DKT 2 AJ,

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Sunday, 10 June 2007
Minggu lalu Pak Harto berulang tahun ke-86. Sungguh si grand-mbah ini beruntung bisa berumur panjang jauh melampaui usia dan harapan hidup rata-rata manusia Indonesia.

Pak Harto menunjukkan bukti kongkret keberhasil rezim Orde Baru yang dibangunnya selama 32 tahun. Umur dan harapan hidup orang Indonesia meningkat sampai 60-an karena program kemakmuran ekonomi dan pelayanan kesehatan yang bagus oleh Orde Baru.

Tapi tentu tidak semuanya bisa menikmatinya. Mbah Harto bisa bertahan sampai 86 tahun karena dia memang penikmat utama keberhasilan pembangunan Orde Baru, yang memang terbukti hanya dinikmati oleh segelintir kroni saja.

Ucapan selamat panjang umur kepada si grand-mbah mestinya ditambahi pula dengan ucapan panjang umur dan panjang perkaranya, karena sampai sekarang kasus korupsi si mbah belum ketahuan ujung pangkalnya.

Ada yang bekata sinis, mengapa hari ulang tahun Bung Karno tidak ada yang mengingat. Tapi ulang tahun Pak Harto selalu diingat. Banyak pejabat aktif di pemerintahan dan militer yang terlihat sowan ke Cendana tempat grand-mbah menghabiskan hari-hari tuanya. Karangan bunga dan kado terlihat berdatangan.

Bagi sebagian orang, kasus korupsi Soeharto masih menjadi pertanyaan dan ganjalan.

Sampai sekarang tidak jelas kasus dugaan korupsi itu mau diapakan. Soal yayasan-yayasan si mbah--yang diduga mengumpulkan aset tidak sah sampai hampir Rp 12 triliun--sampai sekarang tidak tahu mau diapakan. Belum lagi kasus-kasus baru seperti BPPC dan lainnya.

Kasus korupsi Pak Harto ini menjadi beban politik bagi Presiden SBY. Di satu sisi dia getol memburu para koruptor. Tapi di sisi lain kasus Soeharto masih terus diulur-ulur.

Karena itu oleh pengritiknya SBY dianggap melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Mestinya, kata pengritik SBY, jangan tebang pilih, tapi pilih tebang; ditebang habis semuanya baru kemudian dipilih-pilih mana yang masih cukup baik dari yang tersisa.

Korupsi yang kecil-kecil diburu sampai habis. Tapi yang besar-besar di depan mata sampai sekarang belum tersentuh. Korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat-konglomerat besar belum tuntas sampai sekarang. Tapi korupsi puluhan juta yang melibatkan kepala dinas atau pejabat di daerah diberantas dengan penuh semangat.

Ada yang mengeluh bahwa peruburan korupsi ini bisa membuat birokrasi di daerah lumpuh, dan akibatnya bisa memacetkan pembangunan. Dulu, orang berebutan menjadi pimpinan proyek.

Mereka tahu pasti minimal 30 sampai 50 persen dari anggaran proyek itu bisa dibuat bancakan.

Tapi sekarang, menjadi pemimpin proyek sama saja dengan menjejakkan satu kaki di penjara. Banyaknya pemimpin proyek yang digiring ke penjara--dan kemudian disusul oleh kepala daerahnya--membuat banyak yang ngeri.

Dulu lowongan menjadi pemimpin proyek menjadi rebutan. Sekarang, orang berebutan untuk menghindar menjadi pemimpin proyek. Dulu orang sinau supaya bisa menjawab dengan benar semua soal ujian saringan supaya lulus menjadi pemimpin proyek. Sekarang setiap ujian saringan untuk calon pemimpin proyek, orang sibuk sinau supaya tahu jawaban yang benar. Tujuannya bukan supaya lulus, tapi sebaliknyaSecara sengaja memilih jawaban yang salah supaya tidak lulus.

Dulu kepala daerah bisa memainkan anggaran dengan enak. Ada dana taktis yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Jumlahnya sangat besar dan sangat lebih dari cukup untuk dibagi-bagi dengan kroni. Anggaran itu juga jadi alat untuk tebar pesona mencari pujian dan dukungan.

Dulu, seorang kepala daerah bisa dengan setengah merem memberikan disposisi untuk berbagai proposal permintaan bantuan yang masuk. Sekarang, jangan tanya. Kepala daerah akan sangat berhati-hati memberi disposisi. Dia pasti meminta anak buahnya untuk mengkaji dengan lebih cermat dan dicarikan aturan hukum yang tepat supaya aman.

Akibatnya, para kroni yang selama ini bisa dengan mudah ikut menikmati duit rakyat, sekarang ikut-ikutan kering dan menjerit. Itulah terapi kejut yang oleh banyak kalangan dianggap positif. Tapi, ada juga yang melihat bahwa perburuan koruptor ini menjadi lahan baru bagi pemerasan. Sudah menjadi rahasia umum, mereka yang dibidik harus menyediakan cukup banyak ''uba rampe'' alias setoran kalau ingin urusannya tidak semakin runyam.

* * * *

Lepas dari penyelewengan-penyelewengan itu, perburuan korupsi ini telah mengubah budaya birokrasi menjadi lebih baik. Seorang kepala daerah tidak akan seenaknya memainkan anggaran untuk dibagi-bagi. Ada sebuah cerita mengenai seorang kepala daerah di Madura punya cara yang unik khas Madura untuk mengatasi banyaknya proposal bantuan yang masuk kepadanya. Suatu ketika, Pak Bupati didatangi temannya yang membawa proposal bantuan. Pak Bupati lalu membubuhkan disposisinya dan menulis ''DKT 2 AJ'', lalu meminta pembawa proposal menemui seorang kepala dinas.

Sang kepala dinas kebingungan membaca disposisi itu. Dikiranya Pak Bupati menulis kode panggilan radio Orari. Kepala dinas itu pun memberanikan diri menelepon Pak Bupati menanyakan arti disposisi itu.

Dengan santai Pak Bupati menjawab dengan logat Madura yang kental: DKT 2 AJ itu artinya ''Dikit-Dikit Aja''…..*