadat) pengembaraan religius seorang anak metro dalam tempias wajah Ilayiah yang sarat gesekan paham spiritual dan petarungan ragam tradisi. Trilogi "mafrikat cinta" ini terdiri dari Syahadat cinta, Musafir cinta dan Makrifat cinta. Tiga novel religius pembangun iman ini dapat Anda baca secara terpisah tanpa kehilangan kekuatan cerita dan maknanya, sekaligus bisa sebagai kesatuan utuh yang sangat detil dan mendalam. Trilogi ini mengusung semangat pencarian kebenaran Islam yang kaffah, dengan basis laku syari'at, Tarekat dan Mafrikat: impian terbesar para abdullah untuk berjumpa dengan wajah sang Kekasih.

This product was added to our catalog on Friday 27 April, 2007.

Mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin Tutup Usia

2007-04-24T10:45:00.000-07:00

Selasa, 24 Apr 07 09:43 WIB

Boris Yeltsin meninggal pada usia 76 tahun akibat penyakit jantung di Rumah Sakit Central Clinical, Moskow, Senin (23/4). Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan hari berkabung di Rusia sampai hari Rabu besok, bersamaan dengan pemakaman Yeltsin.
Juru bicara Kremlin mengatakan, Putin telah menghubungi janda Yeltsin, Naina Yeltsina untuk menyampaikan duka cita dan rasa terima kasih pada Yeltsin.
"Rusia baru yang demokratis telah lahir, negara bebas dan terbuka pada dunia. Negara di mana kekuatan yang sebenarnya milik rakyat, " kata Putin.
Yeltsin naik ke tampuk pemerintahan Rusia pada Juli 1991, beberapa bulan sebelum jatuhnya Uni Sovyet. Dia memimpin Federasi Rusia dan pada tahun 1999 mengejutkan banyak orang dengan pengumuman pengunduran dirinya.
Yeltsin adalah tokoh penting yang mengganti sistem komunisme Sovyet dengan ekonomi sosialis dan kapitalisme pasar bebas, program yang justru menghancurkan standar kehidupan rakyat Rusia.
Yeltsin juga yang melakukan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, yang menandai berakhirnya perang dingin antara kedua negara. Gedung Putih menyebut Yeltsin sebagai "figur bersejarah selama periode perubahan dan tantangan berat bagi Rusia. "
Bill Clinton menyebut Yeltsin sebagai pemimpin yang penuh semangat dan tegas. "Dia mempertaruhkan hidupnya untuk mencegah kudeta, kemudian mendorong Rusia untuk melalui masa-masa sulit dibidang ekonomi dan politiknya, " ujar Clinton.
Mikhail Gorbachev, presiden terakhir Uni Sovyet menilai Yeltsin banyak melakukan "tindakan-tindakan yang hebat" tapi juga melakukan "kesalahan yang serius. "
"Saya menyampaikan duka cita mendalam pada keluarga laki-laki yang dipundaknya banyak langkah-langkah besar yang dilakukan untuk kebaikan negeri ini, tapi juga melakukan kesalahan-kesalahan serius. Kenyataan tragis, " kata Gorbachev seperti dikutip kantor berita Interfax.
Sementara itu, PM Inggris Tony Blair menyebut Yeltsin sebagai sosok yang luar biasa, yang melihat perlunya demokrasi dan reformasi ekonomi. "Yeltsin memainkan peranan vital dalam periode genting sejarah Rusia, " kata Blair.
Namun, bagi para pejuang Chechnya, dalam situsnya mereka mengatakan bahwa Yeltsin tidak lebih dari seorang penjahat perang dan penjahat kemanusiaan karena telah mengirim pasukan Rusia untuk memberangus apa yang disebut Yeltsin sebagai pemberontakan di Chechnya.
Yeltsin lahir di kota Yekaterinburg di kawasan pegunungan Ural pada 1931. Sebelum terjun ke dunia politik dan bergabung dengan partai komunis, Yeltsin bekerja sebagai insinyur sipil. (ln/aljz)

Khofifah Indar Parawansa: Poligami, Hak Perempuan Mana yang Dilanggar...

2007-04-24T04:03:00.000-07:00

Pernikahan kedua da'i kondang KH Abdullah Gymnastiar begitu menggemparkan masyarakat dan mencuatkan kembali pro dan kontra soal poligami, bahkan sampai melebar ke ranah politik. Kelompok Pengacara Muslim menganggap isu ini sengaja dibesar-besarkan oleh pihak tertentu untuk merebut hati para muslimah yang suaranya sangat signifikan dalam pemilu. Di sisi lain kaum feminis tetap berusaha mengibarkan semangat gender dengan dalih menyuarakan hak-hak perempuan. Kelompok perempuan ini bahkan menyebut poligami melanggar hak-hak perempuan. Benarkah demikian?
Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang juga Ketua DPP Muslimat Nahdhatul Ulama Khofifah Indar Parawansa berbagi pandangan soal pro kontra isu poligami di masyarakat. Berikut petikan bincang-bincangnya dengan eramuslim;
Koalisi Perempuan dan aktivis feminisme berpandangan bahwa poligami itu melanggar hak perempuan dan rawan tindakan kekerasan. Bagaimana pandangan Anda tentang tudingan ini?Proses poligami itu pada dasarnya suka sama suka, jadi hak perempuan mana yang dilanggar? Itu juga harus melihat dari sisi agama, juga melihat dari sisi kerelaan, dan juga harus melihat dari sisi kehati-hatian. Sehingga jangan sampai misalnya, karena memang banyak perempuan yang pada sisi subordinat atau pada posisi rentan malah terus dieksploitasi, jangan itu yang dilakukan.
Kemudian harus dilakukan penguatan bargaining position perempuan, jadi kalau misalnya, poligami dianggap melanggar hak perempuan, bagaimana sekarang dengan mereka yang pekerja seks komersial. Berapa banyak keluarga yang juga menjadi korban, karena tertular HIV AIDS, akibat adanya seks bebas. Ini harus dilihat sebagai satu keseluruhan.
Artinya begini, yang memang oleh agama itu tidak dilarang jangan diharamkan, tetapi bahwa agama di sini adalah Islam, Islam memberikan ruang pelaksanaannya, tapi harus penuh dengan kehati-hatian. Ada aspek kuantitatif, dan ada pula kualitatif. Namun yang sering dimunculkan hanya aspek kuantitatifnya, hanya menghitung dua, tiga atau empat, tetapi aspek kualitatifnya pada pemberian rasa adil, itu seringkali diabaikan.
Pada tataran seperti ini, saya mengajak, pendapat yang terkait dengan persoalan agama, harus diselesaikan juga dengan pendekatan agama. Meskipun toh Islam sesungguhnya juga tidak memberikan ruang seluas-luasnya, poligami itu adalah emergency exit door. Itupun persyaratannya ketat sekali. Oleh karena itu penjelasannya harus proporsional, lalu kemudian harus ada penguatan bargaining position perempuan. Karena banyak di antaranya, justru perempuannya yang proaktif, perempuannya yang menggoda. Pada persoalan seperti ini perempuannya juga harus jujur. Jadi kedua belah pihak harus melakukan koreksi diri.
Bagi kaum laki-laki, masak iya sih, mereka bangga menjadi pejantan, tidak juga kan. Perempuan juga begitu, tolonglah, kalau sudah diketahui seperti itu, kecuali kalau memang tidak tahu. Kalau sudah mengetahui, ada baiknya tidak memilih menjadi isteri kedua, kecuali pada kasus-kasu di mana ada fenomena isteri pertama yang berinisiatif mencarikan. Ini harus dilihat sebagai satu realitas yang terjadi di masyarakat.
Tapi saya ingin melihat kedua belah pihak, karena banyak di antaranya perempuannya proaktif, sehingga tidak bisa menuding hanya laki-laki, namun jari tangan juga harus diarahkan pada perempuan itu sendiri. Dengan begitu penguatan bargaining position harus dilakukan oleh perempuan, kemudian laki-laki harus melihat persyaratan kualitatif yang oleh Al-Quran tidak mudah untuk dilaksanakan, pada tataran pemberian keadilan di antara para isteri.
Jadi anda berpendapat, pandangan bahwa poligami melanggar hak perempuan dan rawan kekerasan tidak benar?Saya tidak setuju jika poligami dikatakan melanggar hak-hak perempuan, bahwa itu rawan kekerasan memang iya. Hal ini kalau oleh beberapa aktivis perempuan dianggap rawan kekerasan, tapi kalau perempuannya yang proaktif, laki-lakinya mesti bagaimana? Harus ada proses pencerahan, pendampingan dan proses sosialisasi serta ada proses dialog dengan mereka. Jangan disangka, mereka yang siap menjadi isteri kedua adalah para akademisi, mereka yang terdidik, mereka bukan yang berasal dari kalangan miskin, buta aksara, bukan hanya itu, sebagian dari mereka adalah kalangan terdidik.
Ketika hal itu sudah masuk ruang agama, memang kita harus melihatnya dari perspektif agama. Tidak bisa hanya atas nama women right, atau atas nama human right. Tetapi bagaimana perspektif agama itu, ketika sudah masuk pada areal itu. Bagaimana agama melihat persoalan poligami itu.
Terkait poligami, menurut anda perlukah merevisi PP No.45 tahun 1990 tentang aturan poligami bagi PNS, TNI, Polri, yang akan diperluas ke masyarakat?Kalau mau merevisi, jangan pada peraturan pemerintahnya, kalau menurut saya revisi saja undang-undangnya, sebab kalau merevisi PP terlalu imperatif.. Kalau akan dilakukan perluasan regulasi, jika itu dianggap oleh Negara memang perlu diatur, Negara mempunyai kewenangan untuk mengaturnya.
Nanti seandainya ada yang tidak setuju dengan produk peraturan negara itu bisa melakukan judicial review. Karena di sini proses demokrasi harus dihargai, bahwa pemerintah pada posisi yang berwenang mengeluarkan produk pengaturan. Dan ketika produk pengaturan itu tidak diterima oleh sebagian masayarakat, seperti contohnya UU KKR, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Hal itu tentunya dengan persyaratan, kalau di bawah peraturan di bawah undang-undang melanggar undang-undang tersebut maka Mahkamah Agung yang bisa membatalkannya. Sedangkan jika UU dianggap bertentangan dengan UUD 45, dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya ruang itu dibuka. Yang penting, kalau pemerintah melihat itu perlu diatur, ya atur sajalah.
Artinya memang harus ada perluasan pengaturan poligami tidak terbatas hanya pada PNS, TNI, Polri?Ini masih berlaku terutama untuk PNS, TNI, Polri. Artinya jika ada perluasan begini, kalau memang laki-laki ingin menikah lagi harus dengan seizin isteri pertama, tentu perlakuannya beda karena untuk PNS, TNI, Polri tidak hanya izin isteri pertama saja, namun harus izin pimpinan. Sedangkan untuk sektor privat, mereka tidak perlu izin pimpinan, namun untuk izin isteri pertama itu layak diatur.
Apa betul ada agenda terselubung di balik desakan revisi PP dan UU tentang perkawinan, terutama yang terkait poligami itu?Saya tidak tidak tahu, dengan adanya agenda terselubung itu, saya tidak mengerti dengan hal itu. Jangan mengkaitkan dengan Undang-undang lain seperti KDRT, KDRT itu problem besar karena sangat dekat dengan trafficking, tidak ada hubungannya dengan poligami.
Ada yang berpendapat zaman sekarang pengaturan poligami sudah tidak relevan lagi karena bisa berdampak buruk?Saya tidak tahu, apa yang dimaksud tidak relevan ini, apakah dengan begini orang disuruh berzinah. Dengan begini akan mengkanalisasi perzinahan.
Orang yang tidak setuju poligami, di mana-mana akan selalu ada, kalau memang pemerintah tetap ingin membuat regulasi itu, buat saja, asalkan alasanya jelas. Kalau mau dalam bentuk revisi UU, ada DPR, bagaimana pembahasannya di DPR tentu masyarakat juga akan memberikan ruang untuk memberikan respon yang ada. (novel)

F-PAN: Kita Punya Hak Tolak Kedatangan Parlemen Israel

2007-04-24T02:30:00.000-07:00

Selasa, 24 Apr 07 14:56 WIB

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR menolak kehadiran 10 delegasi dan Ketua Parlemen Israel dalam konferensi internasional anggota parlemen se-dunia (Inter Parliamentary Union/IPU) yang akan digelar di Bali pada 29 April hingga 4 Mei.
“Fraksi PAN menolak kedatangan delegasi Israel. Kita sebagai bangsa terbesar berpenduduk Muslim punya hak, ” ujar anggota F-PAN Djoko Susilo kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/4).
Dijelaskannya, konon delegasi parlemen Israel yang akan datang ke konferensi IPU akan dikawal oleh intelijen Israel, Mossad. “Kalau mereka datang pakai intelijen, kuat alasan kita untuk menolak, ” tegas anggota Komisi I itu.
Djoko menjelaskan, pada konferensi yang sama tahun 2000 di Jakarta, delegasi Israel juga juga urung datang karena ditolak keras oleh masyarakat Indonesia.
“Waktu itu masyarakat begitu keras menolak, dan akhirnya mereka (delegasi Israel) batal datang. Sekarang penolakan yang sama terjadi. Masyarakat kan sudah menyuarakan penolakan itu, ” katanya. (dina)

Selama Masih Berkiblat ke Ekonomi Neo-Liberal, Reshuffle Kabinet Sia-Sia

2007-04-23T08:42:00.000-07:00

Senin, 23 Apr 07 16:45 WIB

Pengamat ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM), Ichsanuddin Nooersy menyatakan, perombakan kabinet akan sia-sia jika kebijakan ekonomi pemerintah tetap mengikuti paradigma neo- liberal.

"Melihat pemerintah sudah menandatangani pinjaman siaga bernilai 1, 75 miliar dolar AS untuk menutup defisit, maka perombakan tidak banyak gunanya. Pinjaman itu akan membajak kebijakan apa pun yang akan diterbitkan oleh kabinet yang akan datang, " ujar Ichasanuddin Noorrsy di Jakarta, Senin (23/4).

Menurutnya, selama ini sudah terbukti, pinjaman luar negeri dan investasi asing malah menggerus perekonomian nasional. "Dan itu merupakan cara ampuh melumpuhkan kedaulatan ekonomi, " katanya.

Mantan anggota DPR itu menambahkan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berani dengan perombakan terbatas sebagaimana disampaikannya, reaksi publik pasti langsung negatif.

Ia menilai, perombakan yang dicanangkan secara terbatas terkesan hanya sekadar memuaskan dahaga parpol atau kelompok tertentu.

Sementara itu pengamat politik Dr Sukardi, menyatakan publik sesungguhnya menuntut suatu perombakan kabinet secara radikal karena mereka mendambakan secercah harapan bagi kehidupan baru.

"Karenanya, rencana perombakan terbatas itu hanyalah suatu langkah politik sia-sia. Ya, sia-sia. Kalau hanya bersifat terbatas, maka hasilnya sama dengan tidak ada perombakan sama sekali, "kata Sukardi, yang juga Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS).

Seperti diketahui, pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat (AS) berjanji menginvestasikan dananya senilai satu miliar dollar AS. Tapi, belum ada kepastian kapan rencana itu direalisasikan. (dina)

Sebuah Manifesto Baru

2007-04-05T13:20:00.000-07:00

Liberation Youth adalah kumpulan kolektif subculture yang mencoba untuk berada diluar mainstream, bersifat propagandis serta menampilkan ide-ide serta pemikiran secara berani, terbuka dan intelektual.

Liberation Youth dibentuk terpisah dari kepengurusan apapun juga. Dalam artian, tidak ada suatu intervensi pun juga –dari pihak luar- yang berhak menintimidasi dan mengatur geraknya.

Liberation Youth tidak merupakan bagian dari elemen apapun juga. Sehingga apabila ada diantara para kolektif Liberation Youth yang ikut serta dalam kegiatan suatu kelompok atau gerakan mapan tertentu, tidak mengatasnamakan Liberation Youth. Sebab Liberation Youth adalah kumpulan kolektif gerakan kontra-culture yang independen dan memiliki karakteristik dan langkah mainstream pergerakan tersendiri.

