Hentikan Eksploitasi Negara Berkembang oleh Negara Industri Maju

Senin, 11 Juni 2007 22:05:00
Jakarta-RoL--

Koalisi Anti-Utang (KAU) menilai, KTT G-8 tidak membawa manfaat bagi negara berkembang karena tidak menghentikan program eksploitasi melalui intervensi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh sejumlah negara industri maju.
Berdasarkan siaran pers KAU yang diterima Antara di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa KTT G-8 di Heiligendamm, Jerman, 6-8 Juni 2007, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami negara berkembang karena KTT tersebut lebih berpusat pada agenda ekonomi neoliberalisme.
G-8 adalah singkatan dari Group of Eight atau Kelompok Delapan yang merupakan koalisi delapan negara termaju di dunia yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.
Menurut rilis tersebut, dominasi ekonomi dan politik negara G-8 merupakan ancaman yang serius karena kelompok negara tersebut berjumlah hanya 14 persen dari total populasi dunia, tetapi menguasai 63 persen atau sekitar dua per tiga Produk Domestik Bruto dunia yang setara dengan 28 triliun dolar.
Negara-negara G-8 juga menguasai 48 persen dari jumlah kekuatan dalam voting atau pengambilan suara di Dana Moneter Internasional (IMF). Keadaan yang serupa juga terjadi dalam lembaga Bank Dunia dan berbagai perjanjian perdagangan di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). KAU mengingatkan, hasil KTT G-8 di Gleneagles, Skotlandia, pada tahun 2005, yang menyepakati penghapusan utang sebesar 55 juta dolar bagi negara-negara miskin yang terjebak utang. Namun, hingga kini sebagian besar utang tersebut belum juga dihapuskan.
KAU juga menilai, utang luar negeri dan investasi asing kerap menjadi "alat" yang ampuh untuk menancapkan dominasi neoliberalisme di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Motivasi kelompok G-8 dalam mendorong kebijakan investasi yang terbuka akan melancarkan kontrol modal dan monopoli terhadap beragam sektor yang strategis di bidang perdagangan, jasa, dan keuangan.
Oleh karena itu, KAU mendesak pemerintah negara-negara G-8 menghentikan praktek intervensi ekonomi dan politik melalui lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta membangun kerja sama ekonomi baru yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan menghormati prinsip keberlanjutan.
Selain itu, KAU juga menginginkan penghapusan utang luar negeri negara berkembang hingga 100 persen atau seluruhnya tanpa disertai persyaratan apapun. Sedangkan pemerintah negara berkembang juga harus mau menentang segala bentuk perjanjian yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan sebuah bangsa.

(antara/purpur)