Liberation Youth adalah pergerakan propaganda bukan pergerakan yang terkonsentrasi pada pembinaan. Kalaupun ada penindaklanjutan dari hasil propaganda Liberation Youth, maka proses selanjutnya akan diserahkan pada elemen-elemen yang lain yang berbasis pada pembinaan. Sehingga Liberation Youth dan elemen-elemen lainnya tidak melakukan tumpang tindih kerja.

Liberation Youth memberikan dan membebani tanggung jawab yang sama pada seluruh kolektif yang bergabung didalamnya terhadap kelangsungan aktivitas-aktivitas propaganda kolektif masing-masing seperti Hambos, Menara Revolusi, LY Banjarmasin, Rebel, dll.

Liberation Youth diharapkan menjadi suatu kesatuan kolektif kontra kultur sekaligus universitas dimana kolektif dengan para aktivisnya bisa mengasah kepekaan perasaan dan intelektulitas. Yang tidak represif terhadap karakter jiwa-jiwa muda.

Jenis Propaganda

1. Ngampar

Pertemuan seluruh aktivis, mengkaji suatu masalah2 pop dengan panel analisis khas Liberation Youth, dalam waktu 1 kali/bulan di Saung Adinda atau taman2 kota Bandung.

2. Zine dan Buletin

Penerbitan Zine dan Buletin secara berkala dengan segmentasi SMU, pemuda, Poser, jajaran orang kiri.

3. Poster & Pamflet, Selebaran

Penyebaran Poster & Pamflet ditempel di tempat umum atau bersamaan dengan satu event publik, rally dll; dalam waktu 1 kali/bulan.

4. Orasi

Yang antara lain dalam 2 format. (1) Di dalam bus dan (2) masuk area pendidikan. Dilakukan 1 kali/bulan dengan kekuatan 5 orang per-aksi.

5. Aksi alternatif, simpatik dan artistik

Mencari bentuk2 alternatif aksi. Contoh: menggunakan sepeda, masker, papan tubuh, dll.

6. Grebek Gerakan

Ini dilakukan satu kali per 3 bulan; melakukan serbuan (kunjungan) ke kolektif, organisasi, klub, distro, label, untuk saling memperkenalkan diri.

Kunjungi LY di www.liberationyouth.com

Presidium KAHMI: Soal Nuklir Iran, Indonesia Sudah Terseret Skenario AS

2007-04-03T19:24:00.000-07:00

Rabu, 28 Mar 07 17:22 WIB

Presidium atau Ketua Harian Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dr. Ir. Abdul Asri Harahap, SE, MM, menilai dukungan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 yang menjatuhkan sanksi tambahan pada Iran, sebagai bentuk ketidakmampuan para diplomat Indonesia di kancah hubungan internasional.

Ia menyatakan, Indonesia seharusnya bersikap tegas dalam masalah nuklir Iran, tanpa harus mendukung agenda Barat.

Berikut wawancara Eramuslim dengan Presidium dan Ketua KAHMI, di sela-sela dialog bersama duta besar Iran di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/3).

Bagaimana seharusnya sikap tegas Indonesia atas resolusi DK PBB itu?

Seharusnya Indonesia menentang, walaupun sendiri. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar memiliki sikap yang konsisten, bahwa program nuklir Iran itu untuk tujuan damai. Karena pada gilirannya Indonesia sendiri akan membutuhkan nuklir untuk kepentingan bangsa ini, nanti kalau kemudian kita membuat nuklir untuk kepentingan kesejahteraan bangsa ini, diberikan sanksi oleh dunia internasional (PBB), itu kan menjadi bumerang bagi kita karena telah mendukung resolusi itu.

Di sinilah kelemahan dan mencla-menclenya diplomasi Indonesia, ketidakmampuan diplomat-diplomat kita di sana. Mereka tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya aspirasi masyarakat Indonesia, hanya melihat kepentingan diplomasi pada kondisi dan saat itu saja, itu tidak bisa. Seharusnya Indonesia tidak abstain, tapi tetap tidak setuju dengan resolusi itu.

Sikap abstain pun tidak menunjukkan ketegasan Indonesia, apalagi saat ini Indonesia menjadi anggota DK PBB?

Itu tidak menunjukan sikap, sikap kita harusnya menentang meskipun hanya sendiri. Tegakanlah kebenaran itu walaupun hanya sendiri. Abstain itu saja tidak benar, harusnya kita tidak menyetujui nuklir Iran dibawa ke DK PBB. Buktikan sikap konsisten kita, kalau memang itu untuk tujuan damai, kita tidakmenentangnya.

Melihat kasus ini, bagaimana dengan posisi Indonesia sebagai salah satu anggota DK PBB, anda optimis Indonesia bisa membela kepentingan negara-negara Islam?

Untuk kasus ini Indonesia tidak ada manfaatnya, tapi mudah-mudahan untuk kasus-kasus lain Indonesia dapat menunjukan jati dirinya. Untuk kasus Iran, Indonesia betul-betul mengecewakan, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk bangsa ini, buktinya reaksi masyarakat sangat meluas.

Untuk isu nuklir Iran ini, apa kira-kira lobi-lobi AS pada Indonesia sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan?

Lobi pasti ada, tapi sejauhmana lobi itu mempunyai efektivitas dan manfaat apa, itu yang kita pertanyakan. Dalam hal ini kita hanya mengikuti skenario Amerika, Indonesia hanya berada di bawah ketiak Amerika.

Ada pendapat yang mengatakan dukungan ini mencerminkan kepentingan jangka pendek dari pemerintahan SBY, pendapat anda?

Ya, untuk mengikuti maunya Amerika yang memang sudah bernafsu besar untuk menghukum Iran, itu dari dulu. Belum kering air ludah kita mengatakan nuklir Iran untuk tujuan damai, tapi kita sudah sangsi. Sikap Indonesia ini sudah memalukan, itu bukan sikap seorang yang jantan. (novel)

SHOLATLAH KAMU!

2007-04-03T13:11:00.000-07:00

Satu hal yang sangat penting dan sangat utama yang harus kamu perhatikan dalam kehidupan ini yaitu shalat. Karena kalau kita tidak memperhatikannya sama saja kita tidak memperhatikan hidupmu di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Rasul SAW bersabda: ”Amalan yang paling utama di hisab di hari kiamat nanti yaitu shalat. Jika shalatnya baik maka baik seluruh amalan yang lainnya. Jika shalatnya buruk maka buruk pula seluruh amalan yang lainnya”. (HR muslim dan Ahmad)

Bila shalat yang kita lakukan baik...! Bagus...! Khusus...! sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya:

Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan –perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat lainnya). (Qur’an 29:45)

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikan shalat untuk mengingat Aku.

Sebaliknya jika shalat yang kita lakukan selama ini tidak karu-karuan, maka jangan heran kalau kita tidak memperoleh apapun dari shalat tersebut. Kita tidak memperoleh ketenangan, kedamaian, kenyamanan, melainkan hanya kebosanan, kejenuhan, keletihan yang kita temukan. Akhirnya membuat kita malas dan tidak tertarik untuk mengerjakan shalat. Itulah yang terjadi pada kebanyakkan orang-orang Islam sekarang ini. Mereka sudah pada bosan dengan yang namanya shalat, sehingga mereka meninggalkannya dan mencari kenikmatan-kenikmatan sesaat dan semu dengan melakukan pacaran, zina, minum khamar, hidup santai, suka berhamburan, yang sebenarnya hanya menambah kesensaraan bagi diri mereka sendiri.

Di tengah kesibukan kerja masih sempatnya kamu tuk mengingat Allah, atau bahkan menyempatkan diri. Subhanallah! Insya Allah kan selamat dunia dan akhirat.

Membongkar Liberalisasi dan Kapitalisasi Pendidikan

2007-03-24T08:09:00.000-07:00

Buletin Gema Pembebasan Edisi III-IV Maret 2007

Rakyat tertindas! Rakyat disiksa dengan metode yang sistematis. Para pembuat kebijakan yang seharusnya melayani rakyat, dengan semena-mena justru merampas dan menginjak-injak hak rakyat melalui mekanisme legislasi. Kini, rakyat yang miskin, kurang gizi dan bodoh ini, tengah menantikan munculnya alat penyiksa baru yang akan memenjarakan mereka dalam kemiskinan dan kebodohan. Alat penyiksa itu tersusun dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Rancangan Undang-Undang (BHP) sebagai konsekuensi dari pasal 53 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan segera diajukan ke DPR. Naskah tersebut kini berada di Sekretariat Negara dan proses pengajuannya ke DPR tinggal menunggu amanat dari Presiden. DPR sudah memasukkan RUU BHP ini menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007, sehingga ditargetkan 2007 selesai (Media Indonesia, 27/01/07). RUU ini mengatur badan hukum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jika di amati, RUU tersebut mengarah pada upaya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan nasional. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Mansyur Ramly (Kompas, 03/10/06), menegaskan substansi RUU tersebut, antara lain, melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Semuanya dikelola dalam sebuah model privatisasi. Pengelolaan PTN model privatisasi merupakan bentuk liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Pakar pendidikan, H.A.R Tilaar, menilai RUU BHP sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. "Jelas agenda neo liberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya pada pembiayaan pendidikan," ujar H.A.R Tilaar (Tempo,12/4/2005). Menurut Tilaar, Pemerintah secara terselubung berupaya menghindarkan tanggung jawab penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pendidikan. Untuk melepaskan tanggung jawab tersebut, pemerintah memandang pentingnya otonomi pada perguruan tinggi. Pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi menjadi dasar pembentukan RUU BHP ini. Konsep BHMN yang sudah dijalankan oleh tujuh PTN (UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan Unair) pada perjalanannya akan senanfas dan "disempurnakan" oleh RUU BHP. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Dalam status BHMN, pemerintah masih bertanggung jawab walaupun BHMN diberikan otonomi sendiri untuk mengelolanya. Namun, ketika BHMN berpindah status menjadi BHP, maka konsekuensinya adalah pemerintah melepaskan tanggung jawab pengelolaan universitas sepenuhnya terhadap pihak pengelola pendidikan dan masyarakat itu sendiri.

Liberalisasi dan Kapitalisasi dalam RUU BHP

Nuansa privatisasi sebagai bentuk liberalisasi dan kapitalisasi semakin nyata di dunia pendidikan kita. Upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Aromanya dimulai dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selaku ibu kandung RUU BHP, UU Sisdiknas menunjukkan adanya penurunan derajat "kewajiban" pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa ""masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan", dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ujung dari pelegalan privatisasi pendidikan, terlihat dalam RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam RUU tersebut secara nyata pemerintah ingin berbagi dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU BHP yang berbunyi, "Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, berfungsi memberikan pelayanan pendidikan, berprinsip nirlaba, dan otonom". Kemudian pada Pasal 36 Ayat (1), secara terus terang pemerintah menyatakan bahwa pendanaan awal sebagai investasi pemula untuk pengoperasian Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM) berasal dari masyarakat maupun hibah, baik dari dalam atau luar negeri. Contoh lain dari kapitalisasi dan liberalisasi yang terkandung dalam RUU BHP, misalnya dalam Pasal 2 RUU BHP, ada beberapa prinsip BHP yang kelihatannya manis namun penuh kebusukan. Seperti prinsip nirlaba, sebenarnya lebih cenderung menjadikan lembaga pendidikan seperti LSM/NGO. Dengan prinsip ini, PTN misalnya, akan mendapat dana dan program dari orang-orang Kapitalis yang sarat dengan kepentingan pribadi yang cenderung mencari keuntungan. Hal ini sejalan dengan prinsip Partisipatif, masih dalam pasal yang sama, yaitu melibatkan "para pihak yang berkepentingan" dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama "para pihak yang berkepentingan". Pihak yang berkepentingan (kapitalis) akan diberi kebebasan mengobok-obok pendidikan negeri ini. Prinsisp otonom, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara kreatif. Sesungguhnya prinsip ini hanya akan membuka intervensi asing. Dengan prinsip ini, fakultas/sekolah dapat melakukan kerjasama langsung dengan pihak luar, tanpa melalui Rektor. Selain itu, Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP baru di Indonesia bekerjasama dengan BHP yang keseluruhan anggota MWAnya berwarganegara Indonesia". Pasal ini memberikan kebebasan kepada sekolah internasional untuk beroperasi tanpa batas, dan disesuaikan dengan pemikiran dan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, proses sekularisme/liberalisme akan semakin subur dan bertambah cepat di negeri ini. Dalam RUU BHP, BHP memiliki Majelis Wali Amanat (MWA). MWA adalah lembaga tertinggi yang menetapkan dan mengesahkan kebijakan dalam BHP. Tentu, MWA ini akan gampang ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Ajang bisnis kapitalis melalui Majelis Wali Amanat (MWA) dengan berkedok nirlaba akan menjadi subur. Nuansa pengendalian kampus oleh pihak kapitalis semakin dikukuhkan dengan adanya aturan dalam pasal 10, ayat (8), yang mengharuskan ketua MWA berasal dari masyarakat (yang sejatinya para kapitalis),bukan dari pihak kampus. Bukan itu saja, menurut mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munarman, SH, berbagai program pendidikan yang terkandung dalam BHP diduga merupakan proyek Dikti melalui IMHERE (Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency). Pendanaan program ini melalui pinjaman dari Bank Dunia yang tentunya, arah pendidikan bisa jadi bakal tidak selaras lagi dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia (Jawa Pos, 11/03.07). Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas, BHP adalah perangkat undang-undang yang akan semakin memantapkan liberalisme dan kapitalisme di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Liberalisasi dalam BHP akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan di mana negara tak lagi berfungsi sebagai pelayan. Kapitalisasi, akan berimplikasi pada semakin mahal pendidikan. Pendidikan akan lebih berorientasi pasar, berpegang pada hukum supply-demand, dan cenderung berburu rente (rent seeking). Pendidikan hanya bisa diakses oleh kelompok bermodal. Orang miskin, akan tetap berada di tempatnya, terpenjara oleh kemiskinannya.

Jika Kurang dana, Jangan Jual Negeri Tercinta!

Pendidikan gratis untuk tingkat dasar saja, pemerintah belum sanggup. Apalagi untuk tingkat menengah dan tinggi. Hal ini ternyata sudah diakui pemerintah sendiri akan ketidakmampuannya. Hal itu tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara gratis (RPJM, halaman IV.26-4), (Kompas,18/04/05). Kemudian, pengakuan yang sama juga terungkap dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wajib Belajar, di mana pemerintah mulai mengikutkan masyarakat dalam pembiayaan sekolah dasar. Hal itu diungkap pada Pasal 13 Ayat (3), "Masyarakat dapat ikut serta menjamin pendanaan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat". Inilah yang kemudian mendasari pemerintah untuk berlepas dari tanggung jawab pembiayaan pendidikan nasional. APBN kita defisit. Anggaran pendidikan yang seharusnya 20 % APBN, ternyata hanya 9,1 % saja. Indonesia miskin di tengah limpahan kekekayaan alam. Sesungguhnya, negeri ini akan makmur jika pemerintahnya tidak tunduk dan mau menjadi budak para imperialis-kapitalis yang dikomandoi oleh AS dan konco-konconya. Tambang emas, batu bara, minyak bumi, hutan, kekayaan alam lainnya, jika tidak dipersembahkan kepada para penjajah, akan menjadikan kas negara surplus. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menyediakan pendidikan gratis dan bermutu bagi rakyatnya. Pendidikan gratis di Indonesia bukanlah mimpi. Ini bisa terwujud tanpa harus menjual negeri kita kepada pihak asing dan para kapitalis.

Peran Negara dalam Pendidikan Umat

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyat yang wajib diwujudkan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan yang lain. Dengan kata lain, pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada rakyat, pemerintah tentu tidak selayaknya membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada rakyat. Imam Ibn Hazm dalam kitabnya, al-Ahkâm, menjelaskan bahwa seorang kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk masyarakat. Dengan demikian, negara harus berupaya secara optimal guna terwujudnya sistem pendidikan yang memadai lagi gratis. Sudah saatnya seluruh kaum muslimin berbicara kepada penguasa di negeri ini, menyampaikan nasihat yang benar. Bahwa pendidikan seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara. Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seseorang yang diberi jabatan mengurusi rakyat muslim lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga darinya. (H.R. Bukhari dan Muslim) Mari Bergerak, Lawan Penindasan! Penindasan oleh kapitalisme global melalui bonekanya, yakni penguasa negeri ini, harus dilawan oleh rakyat dengan penuh keberanian.

Mari bergerak, lawan penindasan!

Kita bongkar setiap konspirasi busuk yang bertujuan menjajah negeri muslim. Sesungguhnya, bau busuk dari rencana jahat mereka akan segera terbongkar. Mari kita bersatu, dalam membumikan aturan Allah yang akan mampu memecahkan setiap persoalan. Totalitas hukum Allah dalam naungan Khilafah Islamiyah akan menjadi pembebas kita dari tangan-tangan penjajah. Janganlah kita buta mata, sehingga untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini saja, kita harus menjual negeri ini. Kembalilah kepada hukum Allah. Tidakkah kita mengetahui keagungan aturan Islam yang sempurna? Apakah kita lebih rela dijajah dengan aturan kapitalisme, daripada harus kembali pada Islam? Allah berfirman: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. (TQS. al-Maidah [5]: 20).

BHP, Solusi Dilematis Kemajuan Pendidikan Kita

2007-03-21T03:22:00.000-07:00

Oleh: Andriys Ariesson H P*

Adanya rencana pemerintah untuk membuat Badan Hukum Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan BHP telah menuai reaksi cukup keras dari masyarakat. Pelik permasalahan mulai dari prinsip-pripsip usaha, independensi, bentuk dan fungsi kelembagaan, dan yang paling menonjol, akses komersialisasi, kerap ditakutkan akan menjadikan pendidikan bangsa ini semakin terpuruk. Di sisi lain, adanya BHP ini dimaksudkan oleh pemerintah akan bisa meningkatkan kualitas, kredibilitas, efisiensi dan profesionalisme pendidikan kita seiring dengan otonomi yang diberikan kepada pihak penyelenggara atau satuan pendidikan. Apakah BHP ini memenag benar-benar bisa memajukan pendidikan bangsa ini, ataukah malah sebaliknya?

Khususnya perguruan tinggi, konsep otonomi ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih enam tahun seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Pemikiran akan perlunya otonomi inilah yang melahirkan RUU BHP, yang saat ini masih menunggu untuk disahkan, sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena Pasal 53 mengamanatkan dibentuknya badan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Suasana kemandirian dan otonomi dalam pendidikan secara sekilas memang berpotensi besar untuk bisa menciptakan pendidikan dengan kulaitas, kredibilitas, efisiensi, dan profesionalisme yang bagus. Pihak penyelenggara pendidikan bisa bebas sesuai dengan kreativitasnya untuk memajukan pendidikan yang dijalankan berdasarkan pemetaan dan srategi yang telah dirancang. Penyelenggara pendidikan pun tidak perlu terhambat akan adanya jeratan birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi selama ini. Namun, adanya konsep otonomi, secara makro, mengesankan upaya terselubung pemerintah untuk menghindarkan tanggung jawab penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 20 persen bagi pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Masalahnya adalah kemandirian institusi pendidikan yang dibuat pemerintah juga sampai pada adanya kemandirian dari segi pendanaan. Walhasil, institusi pendidikan bersangkutan haruslah pandai-pandai memutar otak untuk bisa membiayai jalannya aktivitas pendidikan secara independen

Konsep Badan Hukum Pendidikan (BHP) ini secara mudah mungkin bisa diindentikkan dengan sebuah korporasi dalam dunia bisnis, yang akan menyebakan akses terjadinya komersialisasi pelayanan pendidikan akan sulit dihindari. Konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis,” yang otomatis akan bisa merubah nuansa akademik yang ada pada institusi bersangkutan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konsep akademis dan bisnis akan menjadi dua sahabat baru yang selalu bergandengan tangan kemanapun mereka pergi. Padahal, secara falsafah ada sisi dimana dunia pendidikan harus terpisah dari dunia bisnis. Pendidikan yang secara sistemik dan kontinyu selain bertujuan untuk mencetak pribadi-pribadi yang mempunyai ”competence” dan ”skill” yang tangguh terhadap suatu disiplin ilmu, pendidikan juga bertujuan mencetak pribadi-pribadi yang bertaqwa, berkepribadian handal, dan memeiliki moral dan akhlak yang baik. Sisi inilah yang mesti diperhatikan dengan seksama, terutama jika dikaitkan dengan dunia bisnis yang identik dengan dunia kepentingan. Hal lain lagi yang ditakutkan adalah jika ”bisnis” ini berkembang dengan pesat, bisa jadi perguruan tinggi atau institusi pendidikan akan menjadi ”pesaing baru” masyarakat menjadi pelaku usaha bisnis.

Kemudian, permasalahan lain yang perlu dicermati adalah apakah pihak penyelenggara pendidikan dengan menjalankan ”usaha bisnisnya,” benar-benar bisa menghidupi semua aktivitas universitas yang begitu banyak. Mungkin bagi institusi yang punya manajemen yang sangat bagus, dan benar-benar berhasil, perkara ini tidak menjadi masalah, namun bagaimana dengan institusi yang ”usaha bisnisnya” tidak berjalan dengan baik, atau hanya dengan mengandalkan”usaha bisnis” saja tidak mencukupi? Di kebanyakan negara, University Coorperation sebagai koperasi yang biasa melakukan usaha bisnis di lingkungan universitas memang memegang peran dalam menghidupi akivitas universitas, namun sedikit sekali atau bahkan tidak ada perguruan tinggi negeri di negara maju yang menggantungkan sumber dana untuk menghidupkan aktivitasnya hanya dari usaha bisnis semata. As a consequence, yang ada adalah uang masuk dan uang sumbangan pendidikan yang tinggi yang harus dipikul seorang mahasiswa yang ingin masuk, biaya tinggi pengelolaan operasional, dan penerimaan mahasiswa jalur "patas" yang seolah berarah pada komersialisasi berlebihan. Fakta sekarang pun membuktikan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan subsidi sekitar 40% untuk perguruan tinggi, biaya pendidikan tinggi masih terasa mahal dan berat bagi beberapa kalangan mahasiswa. Lalu apa jadinya jika subsidi itu tidak ada dan pihak perguruan tinggi kurang mendapat pemasukan? Oleh karena itu, tambahan biaya baik dari masayarakat atau mahasiswa sendiri bisa menjadi alternatif bagi perguruan tinggi untuk bertahan, minimal untuk mempertahankan mutunya agar tidak sampai jatuh.

Permasalahan ini memang cukup dilematis, maka dari itu sekiranya tidak salah jikalau penulis bertutur dalam tulisan yang sangat singkat ini bahwa BHP adalah sebuah solusi yang dilematis untuk kemajuan pendidikan kita. Jika kita memakai kacamata mahasiswa, tentu kita ingin agar pendidikan kita murah atau bahkan gratis di satu sisi dan kualitas bagus di sisi lain, tapi kalau tujuannya adalah peningkatan profesionalisme pendidikan sementara biaya mahal bagaimana? Siapa yang disalahkan? Jika kita memakai kacamata perguruan tinggi, peningkatan profesionalisme pendidikan adalah tujuannya, tetapi jika pemerintah lepas tangan bagaimana? Siapa yang disalahkan? Jika pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika ini adalah ”pesanan” ”penolong” kita yakni World Bank dan International Monetary Fund bagaimana? Hal ini sebagaimana yang dikatakan H.A.R Tilaar bahwa sebenarnya BHP tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. World Bank dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini. "Ini jelas agenda neo liberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya pada pembiayaan pendidikan," ujar H.A.R Tilaar. Terus kalau ini yang memang harus terjadi, siapa yang harus menanggung beban berat ini? Atau mungkin yang menjadi pertanyaan wajib orang-orang Indonesia, siapa yang harus disalahkan? Bank dunia, Presiden, Menteri, Rektor, mahasiswa yang malas, kita sendiri, atau?

*) Presiden BEM UM Periode 2006. Saat ini menempuh kuliah di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang (UM).

MAHASISWA UM BERSATU TOLAK BHP!

2007-03-20T18:34:00.001-07:00

12:19 PM

Setelah,Universitas Indonesia (UI)
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Universityas Gadjah Mada (UGM)
Universitas Negeri Malang (UM) tinggal menunggu waktu...
Biaya kuliah semakin mahal.

Hidup mahasiswa sengsara dengan BHP.
Hentikan program BHP di UM!
Hentikan swastanisasi UM!
Hentikan kapitalisasi pendidikan UM!
Terapkan sistem pendidikan Islam!

ALLAHU AKBAR!
HIDUP MAHASISWA!

GEMA Pembebasan UM siap bergabung dengan seluruh civitas akademika UM beserta elemen mahasiswa intra dan ekstra kampus UM untuk menentang penerapan program BHP.

Contact Person:
Edy Suyono (Ketua Umum) 085646376367
Yuni WB (Kadiv Kemuslimahan) 081334913419
E-mail: gemapembebasan_um@yahoo.co.id
Sekretariat Umum: Jl. Jombang 1A 56 Malang
Situs Umum: www.gemapembebasan.or.id

Tambahan:
Sejak opini ini diluncurkan, semua kader putera dan puteri GEMA Pembebasan UM diwajibkan bergerak massive di tengah kampus serta mengorganisasi massa mahasiswa untuk bersiap diri menghadapi dan menentang penerapan BHP di UM.

Mengenai Organ Mahasiswa Islam GEMA PEMBEBASAN...

2007-03-20T18:34:00.000-07:00

Posted by e_one on 3/9/2006, 11:06 am63.219.6.141

Ada suatu keanehan yang terjadi saat ini. aparat serta politisi maupun siapa saja sepertinya tidak terlalu peduli lagi dengan bahaya-bahaya baru yang sedang mengancam NKRI dan keutuhan Pancasila (baca Maraenisme) di Indonesia.salah satu contoh yang up to date adalah kemunculan organ mahasiswa skala nasional bernama GEMA PEMBEBASAN (gerakan mahasiswa pembebasan). organisasi ini adalah underbow dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sedang besar dengan kecepatan yang melebihi KAMMI (kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) serta memiliki kefanatikan (fundamentalisme) ideologi yang sangat besar.dari kontak yang saya buat dengan mereka, mereka dengan terus terang mengatakan bahwa tujuan dari pendirian organ ini adalah untuk mempersiapkan pembentukan sistem kekhalifahan di Indonesia. kenapa ? saya tanya... "karena Pancasila, UUD 1945, dan demokrasi kerakyatan adalah SAMPAH !!!"dan mereka dengan tanpa basa basi mengatakan itu didepan hidung saya tanpa peduli dengan pendekatan yang saya lakukan. bagi saya, ini adalah bahaya laten. kebebasan berfikir dan bertindak telah melenceng...saya adalah seorang muslim, tetapi saya tidak sepakat apalagi bisa memahami ambisi mereka menegakkan negara kekhalifahan di Indonesia. apalagi ketika mereka membawa-bawa nama islam.negara Islam adalah negara Utopis, seutopis negara komunis. itu menurut saya, menurut kawan2...???
e_one +6285263444747

Sumber: Forum Diskusi GMNI Jakarta

BULETIN 1: MELAWAN PENJAJAHAN LEWAT KAMPUS

2007-03-20T10:25:00.000-07:00

Oleh: Difa ulhaq

Negeri kita terjajah! Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan kesulitan demi kesulitan yang tampaknya akan terus menggelayuti rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Betapa tidak, di tengah penderitaan akibat penjajahan ekonomi dan politik, kini rakyat harus menanggung beban baru akibat penjajahan yang dilancarkan melalui dunia pendidikan dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi.
Penjajahan dalam Perguruan Tinggi (PT), dilakukan secara sistematis dan terencana oleh kaum kafir imperialis melalui komprador-kompradornya di negeri tercinta ini. Penjajahan melalui PT dilakukan dengan dua hal: 1) penerapan paradigma sekular-materialistik yang berimplikasi pada penerapan point selanjutnya, yakni, 2) penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perguruan tinggi yang neoliberalistik-kapitalistik.
Diakui atau tidak, paradigma pendidikan nasional saat ini adalah sekular-materialistik. Hal ini terlihat antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 yang memisahkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman melalui penguasaan sains dan teknologi.
Mengenai Kebijakan pemerintah, melalui pembuatan UU Sisdiknas atau RUU Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) dan sekarang sedang sedang digodog RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP), cengkeraman penjajah neoliberalisme-kapitalisme di perguruan tinggi semakin kuat. Konsep BHP dan BHMN diilhami oleh semangat mengembalikan dan melindungi fungsi institusi pendidikan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai kemasyarakatan dan membebaskan pendidikan dari hegemoni kekuasaan, dan pendidikan harus dikembalikan kepada masyarakat dan dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Di balik itu, sesungguhnya terdapat upaya terselebung untuk memasukan nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme dalam dunia pendidikan.
Liberalisme pendidikan tergambar dari upaya melepaskan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kurikulum dan nilai-nilai pendidikan. Pengelolaan ini sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai masyarakat bahkan nilai-nilai asing, sehingga hal ini membuka intervensi asing dalam upaya penghancuran akidah dan kepercayaan bangsa yang sebagian besar muslim ini. Melalui liberalisme, pencetakan agen-agen perubahan (agen penjajah) menjadi mudah dan mempercepat kerusakan bangsa. Sedangkan kapitalisasi pendidikan ditandai dengan upaya negara untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam hal pendidikan, terutama soal pembiayaan. Ketika pendidikan diserahkan kepada publik, pendidikan tak lagi dipandang sebagai pelayanan umum, namun lebih dominan aspek komersialnya. Dalam kapitalisasi ini, Ajang bisnis kapitalis melalui Majelis Wali Amanat (MWA) dengan berkedok nirlaba menjai subur.

Derita Rakyat Akibat Kapitalisasi dan Liberalisasi Pendidikan
Upaya pemerintah untuk mendorong Perguruan Tinggi Negeri menjadi otonom sebagai BHMN telah menimbulkan kegelisahan dan kesengsaraan rakyat. Kebijakan tersebut telah menyebabkan mahalnya biaya pendidikan tinggi, terpecahnya tujuan pendidikan tinggi antara tujuan akademik dan tujun bisnis, terbukanya kurikulum pendidikan tinggi terhadap pemikiran-pemikiran liberal, dan kacaunya pelaksanaan proses pendidikan.
Setiap universitas yang berstatus BHMN ‘diberikan hak’ untuk mengelola pembiayaan pendidikannya. Artinya, pemerintah telah melimpahkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan tinggi kepada BHMN bersangkutan. Berdasarkan hal ini, setiap BHMN yang ada harus berupaya secara mandiri untuk memenuhi seluruh pembiayaan pendidikannya. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, akhirnya sebagian besar BHMN yang ada mengeluarkan berbagai kebijakan yang komersial, seperti ‘jalur khusus’ penerimaan mahasiswa baru, kenaikan SPP, subsidi silang, kurikulum kompetensi, dan pengelolaan PT yang bersifat korporatif atau seperti badan usaha termasuk melakukan kerjasama dengan pihak asing meski dengan syarat tertentu. Semua itu akan mengganggu fungsi PT sebagi lembaga pendidikan di samping akan membebani masyarakat.
Kebijakan ini amat memberatkan masyarakat, terutama kalangan miskin. Amat sulit bagi mereka bisa menempuh pendidikan tinggi dan bermutu. Akibatnya, pendidikan hanya dapat dinikmati segelintir kalangan berpunya saja. Terjadilah ‘lingkaran setan’ antara kemiskinan dan kebodohan. Karena miskin, ia tidak dapat mengenyam pendidikan, akibatnya menjadi bodoh. Karena bodoh, ia tidak mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga sulit mencari pekerjaan yang layak, dan akibatnya menjadi miskin. Itu berarti, kapitalisasi pendidikan turut melanggengkan kemiskinan yang dialami mayoritas masyarakat.
Kembali Pada Islam, Solusi Cerdas dan Bijak
Untuk menghentikan penjajahan ini, kita harus kembali pada Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyat yang wajib diwujudkan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan yang lain. Dengan kata lain, pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada rakyat, pemerintah tentu tidak selayaknya membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
Seorang imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Imam Ibn Hazm dalam kitabnya, al-Ahkâm, menjelaskan bahwa seorang kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk masyarakat.
Lebih dari sekadar terselenggaranya pendidikan gratis atau sangat murah bagi rakyat, pendidikan harus menghasilkan setidaknya dua hal penting. Pertama, mampu melahirkan generasi yang memiliki kepribadian tangguh. Itu tercermin pada perilakunya yang baik, taat syariat, serta kokoh menghadapi berbagai godaan dan tantangan dalam kebenaran.
Kedua, mampu menghasilkan generasi yang menguasai pengetahuan; baik yang berkaitan dengan cara menjalani hidup secara benar, seperti akidah, syariat, dan sebagainya maupun berbagai pengetahuan yang dapat menopang kehidupan dan berbagai sarananya, seperti sains dan teknologi.
Selain itu, pendidikan itu sendiri haruslah ditujukan dalam rangka membekali akal masyarakat dengan pemikiran dan ide-ide yang sehat, baik yang berkaitan dengan akidah maupun hukum. (Abdurrahman al-Bagdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam, 1996). Hal itu hanya mungkin diwujudkan dengan cara menyelenggarakan sistem pendidikan yang islami. Dengan begitu, ide-ide atau pemahaman-pemahaman yang sesat lagi batil dapat diberantas.

Hentikan penjajahan!
Penderitaan dan ketertindasan takan pernah hilang dari bangsa ini selama kita tidak menyadari dan mau bergerak menyongsong perubahan. Penjajahan, apapun bentuknya harus dimusnahkan, termasuk penjajahan lewat pendidikan. Sesungguhnya, penjajahan melalui pendidikan ini merupakan bagian integral dari penjajahan lainnya, baik ekonomi mupun politik yang disusun secara sistematis oleh musuh bangsa ini. Musuh Islam. Musuh kita semua yakni penjajah kafir barat dan antek-anteknya. Gema Pembebasan mengajak seluruh komponen kaum Muslim di negeri ini; mahasiswa, pelajar, sipil maupun militer, partai maupun non-partai, buruh, petani, dan nelayan, para ulama, para santri, para budayawan, para wartawan, para cendekiawan, serta para bisnisman dan hartawan untuk melawan ketidakadilan yang sekarang terjadi. Penjajahan gaya baru melalui instrumen pendidikan harus segera kita hentikan, tidak ada kata lain untuk menghentikan penjajahan ini dengan kata Lawan! Lawan dengan kekuatan super power melalui tegaknya syariah dan khilafah, Allahu akbar!

PERKEMBANGAN KONTEMPORER SEBAGAI BAHAN INTROSPEKSI GEMA PEMBEBASAN PERIODE 2006

2006-12-22T11:27:00.000-08:00

Perkembangan tersebut, antara lain:
1. Munculnya ICMI Muda

MUKTAMAR Ke I ICMI MUDADipublikasikan: 11/04/2006 23:39:05
KAMMI.or.id - ICMI MUDA merupakan organisasi kepemudaan yang independent, namun berada di bawah payung besar ICMI.
ICMI MUDA merupakan organisasi kepemudaan yang independent, namun berada di bawah payung besar ICMI, dan telah mendapat restu dari Prof DR BJ Habibie (Pendiri ICMI) dan DR Marwah Daud (Ketua ICMI Pusat saat ini) pada tanggal 5 Desember 2005, sebentar lagi akan melaksanakan Muktamar ke-I, dan ini merupakan sebuah sejarah yang menambah warna dan khasanah organisasi muda di Indonesia, banyak harapan yang bermunculan, seiring dengan munculnya organisasi yang merupakan perwajahan kaum cendikiawan muda Indonesia. Jelasnya semua ini akan menjadi salah satu wajiha untuk kita memperbaiki umat ini, maka buat ikhwah di seluruh Indonesia ana mengajak untuk ambil bagian pada momentum awal pembentukan ICMI Muda di daerah masing-masing. Allahu Akbar!Anwar (Ketua KAMMI daerah SULSEL 2005-2007) Sekretaris II TIM KERJA NASIONAL (TIKnas) ICMI Muda Penanggung jawab pembentukan ICMI Muda Se-Indonesia
SYARAT PEMBENTUKAN ICMI MUDADipublikasikan: 11/04/2006 23:44:40
Cara Membuat ICMI MUDA di Daerah Yang pertama ana ingin jelaskan, saat ini telah terbentuk TIM Kerja Nasional (TIKnas) ICMI Muda yang merupakan Badan Pekerja (BP) sekaligus Panitia Pelaksana MUKTAMAR ICMI MUDA I, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2006, di Makassar, adapun kerja dari TiKnas Ini adalah menyiapkan seluruh kebutuhan muktamar termasuk pembentukan ICMI Muda di Seluruh Indonesia dengan pembagian sebagai berikut:
Deklarator Wilayah (Tingkat Propinsi) sama dengan TIKda (Tim Kerja Wilayah)
Deklarator Daerah (Tingkat Kabupaten) sama dengan TIKda (TIM kerja Daerah)
Deklarator KAMPUS (Tingkat Universitas) sama dengan TIKsus (Tim Kerja Khusus)
Deklarator Luar Negeri (Tingkat Internasional) sama dengan TIKlu (Tim kerja Luar Negeri)
Untuk masing-masing Deklarator akan diwakili oleh masing-masing 2 orang sebagai peserta penuh pada saat Muktamar I nantinya, khusus untuk TIKwil 3 orang.Adapun persyarakatan untuk deklarator:
Usia antara 25-45 tahun (kecuali sarjana bisa di bawah 25 tahun)
Membuat pertemuan untuk deklarasi (baiknya diliput media)
Jumlah peserta deklarasi 5-15 orang
Membuat berita acara dan latar belakang deklarasi ICMI Muda
Menyertakan absen peserta
Tidak perlu diketahui Pengurus Daerah ICMI, tapi kalau bisa sebaik diketahui
Paling lambat akhir April 2006 (makin cepat makin baik, karena yang pertama sampai konfirmasi dan suratnya ke TIKnas itu yang diakui)
Untuk informasi lebih lanjut hub (Anwar 081 342 92 5665)

2. Pornografi dan Pornoaksi

UKKI Tolak Pornografi
Oleh yons
Begitulah yel-yel aksi yang dipimpin oleh Faturazi, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang juga aktivis UKKI. Sekitar 300-an massa dari Unit Kegiatan Kerohanian Unsoed (UKKI) mengadakan aksi menolak segala bentuk pornografi (5/3/2006). Mereka bergerak dari depan patung Jenderal Soedirman Unsoed pukul 08.00 WIB menuju alun-alun Purwokerto. Di sepanjang jalan orasi-orasi menolak pornografi dilontarkan. Sesampainya di alun-alun Purwokerto, mereka bergabung dengan berbagai elemen ormas Islam se-Purwokerto yang sepakat menolak pornografi seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyah, Salimah dan beberapa gerakan mahasiswa Islam seperti KAMMI, IMM, dan PMII.
Mensikapi maraknya aksi pornografi itu, Achmad Syamsuri selaku Ketua Umum UKKI menyerukan kepada berbagai pihak untuk menyatukan kekuatan menghancurkan segala bentuk pornografi, diantaranya kepada:
(1) Ketua Pansus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP), Drs Balkan Kaplale (Komisi VIII DPR RI) untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi.(2) Badan Eksekutif untuk :
(a) Menghentikan peredaran media pornografi dan pornoaksi.(b) Menindak tegas pelaku dan pengedar pornografi dan pornoaksi.(c) Bersikap proaktif merespon keluhan dan pengaduan masyarakat.
(3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) :
(a) Menghentikan segala bentuk tayangan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.(b) Mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran masyarakat luas.(c) Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan segera menindaklanjutinya.
(4) Lembaga Sensor Film (LSF)
Agar bersikap tegas dalam melakukan sensor isi tayangan film dan sinetron.(5) Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dll), Organisasi kemahasiswaan (LDK, BEM, KAMMI, HMI, PMII, dan lain sebagainya), pimpinan partai dan LSM agar bersama-sama mendukung Gerakan Nasional Anti Pornografi dan Pornoaksi.(6) Masyarakat, agar:
(a) Kritis, proaktif terhadap tayangan, bacaan yang mengandung unsur pornografi dan pornoakasi dengan cara mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang (KPI, LSF, Stasiun Televisi dsb).
(b) Melindungi keluarga dari pengaruh media pornografi dan pornoaksi.
Aksi tolak pornografi itu berakhir pukul 11.00 WIB dan massa membubarkan diri dengan tertib ke sekretariat masing-masing. (SA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitas Jenderal Soedirman
HR. Bunyamin No. 107 Purwokerto 53122, (0281) 635292, 635293, 635294.
RUU APP, SEBUAH UPAYA MEMERDEKAKAN SASTRADipublikasikan: 10/04/2006 23:04:31
KAMMI.or.id-Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) terus mengundang perdebatan dan reaksi antara yang pro dan kontra. Kaum agamawan, intelektual, dan akademisi yang menjadi pelopor dukungan terhadap pengesahan RUU APP dihadang oleh penolakan dari berbagai elemen seperti artis, aktivis perempuan, seniman, bahkan sastrawan.
Sebagian besar dari mereka yang menolak menganggap bahwa batasan dan rincian pasal tentang batasan pornografi dan pornoaksi dalam RUU itu berpotensi menghambat laku kehidupan masyarakat, khususnya bidang seni, budaya, dan olahraga. Selain itu, batasan yang lentur atau bias tentang pornografi-pornoaksi memungkinkan aparat dan masyarakat bertindak berdasarkan prasangka dan kecurigaan semata. Selain itu, ada yang menganggap bahwa RUU APP dibuat berdasarkan asumsi bahwa kaum perempuan adalah penyebab utama terjadinya kerusakan moral di Indonesia. Pada saat yang sama, RUU itu pun melecehkan kaum laki-laki di Indonesia.
Dalam dunia sastra, sejumlah pasal dalam RUU APP dinilai berpotensi menjadi alat pengekang, bahkan membunuh, kreativitas dan hak berpendapat warga negara yang dilindungi konstitusi. Sebagaimana yang terjadi di Surakarta. Para seniman Surakarta, menganggap bahwa pengesahan RUU APP menjadi undang-undang akan menghidupkan kembali tradisi pemberangusan karya-karya seni oleh pemerintah dengan dalih undang-undang. Benarkah demikian? Sebenarnya tidak. Sastra, seni, budaya, atau apapun namanya, tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari sistem yang ada di masyarakat. Itu berarti bahwa tak ada sastra yang berdiri bebas tanpa batas. Ia akan selalu di batasi dengan norma-norma yang berlaku dan disesuaikan dengan budaya yang ada. Sebagai contoh, banyaknya karya sastra yang di dalamnya ada, bahkan sangat banyak, adegan syur diceritakan secara detail dan vulgar. Celakanya, karya sastra stensilan ini diangkat oleh pengarang perempuan yang mengaku sebagai kaum feminis sekaligus aktivis persaman gender. Padahal, sesungguhnya merekalah yang merupakan bagian dari pelecehan hak-hak wanita.
Hal ini pun telah ditegaskan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono ketika membuka acara Kemah Sastra 2005 di Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (23/4). Ia berharap tema sentral karya sastra Indonesia dapat mengangkat kaum perempuan sebagai subyek dan bukan hanya menjadikan mereka obyek yang dieksploitasi. Banyak ahli sastra yang perempuan dan itu harus didukung terus. Tapi, isi dari karya sastra jangan mengeksploitasi perempuan, terutama dalam hal seks. Harus mengangkat perempuan. Ia juga mengatakan, bukan berarti tema seks sama sekali tidak boleh muncul dalam suatu karya sastra. Namun, lanjutnya, bila sastrawan ingin mengangkat tema tersebut, salah satunya dapat dengan menceritakan bagaimana perempuan itu bisa menghindar dari pelecehan seksual.
Seorang wanita sudah seharusnya marah ketika bagian tertentu dari tubuh mereka dijadikan objek dalam karya sastra. Apakah hal tersebut bukan bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita. Karya sastra merupakan karya yang universal dan dapat memasuki seluruh elemen kehidupan manusia. Jadi, ketika hanya dengan alasan kebebasan berekspresi, apakah sedangkal itu pikiran seniman dan sastrawan kita? Apakah tidak ada hal lain yang lebih pantas untuk diangkat?
Simpul kata, dunia ini begitu luas. RUU APP merupakan sebuah langkah untuk memerdekakan sastra dari kedangkalan kreatifitas dan berpikir. (farhan_albanna)

3. Pendidikan Islam

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka wajar, jika salah satu fokus kritik Gema Pembebasan adalah kepada institusi pendidikan dan sistem yang diberlakukannya.
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan oleh negara melalui institusi tertentu dengan aqidah dan syariat Islam sebagai dasar kurikulumnya. Sehingga segala hal dalam sistem pendidikan yang bertentangan dua hal tersebut, bisa dipastikan akan dihapus atau ditiadakan oleh Negara Islam.
Namun, kebanyakan pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dan dapat dikaitkan dengan banyaknya (isu) pornografi dan pornoaksi, keterbelakangan teknologi yang dimiliki dunia Islam, tingginya masyarakat yang buta huruf dan drop out SD, mahalnya biaya pendidikan, sulitnya mencari dan membuka lapangan kerja, dan lain sebagainya.

4. Penguasaan Lembaga Intra Kampus dan Perguruan Tinggi
Gema Pembebasan (GP) seyogyanya memiliki kebebasan penuh bergerak di intra kampus dan menguasai lembaga intra kampus. Jika terdapat lembaga intra kampus yang dikuasai kader GP, maka haruslah dimanfaatkan seluasnya untuk mahasiswa, dakwah Islam dan GP. Selanjutnya lembaga tersebut kan menjadi lembaga mantel GP.

POIN-POIN PENTING PERGERAKAN MAHASISWA

2006-12-18T11:42:00.000-08:00

Pemberitaan yang dilakukan oleh media tentang sikap teman-teman FPI terhadap Gus Dur jelas sangat membuat kami gerah. Diskriminasi berita yang disampaikan media terhadap FPI, seperti menyudutkan umat Islam umumnya. Media menyebut tindakan yang dilakukan FPI adalah suatu yang anarkis. Sehingga mau tidak mau, ada semacam stigma masyarakat terhadap “orang-orang yang suka demo, berjenggot plus bawa-bawa Islam” adalah kelompok yang fanatik atau Islam Fundamentalis (Meskipun saya tidak setuju dengan pengelompokan Islam seperti Islam Moderat maupun Islam Fundamentalis, karena toh, itu merupakan bagian dari strategi barat menghancurkan Islam. Tetapi, saya tidak bisa menafikan bahwa propaganda-propaganda yang dilakukan oleh barat melalui media yang menjadi kaki tangannya berhasil membuat masyarakat terpengaruh)
Dalam tulisannya yang berjudul Evaluasi Gerakan Mahasiswa 1998, Imam B. Prasodjo mengatakan “.... mahasiswa perlu mengatur strategi baru agar aksi-aksinya tidak menimbulkan antipati publik dan tidak memancing tindak kekerasan baru”. Lalu, Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) itu mengusulkan mahasiswa perlu “banting stir”, menyusun agenda “gerakan tanpa kekerasan” (non-violence action) secara sistematis. Gerakan tanpa kekerasan tersebut bukanlah gerakan yang pasif menghadapi kekuatan superordinat, tetapi sebaliknya menuntut sikap aktif, kreatif bahkan militan (tak mudah menyerah) dalam menuntut terjadinya perubahan mendasar.
Sasaran dari gerakan ini adalah :
1. Menggugah kesadaran (eopscience) pihak superordinat dengan cara mengekspos secara simbolis segala ulah ketidakjujuran, arogansi dan kesewenang-wenangan, sambil tetap konsisten menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan ataupun provokasi yang diterima.
2. Memberi dukungan kepada setiap elemen dalam kekuasaan yang memiliki potensi untuk berpihak pada rasa keadilan (sense of justice), ataupun elemen yang dapat mendorong terjadinya perubahan ke arah yang positif.
harus diakui pemikiran gerakan mahasiswa saat ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan banyaknya evaluasi yang didapat dari gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Oleh karena itu, bisa jadi, gerakan tanpa kekerasan yang diterapkan di KAMDA Bandung lebih efektif dan efisien dalam menyuarakan suaranya. Terkait dengan itu Paul Schumaker menyebutkan beberapa tolak ukur keberhasilan atau kegagalan gerakan mahasiswa :
1. Respons akses (access responsiveness), yakni kesetiaan pihak sasaran mendengar tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan gerakan.
2. Responsi agenda (agenda responsiveness), yakni kesediaan pihak sasaran menempatkan tuntutan gerakan menjadi agenda politiknya.
3. Respon kebijakan (policy responsiveness), yakni kesetiaan pihak sasaran mengadopsi tuntutan gerakan menjadi kebijakan barunya.
4. Respons output (output responsiveness), yakni seberapa jauh kebijakan yang dilaksanakan meredakan ketidakpuasan anggota gerakan protes.

KOMUNIKASI MEMBANGUN KEBERSAMAAN

2006-10-22T11:02:00.000-07:00

Oleh:
Bob Syahrial Ghozali

Komunikasi adalah sarana yang penting sekali ketika kita membangun hubungan dengan orang. Ketika kita ingin membangun sukses bersama, maka komunikasi menjadi unsur yang sangat vital. Kamunikasi sebagai simpul hubungan antar orang, kelompok dan lembaga. Komponen Penting Komunikasi,
antara lain:
- Ide yang akan disampaikan.
- Penyampai (komunikator)
- Media penyampaian
- Penerima (komunikan)
- Persepsi
- Umpan balik
- Gangguan lingkungan

Faktor Penting untuk Sukses Komunikasi
Sukses tidaknya sebuah komunikasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal penting, yaitu:
- Kejelasan ide yang ingin disampaikan.
- Kesamaan persepsi sang penyampai dengan ide yang harus disampaikan.
- Tidak adanya distorsi oleh penyampai dalam proses komunikasi.
- Menggunakan saluran komunikasi yang tepat.
- Kondisi yang baik pada alat indera penerima pesan.

Urgensi Komunikasi Non Verbal
- Untuk memberikan menekankan.
- Untuk melengkapi (complement)
- Untuk menunjukan kontradiksi
- Untuk mengatur (memvisualkan)
- Untuk mengulangi
- Untuk menggantikan

Mendengar Vs Mendengarkan
Mendengarkan proses aktif menerima rangsangan (stimulus) telinga. Mendengarkan adalah ketrampilan yang sangat penting, tetapi umumnya kita memiliki ketrampilan mendengar yang buruk. Mendengar adalah mendengarkan apa yang sampai dalam telinga (pasif). Ketrampilan mendengarkan dalam komunikasi termasuk menempati porsi yang besar dalam komunikasi.

Hambatan-hambatan Mendengar
- Sibuk dengan diri sendiri
- Sibuk dengan masalah-masalah eksternal
- Asimilasi (kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri)
- Faktor kawan atau lawan
- Mendengar yang diharapkan (hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengar apa yang dikatakan melainkan mendengarkan apa yang kita harapkan).

Akibat-Akibat dari Komunikasi yang Gagal
Kita harus dapat mengelola komunikasi dengan baik, karena komunikasi yang gagal secara luas dapat menyebabkan hal berikut, yaitu:
- Kesalahfahaman
- Kebingungan
- Kesalahan-kesalahan
- Kecelakaan-kecelakaan
- Frustasi
- Moral Rendah
- Kekurangan motivasi
- Produktivitas rendah/mutu rendah
- Kegelisahan/kerusuhan/pergolakan
- Pemogokan-pemogokan
- Pengaduan-pengaduan
- Ketidakpuasan
- Kerjasama jelek
- Banyak karyawan yang meninggalkan pekerjaan.

Kondisi Penghambat Komunikasi Kenapakah komunikasi gagal, karena adanya beberapa faktor penghambat dalam komunikasi. Beberapa faktor penghambat dalam komunikasi adalah :
- Pandangan yang kaku
- Hambatan emosional penerima dan pemberi (marah, buruk sangka,
- Kemarahan
- Kharisma: sungkan memberi pendapat berbeda
- Pengalaman masa lalu( image yang lain = kasus saya terima tlp nama iwan, banyak iwan)
- Niat tersembunyi: tidak jelas, sehingga penerima menjadi menyangka.
- Kurang mampu berbicara dengan jelas, bahkan gugup, tata bahasa kacau, banyak dari pada
- Kecenderungan menyamakan ratakan
- Lingkungan fisik (pintu berbunyi, lokasi pembicara tidak strategis, dll)
- Pikiran ngelantur
- Cepat merasa diserang/ sefensiveness
- Hubungan antara kedua belah pihak tidak harmonis
- Status: Bapak-anak, kaya dan miskin

Kiat pengendalian Gema Pembebasan di Jawa Timur
Berikut ini adalah kiat pengendalian GEMA Pembebasan se-Jawa Timur. Ini adalah konsep dasar untuk memapankan pengendalian pengurus wilayah kepada pengurus daerah GEMA Pembebasan di Jawa Timur. Kiat tersebut antara lain:
1. Pandataan data terkait Pengurus Daerah (PD) GEMA Pembebasan. Pendataan terkait dengan:
- Data keanggotaan (nama lengkap, alamat, nomer telepon dan HP, e-mail, jabatan di daerah dan lain sebagainya)
- Data terkait perkembangan organisasi (program kerja, jumlah anggota, penguasaan organisasi intra kampus oleh kader-kader GEMA Pembebasan, dan lain sebagainya)
2. Pertemuan rutin PD GEMA Pembebasan dengan PW GEMA Pembebasan setiap 3 bulan sekali.
Pertemuan 3 bulan sekali dimaksudkan untuk:
- Pembahasan renstra.
- Pembahasan aplikasi teknis renstra.
- Pelaporan hasil pelaksanaan renstra.
- Evaluasi
Hal-hal global yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tersebut, antara lain:
- Sistem Pembinaan dan pengkaderan.
- Sistem opini
- Sistem jaringan serta sistem organisasi yang ideal dan kuat.
3. Sistem koordinasi yang jelas antara PD dengan PW GEMA Pembebasan.

MEMBENTUK GEMA PEMBEBASAN YANG CERDAS, KUAT, DAN MAMPU MENJAWAB PERSOALAN UMAT

2006-10-05T11:11:00.000-07:00

Oleh: Bob Syahrial Ghozali*

Mungkin ada yang bilang terasa janggal ketika dalam tulisan ini dibicarakan masalah revolusi, apalagi di tengah arus demokrasi Indonesia yang mulai stabil. Diamond, Linz, dan Lipset menyebutkan bahwa suatu pemerintahan disebut demokratis apabila memiliki tiga komponen. Pertama, kompetisi antar kelompok tidak berdasarkan kekerasan atau tidak menggunakan kekerasan atau kekuatan. Kedua, partisipasi penuh dari warga negara dewasa dalam pemilihan umum untuk menempatkan diri pada jabatan-jabatan politik. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dimarjinalkan dalam proses pengangkatan maupun pemilihan tersebut. Ketiga, kebebasan warga dan kebebasan politik. Dari yang dikatakan Diamond dkk, maka saya melihat demokrasi di Indonesia mulai stabil, walaupun memang masih terjadi penyimpangan di beberapa sisi. Tetapi, pemilu 2004 menjadi sebuah fenomenal, ketika rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya.
Dalam bukunya berjudul Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa, Samuel Huntington menjelaskan bahwa revolusi di berbagai negara berkembang sangat tergantung atas beberapa hal berikut.
1. Seberapa jauh kelompok-kelompok kelas menengah perkotaan, intelektual, professional, dan kaum borjuis terasing dari sistem yang ada.
2. Sejauh mana kaum tani pedesaan tersingkir dari sistem yang berlaku.
3. Sejauh mana kelompok-kelompok kelas menengah perkotaan dan kaum tani pedesaan bersatu tidak hanya untuk bertempur melawan “musuh yang sama”, tetapi juga bertempur melawan faktor penyebab yang sama. Faktor penyebab ini biasanya adalah nasionalisme.

Kebebasan yang diberikan oleh demokrasi memang memberikan angin segar bagi kelompok-kelompok para pengusung revolusi. Dengan mendirikan partai politik, maka aspirasi dapat tersampaikan. Kelompok-kelompok para pengusung revolusi atau disebut dengan revolusioner biasanya terdiri dari 3 kelompok, yaitu:
1. Organisasi kaum proletariat (buruh tani dan orang-orang awam)
2. Buruh industri.
3. Intelegensia kelas menengah

Dan, Gema Pembebasan masuk pada kelompok yang ketiga.
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Gema Pembebasan muncullah berbagai gagasan pergerakan mahasiswa. Salah satu yang pantas untuk ditindaklanjuti adalah gagasan tentang revolusi terhadap kelas intelektual di Indonesia. Agaknya gagasan revolusi terhadap kelas intelektual di Indonesia tidak terlampau mustahil untuk dilaksanakan daripada gagasan revolusi sistemik yang pernah digaungkan oleh Gema Pembebasan. Gagasan ini sangat mungkin meledak jika semua komunitas Gema Pembebasan di seluruh Indonesia serius melakukannya. Secara infrastruktur dan suprastruktur pun komunitas tidak terlalu kesulitan untuk melakukannya daripada harus melakukan revolusi sistemik pada tingkat praktis. Evaluasi kita selama ini terhadap program revolusi sistemik bahwa gagasan tersebut barulah sampai pada tahap diskusi dan perjuangan memperebutkan opini semata. Saya pribadi berpendapat, sayangnya di tingkat perebutan opini itu pun kita belum berhasil dan memungkinkan tiba-tiba kita beralih isu. Perebutan opini tetap akan kita lakukan, namun dipandang perlu adanya revolusi intelektual sebagai bagian dari perebutan simpati masyarakat dan pendayagunaan potensi kekuatan strategis masyarakat. Karena individu dan instansi -sebagai bagian dari kelas intelektual- tersebut akan menjadi guru bagi masyarakat kita nantinya. Kita harus berfikir bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, Gema Pembebasan harus ikut peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil, sejahtera, dan lebih baik dari sebelumnya untuk menyongsong tegaknya syariat Islam dan institusi yang melindunginya.
Revolusi terhadap kelas intelektual di Indonesia sudah cukup mendesak untuk dilakukan. Revolusi semacam ini memang bersifat terbatas. Karena bersifat terbatas, ia tentu lebih mudah untuk dilakukan oleh komunitas terbatas semacam Gema Pembebasan. Dan ini hendaknya dipandang sebagai bagian dari sebuah tahapan perubahan radikal dan menyeluruh atas tatanan yang sedang berlaku.
Gagasan ini dipicu oleh kecaman Awalil Rizki—salah satu pembicara di LK-3 HMI MPO—terhadap kelas intelektual di Indonesia. Ditengarai bahwa kelas intelektual di Indonesia banyak yang menunjukkan karakter sales ketimbang karakter pejuang. Bersembunyi di balik mantel ilmiah, mereka banyak yang menjual jasanya untuk pihak pemesan meskipun mereka harus mengorbankan hati nurani dan keperihan penderitaan rakyat. “Sudah hampir tidak ada intelektual dengan karakter kuat semacam Hatta ataupun Sudjatmoko,” kata Awalil.
Di sinilah muncul gagasan perlunya revolusi terhadap kelas intelektual sales tersebut. Kelas intelektual sales tidak lahir dari ruang hampa. Mereka lahir dari lembaga-lembaga ilmiah dengan visi dan karakter sales semacam itu. Salah satu karakter dasar seorang sales adalah bertujuan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan menjual produk sebanyak-banyaknya. Apakah dengan metode bujuk rayu atau bohong-bohongan. Mudah-mudahan saja, kelas intelektual yang kita bicarakan ini belum mengadopsi karakter sales yang lainnya: target volume penjualan.
Bagaimana kita merevolusi mereka? Mereka ada di universitas-universitas yang kita belajar di sana. Mereka adalah penguasa-penguasa universitas kita. Mereka adalah dosen-dosen kita yang setiap saat bertemu di ruang kuliah. Mereka adalah teman-teman sekelas kita yang cerdas dan kutu buku. Mereka adalah teman satu kos kita yang kaya dan kritis. Bahkan mungkin mereka adalah rekan satu organisasi dengan kita yang mobile dalam bergerak dan bersemangat sekali dalam berdiskusi. Kita pasti berbenturan dengan dua pandangan dunia dan misi kehidupan yang berbeda. Kita tidak perlu menghindar dari perbenturan itu. Namun, arahkan kelebihan dan minatnya agar sesuai dengan syariat Islam, sebutkan potensinya untuk kebangkitan umat, dan tawarkan harakah Islam yang kan membebaskan umat.
Sepatutnya kita membicarakan isu revolusi terbatas (limited revolution) ini dan disampaikan dalam pertemuan Gema Pembebasan dengan level yang lebih luas. Biar sekalian kita membuat gegeran baru di jagat ilmiah Indonesia. Jagat ilmiah Indonesia perlu digegerkan, biar rakyat tahu mana ahli ilmu yang menolong mereka dan mana ahli ilmu yang memangsa mereka.
Kita tidak perlu meniru-niru JIMM yang hanya memproduksi wacana. Kita sudah jenuh dengan tumpukan makalah-makalah yang bagus, tetapi sulit dilaksanakan. Gus Dur pernah nyeletuk di sebuah seminar, “Di Indonesia, jika makalah-makalah seminar dikumpulkan, pasti berton-ton.” Sekarang masalahnya sudah jelas, maka programnya penting untuk disusun secara sistematis. Misalnya, kapan mematangkan konsep dan isu. Kapan menggulirkan isu dengan momentum yang tepat. Kapan mengeskalasi isu, dan kapan memenangkan opini.
Isu atau opini tidak hanya bisa dimunculkan melalui aksi massa. Perlu juga adanya ide pembukuan antologi 'intelektual' sebagai saksi sejarah. Karena ketika keberadaan suatu makhluk yang berjasa besar dalam sejarah kadang membutuhkan karya besar yang bernama tulisan dan buku. Kehilangan massa atau tidak mendapatkan simpati atas kerja keras Gema Pembebasan bisa jadi suatu saat akan terjadi. Maka, gegenitan itulah yang (mungkin) dirasa cukup untuk bisa menarik simpati massanya kedalam lingkar gerakan. Kalaupun menjadi nyata di kemudian hari Gema Pembebasan tidak mampu menarik kembali massanya, minimal Gema Pembebasan mampu menggunakan kegenitannya kedalam wadah ruang-ruang publik media dengan memasarkan ide-ide intelektualnya. Namun menurut saya, itupun belum cukup untuk menawarkan Gema Pembebasan ke hadapan publik, apalagi dengan kegenitannya itu. Karena ternyata masyarakat tidak hanya butuh kata-kata sakti bernama intelektual, tapi juga amal sakti berupa kepedulian dan kepekaan sosial. Benar atau tidak, masyarakat kita sudah jenuh dengan omong kosong yang bikin gerah dan lelah.
Kembali ke pokok masalah, jika sepakat dengan gagasan revolusi terbatas ini, maka yang menjadi catatan penting adalah bahwa kita perlu membuat satu desain matriks tentang kapasitas organisasi kita. Karena semuanya tergantung dengan capacity building. Cara-cara yang bisa dilakukan melalui tahapan:

1. Menggali akar masalah pengkaderan kita.
Mahasiswa adalah bagian integral dari masyarakat yang diharapkan menjadi ujung tombak perjuangan Islam. Mahasiswa sebagai agent of social change diharapkan memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap lingkungan sosial masyarakat terkhusus dalam komunitas masyarakat kampus. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan memiliki peran yang maksimal dalam proses transformasi menuju tatanan masyarakat Islam dengan menjadikan Islam ideologi (mabda’) sebagai azas pergerakannya. Aplikasi perubahan yang diharapkan adalah terwujudnya suatu perubahan paradigmatik pola berfikir (tafkir), perasaan (masya’ir) dan sistem (‘adzima al-mujtama) ke arah yang lebih islami di bawah ridha Allah Swt.
Menyadari substansi mahasiswa Islam yang sangat dominan, diperlukan usaha secara sadar dan terus menerus dalam menyiapkan kader-kader atau aktivis mahasiswa dalam suatu sistem perkaderan yang terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan terbentuknya kader atau aktivis mahasiswa yang memiliki kompetensi intelektual dan spiritual (syakhsiyah islamiyah) yang handal serta memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan yang visioner.
Ditinjau dari struktur sosial kemasyarakatan, mahasiswa dan kampus merupakan satu kesatuan sistem yang mempunyai peranan penting dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, sedangkan dari potensi manusiawi, mahasiswa merupakan kelompok manusia yang mempunyai taraf berfikir di atas rata-rata sehingga posisinya sangat strategis dalam mengambil peran yang menentukan keadaan masyarakat di masa depan.
Perubahan masyarakat ke arah Islam terjadi apabila pemikiran Islam telah tertanam di masyarakat. Oleh karena itu tertanamnya pemikiran Islam di dalam kampus melalui dakwah Islam diharapkan mampu menyebar secara efektif di tengah-tengah masyarakat.
Gema Pembebasan sebagai bagian dari umat Islam berkepentingan agar proses islamisasi dapat berlangsung terus. Secara konseptual Gema Pembebasan berperan serta dalam membangun kebersamaan dalam tubuh umat Islam guna memperbesar dan mengencangkan gerak dakwah. Memperbesar gerak dakwah berarti Gema Pembebasan sebagai eksponen umat tampil melengkapi khazanah eksponen yang sudah ada dan turut menyuarakan aspirasi Islam. Mengembangkan gerak berarti Gema Pembebasan dalam kebersamaan itu bahu membahu dalam eksponen dakwah lain bekerja menyuarakan aspirasi Islam.
Kaderisasi merupakan proses pencetakan makhluk yang dinamai manusia menjadi manusia yang berfungsi di muka bumi. Jadi kalau tujuan kaderisasi hanya untuk memperbanyak massa sehingga sebuah pergerakan bisa menguasai suatu wilayah, betapa tidak relevannya eksistensi pergerakan tersebut di muka bumi. Yang perlu ditekankan sekarang adalah bahwa sebuah pergerakan berlabel Islam itu tanggung jawabnya besar. karena ideologi yang diusung tidaklah ringan. Oleh karena itu, proses ideologisasi yang dialami oleh para kadernya harus tuntas. Tauhid harus benar-benar dijadikan landasan setiap aksi yang dilancarkan.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap Din, termasuk Islam, butuh kekuasaan agar bisa tertegak di muka bumi. Tapi penguasaan yang berusaha dilakukan oleh beberapa kalangan yang wajahnya berbeda tapi memiliki satu tujuan yang sama tidak boleh melanggar etika perjuangan yang digariskan oleh para pendahulunya. Kalau suatu saat Gema Pembebasan bisa menguasai kampus UM misalnya, jangan lupa bagi-bagi lahan dengan pergerakan yang lain! Proses pencetakan manusia-manusia kampus yang berideologi Islam bisa dilakukan bersama-sama. Ini realistis asalkan sebelumnya masing-masing lembaga sadar dan memahami ideologi Islam yang mereka perjuangkan itu seperti apa. Ada satu standard baku yang harus dijadikan pegangan. Kerjasama ini perlu dilakukan agar masing-masing lembaga tidak menjadi raksasa-raksasa berkaki lempung yang saling menjatuhkan, walaupun tanpa dijatuhkan pun niscaya akan jatuh sendiri.

2. Membuat logic frame sebagai panduan aktivitas kita.
Berikut ini adalah logic frame yang dapat digunakan oleh Gema Pembebasan.
Prinsip Dasar Berhukum dengan hukum Allah itu hukumnya wajib. Dan menyelenggarakan negara dengan dengan sistem Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah juga wajib. Dan hak untuk menentukan hukum dan undang-undang adalah kewenangan Allah SWT semata, bukan kewenangan manusia. Tidak ada yang menentang doktrin ini dari kalangan aktifs dakwah. Semua sepakat akan hal itu. Masyarakat yang Tidak Ideal Tinggal masalahnya adalah kondisi realitas umat Islam yang berada di dalam penjara dan penjajahan musuh. Kondisi ini nyaris memustahilkan umat Islam untuk memiliki negara sendiri dan tentunya pemerintahan sendiri dengan berdasarkan Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah.
Ini adalah kondisi yang teramat tidak ideal akibat hilangnya Khilafah Islam di muka bumi. Dan upaya mengembalikan Khilafah adalah hal yang mutlak. Mengingat umat Islam hidup selalu dalam kekuasaan orang kafir. Tiga Pilihan Untuk Umat Maka umat Islam dihadapkan kepada tiga pilihan. Pertama segera membangun Khilafah. Kedua menerima apa yang terjadi dengan pasrah diatur-atur oleh penguasa jahiliyah. Ketiga, melakukan upaya membangun Khilafah sambil berusaha terus menegakkan syariat Islam meski di bawah tekanan.
- Membangun Khilafah secara langsung
Ada orang yang memilih sesuatu yang ideal seperti yang pertama. Cita-citanya mulia sekali yaitu ingin membangun Khilafah. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan ide ini.
Hanya saja kenyataan di lapangan telah membuat kita tahu bahwa membangun Khilafah itu tidak bisa diukur dengan usia seseorang. Sebab jangankan Khilafah, sekedar sebuah kampus, kabupaten atau propinsi kecil yang bersyariat Islam saja masih belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu mereka tetap makan hati diinjak-injak oleh musuh dalam kehidupannya. Dan juga harus rela diatur dengan hukum bukan Islam. Dan umat Islam kemungkinan harus menunggu puluhan tahun untuk terwujudnya hal itu.
Harus ada upaya lain dari sebuah pergerakan Islam yang tidak hanya berupa perebutan opini di kampus dan masyarakat. Namun, usaha nyata untuk menegakkan Khilafah Islam.
- Pasrah Saja
Di sisi lain, ada umat Islam yang diam pasrah tidak berbuat apa-apa karena dalam benaknya mendirikan Khilafah itu mustahil. Maka mereka pun merasa sudah cukup mejadi orang Islam secara ritual ubudiyah dan membiarkan hukum yang berlaku di negerinya diatur oleh hukum bukan Islam.
Kelompok ini memang sejak awal tidak punya niat sedikit pun untuk membangunnya, bahkan banyak juga yang sudah sampai kepada penentangan.
- Berusaha dan bekerja secara realistis
Tinggal posisi yang ketiga. Mereka punya keinginan ideal untuk mendirikan Khilafah, tetapi sembari menuju ke arah sana dengan membina, mengkader, menyusun kekuatan, membangun struktur jaringan umat dan seterusnya, mereka juga mulai mengadakan proyek dan prototipe Khilafah meski dalam skala yang masih kecil.
Sebab kemenangan dari Allah SWT harus dibuktikan dengan kerja keras dan memperbanyak kader dan simpatisan. Bahwa ada kader dan simpatisan yang belum ideal dan masih ada cacat dan cela di sana sini, memang itu bagian dari proses islamisasi mereka.
Sebab kader dan simpatisan tidak bisa tiba-tiba turun dari langit dan muncul begitu saja. Mereka harus diprogram, disiapkan, diasuh, dibina, diarahkan, dimotivasi dan diberikan pelajaran dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Semakin besar jumlah kader, maka semakin kuat pondasi Khilafah. Mereka ini akan melakukan penetrasi kepada kekuatan non Islam di setiap tempat, di dunia kerja, di lembaga pendidikan, di eksekutif mahasiswa, legislatif mahasiswa, dan lain sebagainya.

3. Mendesain manajemen perencanaan organisasi yang baik dan sistematis.
Jelasnya kita tidak ingin mendapatkan pengalaman yang sama seperti halnya HMI. Terlebih pada masa pasca reformasi, HMI seakan kehilangan arah geraknya sehingga banyak sekali tempat-tempat basis massa di universitas-universitas bergengsi segera bisa direbut dengan mudah oleh teman-teman kita dari kalangan KAMMI. Sebagaimana terlihat di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain sebagainya, bisa dengan mudah dikuasai oleh mereka dengan sangat mudah dan cepat. Adik kecil itu telah membuat kakaknya iri. Adik kecil yang baru lahir belum sampai pada hitungan sepuluh tahun ini dan jauh sangat muda dibanding HMI. Menyadari pengalaman ini, saya rasa Gema Pembebasan harus segera membuat arah gerakan dan strategi menyerang semua basis-basis dan universitas yang saat ini belum diduduki Gema Pembebasan. Selama ini, di forum-forum pelatihan seperti TP 1, TP 2, dan lain sebagainya belum sama sekali disentuhkan pada pelatihan penajaman strategi kader dalam merebut “wilayah kekuasaan”. Karena itu saya rasa ini harus segera kita rumuskan menjadi salah satu pedoman dengan nama “pedoman ekspansi”. Semuanya harus dijiwai betul oleh kader agar semakin agresif dan militan!
Bukti sebuah kampus “dikuasai” oleh sebuah organisasi adalah dengan dikuasainya lembaga intra kampusnya. Itulah mengapa BEM UI atau BEM Jabotabek setiap kali aksi selalu identik dengan aksi KAMMI, terbukti dengan akhwatnya yang mayoritas “jilbaber” dan gerakannya. Sekarang mari kita bertanya, sudah berapa kampuskah yang berhasil “diduduki” Gema Pembebasan?
Di sinilah kita mesti jujur, jangan sampai kita hanyalah kumpulan dari para pecundang yang selalu berkhayal menang. Agar tidak selalu begitu, kita harus punya keberanian “menguliti” diri agar Gema Pembebasan tidak kehilangan relevansinya dan termarjinalkan atau tergusur dari peta gerakan mahasiswa. Naudzubillah!

4. Melakukan aktivitas nyata.
Kekhawatiran saya, setiap generasi Gema Pembebasan tidak mampu membaca dirinya, sehingga yang muncul adalah tindakan reaktif dan tidak terarah, ujung-ujungnya setiap generasi hanya mengulang aktivitas yang sudah pernah dilakukan. Alhasil diskursus intelectual meeting (IM) perlu mengagendakan pembicaraan konsepsional tentang desain matriks Gema Pembebasan ini. Dengan beragam latar belakang, forum IM akan mampu menjembatani kegelisahan setiap kader di seluruh Indonesia.
Hal ini dilakukan karena pada dasarnya organisasi itu dinamis artinya ada pergerakan yang progress, bukan stagnan atau mundur ke belakang, minimal dengan mengagendakan desain matriks ini Gema Pembebasan ke depan mampu mewariskan infrastuktur yang baru dan inovatif.
Konsepnya sederhana, ada masukan dari setiap daerah atau wilayah untuk menggagas manajemen perencanaan Gema Pembebasan selama dua atau tiga periode. Ini bukan GBHO yang dulu pernah ada tetapi lebih kepada konteks manajerial kelembagaan dan mungkin hasilnya nanti include dengan Program Kerja Nasional (PKN).
Panitia kongres atau konferensi atau lokakarya hendaknya menghadirkan fasilitator atau alumni yang memiliki gagasan konsepsional tentang analisis kelembagaan, saya kira tidak sulit. Kalau nanti di forum IM kita terjebak kedalam perdebatan tentang wacana apa yang baik untuk Gema Pembebasan itu akan memakan waktu yang panjang dan hasilnya saya pikir kurang strategis.
Demikian tulisan ini. Sebagai penutup, Gema Pembebasan sebagai sebuah pergerakan mahasiswa yang akan membebaskan umat dari jaman kejahiliyahan menuju jaman kecemerlangan Islam, hendaknya mencoba merenungkan dua kredo berikut.
- Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Kami adalah seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, prajurit yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya dan banyak teman, percaya diri yang tinggi, dan semangat yang berkobar tinggi.
- Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satupun yang bisa memaksa kami bertindak, kecuali dengan pertimbangan dan pendapat syariat Islam. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.

Kalaupun GEMA Pembebasan di masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangannya begitu lemah dan kecil pengaruhnya, maka saat ini alangkah lebih baiknya kita coba memformat GEMA Pembebasan sebagai organisasi yang mungil, nyaman, dan indah- yang siapapun akan tertarik untuk berjalan dan tinggal bersamanya. Sehingga organisasi ini bisa survive dalam menjalani kehidupan.
Semoga bermanfaat untuk kejayaan Islam, kemajuan pergerakan mahasiswa Islam dan kekuatan GEMA Pembebasan dalam membebaskan umat Islam. Amiin.
Saatnya bangkit!

[Disarikan dari berbagai sumber]

* Ketua Divisi Riset Strategi Gerakan dan Hubungan Eksternal
GEMA Pembebasan Komisariat Universitas Negeri Malang
Periode 2006

Politik Mahasiswa; Dari Asumsi Hingga Aksi (Mempertegas Kiprah Mahasiswa Dalam Pentas Politik)

2006-08-02T11:55:00.000-07:00

Oleh : Erwin Supriatna*

Politik dalam paradigma mahasiswa sudah tidak asing lagi. Bahkan politik telah menjadi mind set dan flatform perjuangan mahasiswa. Lebih ekstrim, politik telah menjadi tujuan yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Maka tidaklah heran bila muncul istilah “politik mahasiswa”. Walaupun memang tak dapat dinafikan bahwa sebagian mahasiswa menganggap politik sesuatu yang di luar koridor kemahasiswaan. Anggapan inilah sesungguhnya yang menjadikan mahasiswa –sebagai elit pemuda- tampak terlihat buram, karena terpuruk dalam menghadapi buasnya keadaan. Globalisasi sebagai fenomenologi telah menjadi paradigma baru di benak mahasiswa. Mereka lebih terjebak dalam “urusannya” sendiri.
Namun tulisan ini ingin lebih membedah arah gerak mahasiswa yang telah berkiprah dalam ranah politik, yang terhanyut dalam arus gerakan mahasiswa yang semakin menggejala dalam melakukan perubahan.

Sebuah Analisis
Agar lebih argumentatif, maka penulis mencoba untuk meninjaunya dari tiga sudut pandang; historis, empirik, dan normatif. Pertama, dalam ranah historis. Sesungguhnya akan kita dapati bahwa arah gerak mahasiswa hanya menampilkan peninggalan monumen yang tidak terlalu berarti. Tahun 1908, 1928,1945, 1966, 1974, 1998, adalah contoh catatan kecil yang menorehkan peran dan posisi mahasiswa di dalamnya. Dapat dipahami bahwa gerakan politik mahasiswa terbelenggu dengan slogan, serta simbol-simbol yang menggoreskan ketidak-artiannya dari apa yang telah dilakukan mahasiswa.
Perubahan adalah sesuatu yang sebenarnya normal dan suatu keniscayaan dalam gerak roda sejarah. Tidak ada suatupun yang tetap di dunia ini yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Filsuf Yunani kuno Heraclitus, mengungkapkan semua makhluk senantiasa mengalir, terus menerus berubah, terus menerus tercipta dan lenyap.
Namun, kadangkala mahasiswa memandang perubahan dalam pentas politik sebagai suatu hal yang harus dihindari. Mengapa? Mitos mencoba menjelaskan bahwa perubahan merupakan penyimpangan dari keteraturan, dan kebiasaan. Sehingga perubahan akan merusak tatanan yang sudah ada. Mitos lain beranggapan bahwa ada keadaan traumatis yang akan muncul ketika terjadi perubahan. Sikap-sikap destruktif yang kadang kala mengikuti perubahan terutama bagi penerima perubahan (HR. Lauer, 1993). Sehingga perubahan adalah sesuatu hal yang negatif.
Dalam sejarah panjang mahasiswa di negeri ini terlihat dengan jelas bahwa ada paradigma baru tentang politik dan perubahan yang menjadi simpang siur dan mempunyai makna ambigu. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari mitos di atas yang cukup berkembang di benak para “politisi mahasiswa”. Padahal paradigma politik dan perubahan akan sangat tergambar ketika dipahami bahwa realitas sosial -social reality- bukan hanya untuk dipahami tetapi juga untuk dikendalikan. Termasuk kepedulian mahasiswa terhadap realitas struktural -structural reality- dan kultural masyarakat -cultural reality-.
Hal ini bisa jadi merupakan ukuran over estimate terhadap kiprah mahasiswa dalam pentas politik. Kebanggaan filosofis mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial (social control), kekuatan moral (moral force), cadangan potensial (iron stock), dan ukuran-ukuran romantisme lain, semakin membuktikan ketidakjelasan arah gerak mahasiswa. Alasannya karena slogan romantis tersebut tidak pernah menemui realitasnya secara benar!
Maka dari sini patutlah dipertanyakan, sebenarnya ada apa dengan gerakan mahasiswa? Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertegas kembali muatan filosofis politik mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan, pemuda seperti Einstein berusia 26 tahun ketika menemukan teori relativitas, sama halnya dengan Karl Marx yang mulai produktif membuat tulisan yang sangat Ideologis sebelum berusia 30 tahun (RH. Lauer, 1993). So, dimanakah peran mahasiswa sebagai bagian dari intelektual muda di abad sekarang ini?
Kedua, dalam tinjauan Empirik. Saat ini kita dihadapkan pada perkembangan budaya modern yang demikian cepat. Perubahan sosial yang terjadi dipicu oleh kemajuan instrumen ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama pada teknologi imformasi, komunikasi, dan transportasi. Saat ini kita pun dihadapkan pada perkembangan ketegangan kehidupan berpolitik yang membuat wajah perpolitikan negeri ini semakin memanas. Dalam skala global, ini bisa kita namakan sebagai gejala over heating yang menimpa peradaban. Tetapi sangat membanggakan, ketika mahasiswa memilih untuk berada pada garda publik yang dinamis.
Telah marak pergerakan mahasiswa pada era reformasi ini. Walaupun tidak dapat dipungkiri gerakan tersebut masih terkotak-kotak menurut baju mereka masing-masing. Ada menggunakan lembaga formal mahasiswa seperti Senat Mahasiswa (SEMA) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), adapula yang memakai lembaga formal ekstra seperti HMI, IMM, GMNI, KAMMI, Gema Pembebasan, dan sejenisnya. Namun ternyata muncul pula gerakan mahasiswa yang tidak mengatasnamakan lembaga formal tertentu. Setidaknya ada dua pandangan mahasiswa terhadap peranannya dalam pentas politik, yaitu: (1) mengikuti arus besar yang ada (2) menunjukan idealisme mahasiswa yang berbeda.
Pilihan pertama nampaknya selalu menjebak –kalau tidak dikatakan pilihan- aktivis gerakan mahasiswa. Namun benarkah pilihan pertama merupakan pilihan alternatif, atau pilihan kedua yang biasanya lolos dari pilihan? Charles Darwin mengatakan “it is strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the ones most responsive to change”. Hanya saja hipotesis Darwin tersebut ditujukan kepada makhluk bernama hewan dan memang itu terbukti. Maka sangat prihatin ketika pilihan pertama menjadi pilihan mahasiswa sebagai elit pemuda dewasa ini.
Gerakan mahasiswa yang pada awalnya berkomitmen untuk menunjukan idealismenya dalam pentas politik, seringkali menjadi pragmatis dan terjebak dengan keadaan karena kekaburan metode dan juga jiwa perjuangan mahasiswa yang hanya bermuara pada kepentingan sesaat. Sejatinya, revisi dan reposisi gerakan mahasiswa akan sangat menentukan potret negeri ini ke depan, bahkan potret peradaban.
Ketiga, secara Normatif. Banyak harapan masyarakat yang bertumpu pada mahasiswa. Dengan melihat harapan tersebut dan potensi yang dimilikinya, mahasiswa sebagai agent of change bukanlah sesuatu yang utopis. Mahasiswa adalah manusia dan potensi tiap manusia adalah sama. Hanya posisi dan peran saja yang kebetulan berbeda. Sehingga pandangan yang berlebihan terhadap mahasiswa merupakan pandangan yang memang harus dibuktikan dengan penuh kehormatan. Tidak menjadi angan, bahkan cemoohan yang menyandarkan kepada posisi mahasiswa tadi.

Pemecahan Masalah
Dengan menganalisis kiprah dan peran mahasiswa dari aspek historis dan empirik yang paradoks dengan aspek normatif, mengesankan ada something wrong di balik fenomena tersebut.
Menurut pengamatan Hamid Basyaib, gerakan politik mahasiswa hanya menggugat isu sektoral yang hanya menghasilkan pemecahan yang tak bernilai! Padahal seharusnya menjadikan permasalahan utama menjadi burning issue yang diperjuangkan. Hal lain yang sering muncul adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan mana yang seharusnya dikedepankan. Tak jarang hal ini mengakibatkan perjuangan mahasiswa yang bergerak sendiri-sendiri, tidak adanya kesamaan gerak.
Maka tidak bisa ditawar-tawar lagi mahasiswa dalam konteks perjuangan politik haruslah memiliki konsepsi pemikiran (thought) yang jelas dan tegas, kemudian harus mendefinisikan metode (method) penerapan pemikirannya, bahkan mampu menjelaskan langkah-langkah yang cerdas dalam menjelaskan upaya meraih tujuan dalam konsepsi pemikirannya. Mahasiswa tersebut haruslah orang-orang yang tersadarkan, bukan hanya modal semangat dan keinginan emosional yang melandasi perjuangan politiknya, sehingga ikatan yang mereka bangun adalah ikatan yang mendasar, bukan hanya slogan dan perasaan emosional-temporal.
Sehingga dengan demikian harapan atas politik mahasiswa -mulai asumsi hingga aksi- adalah untuk menuju kepada kebangkitan, bukan malah memperburuk kondisi yang sudah ada. Oleh karena itu keberanian kita untuk berpikir lebih mendasar (berdasarkan ideologi), bukan atas ego, kepentingan, dan kemanfaatan belaka akan memberikan jaminan bahwa yang kita lakukan di masa ini bukan hanya menyelamatkan kita dan masa sekarang saja, namun untuk membentuk tatanan yang lebih terhormat demi kehidupan umat manusia. Semoga...

* Penulis adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah UPI, Ketua Divisi Kajian Strategis dan Propaganda Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Wilayah Jawa Barat

KONSEP PENERIMAAN ANGGOTA BARU GEMA PEMBEBASAN KOMISARIAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2006

2006-08-01T10:36:00.000-07:00

Kegiatan Penerimaan Anggota Baru (PAB) yang akan dilakukan oleh Gema Pembebasan UM antara lain berupa rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan berikut ini.
- Leafletisasi
- Kegiatan khusus PAB Gema Pembebasan UM
- Kegiatan pendampingan mahasiswa baru
- Pamfletisasi
- Spandukisasi
- Balihoisasi

Persiapan internal Divisi Kastrat dan Kaderisasi Gema Pembebasan Komsat UM
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus atau lebih tepatnya lebih baik dilakukan oleh divisi ini.
- Pembuatan buku pembinaan.
- Pendataan dan pemberian tugas yang jelas kepeda pengurus Gema Pembebasan.
- Pembuatan profil Gema Pembebasan yang relatif lengkap dan menarik.
- Penyiapan dan harus adanya sumber daya manusia (SDM) yang bagus untuk dijadikan sebagai murobbi atau musyrif. Dan hal-hal lain yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan rekrutmen dan pembinaan terhadap mahasiswa baru.

AKSI GEMA PEMBEBASAN PEDULI BENCANA YOGYAKARTA

2006-05-27T11:46:00.000-07:00

Masyarakat tidak hanya butuh kata-kata sakti bernama intelektual, tapi juga amal sakti berupa kepedulian dan kepekaan sosial. Dalam rangka meringankan beban penderitaan masyarakat Yogyakarta akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu 27 Mei 2006 pagi, maka akan diadakan kegiatan sosial berupa aksi kepedulian bencana Yogyakarta.

Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Minggu s/d Selasa, 28-30 Mei 2006
Waktu : 06.00 WIB-Selesai
Tempat : Kompleks Stadion Gajayana Malang

Aksi serupa juga akan dilaksanakan oleh Gema Pembebasan Komisariat di beberapa kampus perguruan tinggi di Malang pada hari Senin s/d Selasa, 29-30 Mei 2006.

Dibuka rekening kepedulian bencana:
- Dengan nomer 6019239001404599 Bank Muamalat Indonesia a.n. Nur Rohmad
- Bantuan dana bisa via Kantor Pos (LINK BMI)
Sesungguhnya umat Islam yang satu dengan lainnya bersaudara. Salurkan bantuan Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita.

Dipersembahkan oleh:
Gema Pembebasan Daerah Malang
Sekretariat Daerah : Jl. Watu Gilang 13 Malang, HP. 081334231613
E-mail : malang_bergema@yahoo.com

Beserta beberapa Gema Pembebasan Komisariat berikut ini.
Gema Pembebasan Komisariat Universitas Negeri Malang
Gema Pembebasan Komisariat Universitas Brawijaya
Gema Pembebasan Komisariat Universitas Islam Negeri Malang
Gema Pembebasan Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang

GEMA TRAINING (GT) 2

2006-05-22T11:51:00.000-07:00

Tema Utama:
“The Raising Fighting Spirit”

Sabtu-Minggu, 10-11 Juni 2006
Pukul 15.00-Selesai
Bertempat di Kampus STIMMINDO,
Jl. MT Haryono Malang

Sub Menu:
- Meretas jalan keimanan
- Kepemimpinan
- Influencing skill
- Re-charging spirit game & outbond

Contact person dan pendaftaran:
- Komisariat UB : Ridwan 08155521636
Elin 081334610118
- Komisariat UIN Malang : Utomo 08563162195
Eka 08563344040
- Komisariat UMM : Syaiful 081555794078
Isna 081334201540
688
- Komisariat UM : Tri Wibowo 081334017402
Cicik 08883325163
atau 0341-556988

- UNISMA : Putri 085240225728
- POLINEMA : Putri 08155617564
- Un. Widyagama : Irfan 081555698188
- Un. Kanjuruhan : Syarif 085234469

Contact person dan pendaftaran untuk peserta dari perguruan tinggi lain atau umum:
Aziz 081334632854 atau 0341-557535
Elin 081334610118 atau 0341-577255

Spesial event from
GEMA PEMBEBASAN DAERAH MALANG
Sekretariat Daerah: Jl. Watu Gilang 13 Malang
HP. 081334231613
E-mail: malang_bergema@yahoo.com

Persyaratan Training Pembebasan (TP) II Gema Pembebasan Daerah Malang Periode 2006

2006-05-20T11:37:00.000-07:00

Berikut ini adalah usulan persyaratan Training Pembebasan (TP) II bagi kader Gema Pembebasan yang telah mengikuti Training Pembebasan (TP) I sebelumnya. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut.
1. Membawa surat mandat dari PK atau PD setempat.
2. Bersedia aktif di kepengurusan struktur Gema Pembebasan mendatang (Pasca TP II).
3. Telah mengikuti TP I.
4. Menyerahkan pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
5. Menyerahkan curriculum vitae atau biodata pribadi kepada panitia penyelenggara.
6. Telah dinyatakan lulus interview oleh Tim Instruktur GT II.
7. Setiap calon peserta telah membayar 2 iuran secara tunai kepada panitia penyelenggara.
IP (Infak Pribadi): Rp. 10.000 dan IO (Infak Organisasi): Rp. 5000
8. Kuota calon peserta dari selain Gema Pembebasan Daerah Malang maksimal 8 orang.
9. Membuat makalah atau artikel minimal 7 halaman dengan pilihan tema sebagi berikut.
- Reformulasi paradigma gerakan Gema Pembebasan untuk membebaskan Indonesia.
- Analisa kritis terhadap gerakan demokrasi di negeri-negeri Islam.
- Format gerakan ekstra parlementer; sebuah usaha revolusi Islam di luar sistem politik sekuler.
- Studi kritis tentang globalisasi dan imperialisme.
- Orientasi gerakan dakwah Gema Pembebasan dalam era otonomi daerah.

Ketentuan makalah untuk pembuatan makalah atau artikelnya adalah sebagai berikut.
- Kertas A4
- Font Times New Roman
- Font size 12
- Spasi 1,5 Left
- Rangkap 2 eksemplar.

Demikian, semoga bermanfaat.

Malang, 25 Mei 2005
Hormat Kami

Ketua Divisi Riset Strategi Gerakan dan Hubungan Eksternal
Gema Pembebasan Komisariat UM

Bob Syahrial Ghozali

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) UMUM MASIRAH GEMA PEMBEBASAN

2006-05-20T10:25:00.000-07:00

Aksi massa atau masirah dilaksanakan Gema Pembebasan untuk aktivitas mengoreksi penguasa atau peyikapan terhadap isu-isu penting lain baik bersifat lokal ataupun internasional. Masirah merupakan salah satu utama dalam uslub pengembangan opini Gema Pembebasan. Masirah berupa kegiatan unjuk rasa Gema Pembebasan dengan pengerahan massa kepada institusi-institusi kekuasaan atau institusi lainnya.

Pasukan Reaksi Cepat
Gema Pembebasan mengenal adanya pasukan reaksi cepat. Pasukan reaksi cepat dalah sebuah tim khusus yang menjadi personel inti dalam aksi massa yang dilakukan Gema Pembebasan. Tugas dari tim ini adalah meliputi perencanaan operasional aksi, penggalangan massa, pelaksanaan operasional aksi, mengorganisasi massa di lapangan, motivator, propagandis di lapangan, serta orator yang senantiasa siaga.
Untuk menuju individu-individu dalam tim khusus tersebut yang memiliki kemampuan lebih di bidang pekerjaan yang telah disebutkan tadi, maka akan dilakukan pelatihan-pelatihan berkala khusus bagi tim.
Beberapa pelatihan yang diperlukan adalah:
Pelatihan pengetahuan dasar aksi massa
Pelatihan pengorganisasian massa besar
Pelatihan propaganda massa aksi
Pelatihan orasi, dan lain-lain.

Dengan terbentuknya tim khusus yang menangani aksi massa Gema Pembebasan ini, maka salah satu program organisasi dalam meraih visi yang ditetapkan, yaitu aksi massa dapat dengan lancar dan cepat dikelola terutama pada kondisi-kondisi yang insidental.
Supaya ghiroh untuk aksi turun ke jalan kembali bersemangat, ada baiknya membaca materi ini. Sering disampaikan di berbagai pelatihan aksi, mengapa harus turun ke jalan.
Al-Quran
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat, yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran:104)
Al Hadits
“Katakanlah yang sebenarnya (yang haq) walau pahit sekalipun”
(HR. Ibnu Habban)
“Sesungguhnya manusia, apabila melihat seseorang yang berbuat aniaya lalu mereka tidak mengambil kedua tangannya (bertindak menyelamatkannya), niscaya Allah dalam waktu segera akan mendatangkan siksa daripada-Nya secara merata kepada mereka”
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)
“Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka perbaikilah dengan tanganmu (kekuatan), bila tidak mampu maka perbaikilah dengan lidahmu (ucapan), bila tidak mampu juga, hendaklah mengingkari dengan hatimu, dan itulah selemah-lemahnya Iman” (HR. Muslim)
Dalam rangka mencegah kemungkaran, aksi mahasiswa tidak harus turun ke jalan. Aksi bisa dilakukan melalui tulisan atau opini di media massa, pamfletisasi, seminar, diskusi, spandukisasi, dan lain-lain. Tapi, aksi turun ke jalanlah, yang paling efektif dan efisien!
Urgensi Aksi Mengapa aksi menjadi urgen, antara lain karena:
- Ibadah jihad yang berpahala
- Menggetarkan dan merugikan musuh
- Penampakan moslem power
- Inkarul munkar
- Solidaritas terhadap sesama
- Menyerukan kalimat tauhid atau memperingatkan manusia untuk taat kepada Allah Swt.
- Menentang penindasan penguasa.

Pengertian
Masirah adalah uslub dakwah Gema Pembebasan yang dilakukan untuk meng-ekspose secara massive sikap, pendirian dan pemikiran Gema Pembebasan berkenaan dengan suatu persoalan aktual di tengah masyarakat dan mahasiswa.

Fungsi
Masirah dilaksanakan untuk menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut.
Artikulasi dari aspirasi, pemikiran dan perasaan umat Islam, dan mahasiswa khususnya.
Salah satu bentuk madhar siyasi, melalui amal siyasi Gema Pembebasan.
Pembentukan citra Gema Pembebasan sebagai organisasi politik mahasiswa.

Kedudukan
Masirah memiliki dua kedudukan, yakni ke dalam dan ke luar dengan penjelasan sebagai berikut.
- Ke dalam sebagai madhar siyasi Gema Pembebasan dan media amal siyasi serta pendinamis anggota Gema Pembebasan.
- Ke luar sebagai media artikulasi secara massive sikap, pendirian dan pemikiran Gema Pembebasan berkenaan dengan suatu persoalan aktual di tengah mahasiswa dan masyarakat.

Nilai Utama
Masirah memiliki beberapa nilai utama. Penjabarannya adalah sebagai berikut.
Masirah diselenggarakan sebagai salah satu uslub dakwah Gema Pembebasan.
Masirah tidaklah sama dengan mudzaharah (demonstrasi).
Masirah diselenggarakan dengan tetap harus memperhatikan syariah berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, penjagaan terhadap hak-hak pengguna jalan, kepemilikan individu dan umum serta harus menampakkan akhlaq Islam.
Masirah diselenggarakan bukan dimaksudkan untuk menjerumuskan diri dalam pertikaian langsung dengan aparat atau pemerintah dan berakibat membahayakan peserta.

Isu
Terkait dengan manajemen isu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:
Untuk skala regional atau lokal, masirah diadakan di kota atas persetujuan Koordinator Kampus Regional/Nasional dan Koordinator Lapangan dimana untuk mendukung masirah skala nasional.
Penetapan skala isu regional atau lokal oleh unit proses ‘maktab’.
Ada banyak tema yang bisa dijadikan dasar bagi kita dalam melakukan aksi masirah. Tema-tema tersebut bisa kita dapatkan dari Pengambilan momen hari-hari besar, Al-Islam, media massa, media elektronik, isu lokal (kampus, kelurahan, dan lain sebagainya).
Isu yang diangkat tunggal (tidak boleh lebih dari satu). Isu atau tema tersebut antara lain Hari Kartini, Khilafah Islamiyah, kenaikan harga BBM dan TDL, disintegrasi bangsa, liberalisme ekonomi, orbaisme, Hari Ibu, impor beras, dan lain sebagainya.

Tahap persiapan terkait isu antara lain:
- Memilih isu atau masalah
Masirah tidak boleh dilakukan, kecuali menyangkut permasalahan krusial yang berkaitan erat dengan opini publik, misalnya: menentang penjajahan, kediktatoran dan kedzaliman, penindasan, kebijakan yang memasung mahasiswa, memperjuangkan Islam, dan lain-lain.
Sosialisasi masalah Sosialisasi dimaksudkan untuk menyadarkan mahasiswa, tentang permasalahan, khususnya jika terjadi kemacetan dan kerancuan informasi di dalam dan di luar kampus. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pers mahasiswa, mading, media massa, mimbar bebas, orasi terbuka, yang dapat membangkitkan semangat mahasiswa untuk bergerak.

- Target
Target dalam pelaksanaan masirah adalah sebagai berikut.
Untuk Gema Pembebasan, memantapkan citra sebagai organisasi politik yang berjuang untuk kepentingan umat melalui pelaksanaan syariah Islam dalam institusi negara.
Untuk umat tersalurkannya aspirasi, perasaan, pemikiran dan keinginan umat dan mahasiswa oleh Gema Pembebasan.
Untuk obyek tujuan terdengarnya aspirasi umat dan pemikiran Islam berkenaan dengan persoalan yang dimaksud, bila diperlukan diupayakan hingga berubahnya sebuah keputusan atau kebijakan.

- Persiapan
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya masirah.
Perijinan
Perijinan harus diurus secermat mungkin sedemikian tidak ada celah bagi aparat keamanan untuk bertindak represif terhadap masirah.
Bila diperlukan, lakukan kontak intensif kepada person yang bersangkutan mengingat masirah bukan hanya akan dilakukan sesekali saja.
Hubungan yang erat dengan aparat akan memberikan suasana kondusif bagi keberhasilan masirah, syukur bila bisa ditingkatkan menjadi hubungan dakwah.
Perijinan dilakukan oleh Humas.
Pengerahan massa
Pengerahan massa adalah sarana penting untuk membangun opini publik dalam masalah tertentu dan termasuk tolak ukur keberhasilan amal jamahiri baik di dunia mahasiswa maupun non mahasiswa. Namun, mahasiswa lebih representatif untuk melakukannya.
Harus dihitung secara cermat kebutuhan massa sehingga dicapai efek optimum dari masirah. Peserta aksi bisa bermacam-macam, antara lain: Massa homogen Gema Pembebasan dan Massa heterogen. Massa heterogen bisa berupa massa dari elemen Gema Pembebasan, KAMMI, dan IMM; Gema Pembebasan, KAMMI, EM UB, dan KSI; atau Gema Pembebasan, BEM UM, dan Syarikah, dan lain sebagainya.
Bila dinilai diperlukan massa yang banyak, maka harus diupayakan pengerahan massa yang banyak, baik dari kalangan mahasiswa (dengan mewajibkan) maupun ditambah dengan orang luar dengan cara setiap mahasiswa diminta mengajak sejumlah tertentu orang-orang di sekitarnya –dengan ketentuan memiliki identitas sebagai mahasiswa (baik ia dari luar kota ataupun lokal). Bila tidak, maka dikerahkan sejumlah massa secukupnya.
Pengerahan massa tetap harus memperhatikan keamanan, terjaganya keterikatan pada syariat dan penampilan Gema Pembebasan.
Data peserta dapat melingkupi mahasiswa, ataupun birokrat kampus (data-data tersebut dikelola oleh data base ‘maktab’).
Atribut (Seragam, poster, spanduk, ikat kepala, bendera besar-kecil, tanda peserta, press release, nasyrah)
Seragam
Diusahakan memakai baju atas cerah, bawah gelap, boleh memakai baju koko/gamis.
Memakai sepatu atau sepatu sandal, diusahakan menghindari pemakaian sandal jepit.
Poster dan spanduk
Isi poster dan spanduk harus dipersiapkan dan bila diperlukan dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Koordinator Kampus.
Poster dan spanduk harus dibuat dengan baik, terbaca dan memenuhi kaedah psikologi huruf dan psikologi warna.
Spanduk dibuat untuk memuat ungkapan-ungkapan utama, sedang poster untuk ungkapan pendukung atau tambahan.
Perlu ditetapkan isi dari spanduk dan poster yang akan dijadikan sebagai ungkapan utama dan pendukung.
Diupayakan agar tema isi poster dan spanduk tidak terlalu beragam dan mendukung mencuatnya isu utama.
Isi poster dan spanduk diformat oleh unit proses ‘maktab’.
Ikat kepala
Ikat kepala bertuliskan Gema Pembebasan.
Bendera
Hendaknya ada bendera besar dan kecil. Jika jumlah massanya hanya puluhan orang, maka jumlah bendera sekitar 4-8 buah.
Tanda Peserta
Tanda peserta berupa ikat kepala/bandage.
Press Release
Press release sesuai dengan isu utama berasal dari Jubir atau Humas.
Nasyrah
Nasyrah yang dikeluarkan khusus terkait dengan isu utama.
Ketua Regu
Atribut-atribut tersebut selain diusahakan oleh masing-masing mahasiswa, koordinator kampus atau disediakan oleh outlet ‘maktab’.
Penyebar atribut yang perlu disebarkan dilakukan oleh petugas khusus/asisten Koorlap.
Pengamanan
Pengamanan masirah ada dua yakni sisi internal dan sisi eksternal. Pengamanan sisi internal dilakukan oleh syabab, sedangkan sisi eksternal dilakukan oleh aparat.
Masirah sangat rentan terhadap penyusupan, terutama bila mengangkat isu-isu yang panas dan akan menempuh rute melalui jalan umum yang cukup panjang, maka pengamanan internal harus dilakukan dengan cermat.
Untuk memudahkan kontrol, peserta dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 1 kampus. Pada tiap kelompok terdapat koordinator kelompok yang dikenali dan mengenali anggota kelompok dan berada di ujung kiri depan tiap barisan dan wakil koordinator kelompok yang berada di ujung kanan belakang tiap kelompok, serta petugas pengaman kelompok yang berada di kiri luar barisan dan koorlap kelompok yang berada di kanan luar barisan dengan membawa megaphone. Koorlap inilah yang memimpin yel-yel untuk tiap kelompok. Kelompok-kelompok tersebut selalu dibatasi oleh tali.
Seluruh barisan dipimpin oleh Koorlap Pusat yang berada di barisan paling depan yang bertugas selain memimpin masirah juga bertugas berkomunikasi dengan komandan aparat guna menentukan jalur/rute masirah, kapan barisan berhenti ketika berada dipersimpangan jalan dan kapan berjalan kembali. Sedangkan di akhir barisan masirah ditempatkan Wakil Koorlap Pusat yang senantiasa berkomunikasi dengan Koorlap Pusat via handy talky.
Jika memungkinkan, setiap petugas keamanan dilengkapi dengan handy talky.
Harus diingatkan kepada para peserta/Koorlap untuk secepatnya melaporkan bila ada orang yang mencurigakan di dalam kelompoknya dan tidak mudah terpancing oleh provokasi dari luar, termasuk dari orang-orang yang ditemui di jalanan.
Petugas pengamanan dibentuk dari panitia khusus dan dibantu oleh petugas dari koordinator masing-masing kampus.
Orator, orasi dan yel-yel
Guna efektifitas dan optimalisasi masirah, harus ditentukan person-person yang akan menjadi orator dan dilakukan briefing orator. Penentu orator adalah pansus.
Orasi harus ditentukan outline-nya, penentuan outline orasi oleh unit proses.
Untuk menghindari salah ucap, peserta masirah hanya boleh meneriakkan yel-yel yang telah ditentukan.
Yel-yel ditentukan oleh unit proses ‘maktab’.
Logistik
Peserta masirah diminta untuk menyiapkan logistik (makanan dan minuman) masing-masing.
Bila diperlukan, panitia menyiapkan juga logistik terutama untuk masirah yang sekiranya akan memakan waktu dan rute yang panjang.
Logistik dipersiapkan oleh panitia khusus.
Kesehatan
Peserta harus menjaga kesehatan masing-masing, termasuk menyiapkan bekal obat-obatan khusus.
Harus ditunjuk petugas khusus kesehatan, terutama untuk masirah yang akan memakan waktu dan rute yang panjang.
Bila diperlukan, disiapkan satu ambulan/kendaraan khusus.
Sie Kesehatan dipersiapkan oleh panitia khusus.
Perlengkapan
Menyediakan perlengkapan untuk mendukung masirah seperti perangkat sound system lengkap, mobil kesehatan, mobil pick up untuk perlengkapan, kendaraan pengangkut sound.
Perlengkapan dipersiapkan oleh panitia khusus.
Rute
Harus ditentukan rute yang aman, ringkas dan memberikan efek optimum.
Rute yang akan ditempuh dikomunikasikan kepada aparat.
Penjagaan terhadap persimpangan agar tidak terjadi kemacetan.
Yang bertugas melakukan hal-hal tersebut adalah Koorlap Pusat.
Konfirmasi obyek tujuan
Bila masirah akan menuju obyek tujuan tertentu (gedung parlemen, gedung pemerintahan dan sebagainya) dan akan menemui orang tertentu, maka harus ditetapkan secara tepat dan perlu dilakukan konfirmasi agar yang bersangkutan bisa menemui delegasi masirah.
Konfirmasi tersebut dilakukan oleh Humas.
Liputan media massa
Salah satu faktor penentu keberhasilan masirah adalah liputan media massa. Oleh karena itu, harus dipersiapkan undangan liputan kepada media massa dengan cermat. Undangan tersebut dilakukan oleh tim media.
Diusahakan ada acara baik live maupun rekaman baik indoor maupun outdoor kepada media elektronik baik radio maupun televise. Hal itu dilakukan oleh tim media.
Khusus di radio-radio FM yang memiliki acara liputan langsung dan tanggapan dari pendengar hendaknya ada petugas khusus yang bertugas menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Petugas tersebut ditentukan oleh tim media.
Bila diperlukan ada daya tarik khas dalam masirah itu. Yang utama adalah isu yang diangkat. Lainnya bisa berupa ungkapan-ungkapan dalam spanduk, penampilan peserta, dan sebagainya.
Yang bertugas melayani media massa adalah juru bicara (speak out) dibantu staff Humas yang sudah dipersiapkan materinya oleh Ketua Umum, Kadiv Humas dan Kastrat.
Pemilihan waktu
Salah satu faktor penentu keberhasilan masirah adalah pemilihan waktu atau momentum yang tepat.
Diperlukan kemampuan untuk “menghitung” momentum, agar bisa ditetapkan waktu masirah yang tepat.
Kadang-kadang, demi menjaga momentum tersebut, masirah harus dilakukan secara cepat dengan persiapan yang singkat. Bila masirah sudah sering diadakan, maka singkatnya waktu persiapan tidak menjadi masalah.
Pemilihan waktu yang tepat dilakukan oleh unit proses.
Lain-lain
Bila diperlukan untuk memperkuat pembentukan opini, bersamaan dengan masirah diselenggarakan juga kegiatan konferensi pers, diskusi publik, penyebaran nasyrah dan penulisan di media massa cetak.
Tentukan ide-ide kreatif atau happening arts selama masirah, yel-yel, nasyid penggugah semangat, dan lain-lain
Model masirah harus ditentukan. Apakah termasuk aksi long march, aksi teaterikal, atau aksi mimbar bebas dan lain sebagainya.
Bila diperlukan, masirah untuk satu opini yang sama diselenggarakan berulang-ulang (lebih dari sekali).
Diperlukan dokumentasi yang baik berupa foto, handycam dan kliping koran dan majalah.
Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan aksi. Hal itu antara lain menyerukan yel-yel yang tidak benar, mendzhalimi orang lain (seperti mengotori tempat masirah, menutup jalan, melakukan tindak pidana, dan lain-lain), menggunakan pola-pola caci maki, melanggar kepemilikan orang-orang yang tidak berdosa, menghancurkan fasilitas umum, konflik horizontal terhadap sesama demonstran, keluar dari barisan aksi/barisan tidak rapi/bercerai berai, dan punya komando sendiri-sendiri atau tidak memakai azas “ satu komando, satu perjuangan”.

- Pelaksana
Masirah dilaksanakan oleh dan dengan penanggung jawab koordinator kampus di wilayah itu dengan dukungan kampus-kampus yang ditunjuk.

- Evaluasi
Keberhasilan masirah dinilai dari:
Kelancaran penyelenggaraan, dalam arti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ekspose media massa baik pada saat acara maupun sesudahnya.
Respon positif dari masyarakat setelah acara.
Tercapainya tujuan khusus dari masirah tersebut, yakni:
Tersebarnya opini tentang sikap, pemikiran dan perasaan yang semestinya dimiliki oleh umat dan mahasiswa menyangkut perihal tertentu.
Tersebarnya nama Gema Pembebasan
Makin meningkatnya citra Gema Pembebasan.
Berubahnya sebuah keputusan.

Bagaimana berhadapan dengan Polisi? Mengapa Polisi bisa menangkap dan membubarkan aksi kita? Alasannya adalah antara lain karena beberapa hal berikut.
Aksi tidak sesuai dengan prosedur. Izin aksi dilakukan maksimal tiga hari sebelum pelaksanaan.
Aksi kita terlalu banyak merugikan kepentingan umum.
Aksi kita sudah memasuki area hukum pidana.
Isu yang kita angkat bersifat bertentangan dengan hukum negara RI.
Kalau di masa orde baru dulu lebih dikekang lagi, termasuk isu non Pancasila, menghina pemerintah, dan lain-lain. Penanganannya pun bisa langsung ditembak, diculik, dan lain-lain.

Kalau sudah tertangkap?
Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan ketika kita tertangkap, antara lain:
Jangan berbicara apapun tanpa didampingi kuasa hukum.
Jangan tanda tangani apapun tanpa didampingi kuasa hukum.
Hubungi LBH terdekat.
Jangan khawatir!
Kalau tanpa alasan yang jelas,
mereka tidak boleh menahan kita lebih dari 1x24 jam!
Demikian, semoga bermanfaat!

Malang, 20 Mei 2006
Ketua Divisi Riset Strategi Gerakan dan Hubungan Eksternal
Gema Pembebasan
Komisariat UM

Bob Syahrial Ghozali